KERANGKA KONSEPTUAL PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM

BAB I

PENDAHULUAN

KERANGKA KONSEPTUAL PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM

 

  1. A.   Posisi Pendidikan Islam dalam Sisdiknas

Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan wahana peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia serta sekaligus sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal ini diakui bahwa “keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam memperbaiki dan memperbaharui sektor pendidikan”.[1] Artinya keberhasilan tersebut akan menentukan keberhasilan bangsa ini dalam menghadapi tantangan zaman di masa depan.

Untuk itu secara yuridis formal, Negara mengamanatkan kepada pemerintah “untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.[2] Tentunya disadari, bahwa sektor utama dan pertama yang mendapat prioritas dalam pembangunan bangsa adalah sektor pendidikan yang aksentuasinya pada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia, sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional (UU Nomor 20 tahun 2003) yaitu:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”[3]

Peningkatan keimanan dan ketakwaan akan lebih efektif, manakala dioptimalkan melalui sistem pendidikan Islam, baik melalui jalur kelembagaan pendidikan Islam, maupun melalui proses pembelajaran bidang studi (pelajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum), sebagai sub-sistem pendidikan nasional. Sebab pendidikan Islam memiliki transmisi spiritual yang lebih nyata dalam proses pembelajarannya. Kejelasannya terletak pada keinginan untuk mengembangkan keseluruhan aspek dalam diri peserta didik secara berimbang, baik aspek spiritual, imajinasi dan keilmiahan, kultural serta kepribadian.[4] Dengan kata lain penyelenggaraan sistem pendidikan Islam dilakukan dengan secara sadar dan sistematis serta terarah pada kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan (imtaq).[5] Dengan  demikian tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan akan terwujud, sebab secara praktis nilai-nilai dasar sistem pendidikan nasional pada hakekatnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk itu sistem pendidikan Islam harus dioptimalkan, agar sistem pendidikan nasional terisi oleh nilai-nilai yang semakin identik dengan ajaran Islam.

Dalam realitasnya, justru pendidikan Islam belum responsif terhadap tuntutan hidup manusia dan masih menghadapi masalah-masalah yang kompleks. Hal ini dapat dilihat dari ketertinggalannya dengan pendidikan lainnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang belum meraih keunggulan kompetitif, sehingga masih cenderung dilabelkan sebagai pendidikan “kelas dua”. Memang terasa janggal, dalam suatu komunitas masyarakat muslim terbesar dan memiliki sejarah panjang dalam perjalanan pendidikan Islam di Indonesia, justru pendidikan Islam tersisih dari mainstrem sistem pendidikan nasional.[6]

Berdasarkan pengamatan Usman Abu Bakar, bahwa persoalan-persoalan kompleks yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.[7] Seperti jeleknya kualitas pengajaran guru dikelas, ternyata disebabkan rendahnya gaji yang diterima, dengan ini pun disebabkan rendahnya anggaran pendidikan, sedangkan rendahnya anggaran pendidikan, ternyata disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting sebuah proses pendidikan bagi perkembangan kehidupan suatu bangsa, dan hal ini pun disebabkan ketiadaan niat politik para elit untuk memperjuangkan peningkatan pendidikan Islam, sehingga pada gilirannya ”perhatian pemerintah yang dicurahkan terhadap pendidikan Islam sangat kecil porsinya”.[8]

Demikian halnya dengan kurang baiknya implementasi pengajaran, ternyata disebkan oleh tidak dipetakannya secara jelas apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Hal ini berkaitan dengan ketidak jelasan visi, misi, tujuan dan srategi pendidikan Islam yang diterapkan. Ketidak jelasan ini ternyata berkolerasi dengan ketidak jelasan konsep tentang sistem pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional. Dan semua ini berhubungan erat dengan Undang-undang sistem pendidikan nasional yang diberlakukan.

Berdasarkan hal-hal diatas maka tidak dapat dipungkiri, bahwa pendidikan Islam di Indonesia dalam pergulatannya cukup mendapat berbagai tantangan, baik secara konseptual-teoritis maupun dalam tataran operasional-praktis. Adalah hal yang wajar bila timbul suatu gagasan yang begitu besar untuk merubah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU. Nomor 20 tahun 1989, karena Undang-undang ini dianggap terlalu politis, sehingga mematikan daya kreasi dan kreativitas masyarakat pendidikan.[9] Dengan diberlakukannya Undang-Undang RI UU. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ada harapan tersendiri, sebab secara konseptual Undang-undang ini merupakan titik balik pencerahan, pemberdayaan dan kejayaan pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan Islam. Hal ini karena substansi Undang-undang tersebut secara eksplisit menyebut peran dan kedudukan pendidikan agama (Islam), baik sebagai proses maupun sebagai lembaga.

Namun demikian, peran dan kedudukan yang kuat tersebut sekaligus menjadi tantangan yang memerlukan respon positif dari para pemikir dan pengelola pendidikan Islam serta masyarakat itu sendiri. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi pendidikan Islam, seiring diberlakukannya seiring diberlakukannya Undang-undang tersebut adalah:

Pertama, mampukah sistem pendidikan Islam Indonesia menjadi center of excellence bagi perkembangan iptek yang tidak bebas nilai, yakni mengembangkan iptek dengan sumber ajaran Al-Quran dan Sunnah?

Kedua, mampukah sistem pendidikan Islam Indonesia menjadi pusat pembaharuan pemikiran Islam yang benar-benar mampu merespon tantangan zaman tanpa mengabaikan aspek dogmatis yang wajib diikuti?

Ketiga, mampukah ahli-ahli pendidikan Islam menumbuh kembangkan kepribadian yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. lengkap dengan kemampuan bernalar-ilmiah yang tidak mengenal batas akhir?[10]

Untuk menghadapi tantangan-tantangan di atas dan sekaligus mencari solusi terbaik dalam menghidupkan dan mengembangkan serta memberdayakan sistem pendidikan Islam, baik sebagai proses maupun sebagai lembaga diperlukan konsep-konsep baru yang strategis, sehingga pada gilirannya dapat dikembangkan menjadi teori-teori yang teruji dan dapat dioperasionalkan di lapangan. Upaya mencari paradigma baru, selain harus mampu membuat konsep yang mengandung nilai-nilai dasar dan strategis, proaktif dan antisipatif terhadap perkembangan di masa mendatang, juga harus mampu mempertahankan nilai-nilai dasar yang benar dan diyakini untuk terus dipelihara dan dikembangkan, apalagi dalam kehidupan modern dan dunia global sekarang ini.[11] Dengan demikian pendidikan Islam tersebut akan dapat berfungsi sebagai sarana pembudayaan manusia yang bernafaskan Islam yang lebih efektif dan efisien.

Upaya yang dilakukan dalam rangka menata ulang sistem pendidikan Islam sekaligus sebagai konsekuensi berlakunya Undang-undang tersebut, adalah dengan mengubah paradigma lama ke paradigma baru, dengan merumuskan kembali konsep-konsep strategis, dan sekaligus mengembangkan visi, misi, dan tujuan pendidikan Islam serta menyusun strateginya guna melakukan aksi yang lebih nyata. Hal lain yang perlu dipikirkan adalah dasar filosofis dan sistem pendidikan Islam, termasuk muatan (content) kurikulum, sasaran ideal dan material, serta strategi-strategi pendekatan dan pembelajaran yang sangat tertumpu pada sarana prasarana dan kemampuan para pengelolanya (Kepala sekolah, guru dan staf-staf yang terlibat langsung dalam pengelolaan pendidikan), serta adanya laboratorium fungsi ganda, antara akademik dan bisnis dalam mengembangkan potensi anak didik.

 

 

  1. B.   Kerangka Konseptual Reformulasi Sistem Pendidikan Islam

Secara konseptual, pendidikan Islam dapat dipahami dalam beberapa pengertian, yakni:

1)    Pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah,

2)    Pendidikan Islam dapat dipahami sebagai pendidikan agama Islam, yaitu upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup) seseorang,

3)    Pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam.[12]

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakekat pendidikan Islam mengandung beberapa konsep dimana konsep dasarnya dapat dipahami dan dianalisis serta dikembangkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep operasionalnya dapat dipahami, dianalisis dan dikembangkan dari proses pembudayaan, pewarisan dan pengembangan ajaran agama, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. Sedang konsep praktis, dapar dipahami, dianalisis dan dikembangkan dari proses pembinaan dan pengembangan pribadi muslim pada setiap generasi sejarah umat Islam.

Diskursus mengenai pemahaman pendidikan Islam di Indonesia, tidak jauh berbeda dengan pemahaman pendidikan pada umumnya. Hanya saja pendidikan Islam menurut M. Arifin, “titik beratnya terletak pada internalisasi nilai iman, Islam, dan ihsan dalam pribadi manusia muslim yang berilmu pengetahuan luas.[13]

Demikian juga dengan diskursus pemikiran pendidikan Islam di Indonesia, tidak lepas dari pemikiran sistem pendidikan nasional, sebab pendidikan Islam merupakan sub-sistem pendidikan nasional. Hal ini berarti pengelolaan, mutu, kurikulum, pengadaan tenaga, dan lain-lain yang meliputi penyelenggaraan pendidikan nasional juga berlaku untuk pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.[14] Tentunya pengintegrasian pendidikan Islam sebagai sub-pendidikan nasional menuntut berbagai penyesuaian dalam arti positif. Dalam kaitan ini pendidikan Islam perlu dibenahi kembali agar sesuai dengan kemajuan zaman. Untuk membenahi pendidikan Islam, maka harus dilakukan upaya pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam, baik pada tataran konseptual-teoritis, maupun operasional-praktis. Sebab selama ini pendidikan Islam selalu tertinggal dari mainstrem pendidikan nasional.

Pada dasarnya pendidikan Islam dalam berbagai tingkatannya, mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem pendidikan nasional. Kedudukan ini semakin mantap setelah disyahkan dan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada tanggal 11 Juni 2003. Dengan Undang-Undang tersebut posisi pendidikan Islam sebagai sub-sistem pendidikan nasional semakin mantap, baik pada lembaga pendidikan umum maupun keagamaan.[15]

Pengukuhan dan pemantapan kedudukan tersebut patut disyukuri, sebab secara implisit menunjukkan adanya pengakuan bangsa terhadap sumbangan besar pendidikan Islam dalam upaya mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian, pada saat yang sama justru menjadi tantangan yang memerlukan respon positif dari para pemikir dan pengelola pendidikan Islam serta masyarakat itu sendiri. Sebab secara konseptual, Undang-Undang tersebut memberikan arah baru dalam mengembangkan dan memberdayakan pendidikan Islam. Hal ini dapat dianalisis dari substansi Undang-undang tersebut, yang menekankan arti penting pendidikan Islam bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Seperti dalam pasal 1, ayat: 1. memberikan definisi “pendidikan adalah…. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan,….”[16] Demikian juga dengan pasal 3, tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yang menekankan pada “dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia….”, dan pasal 12, ayat: 1 point a, yang memberikan hak kepada peserta didik untuk “mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”,[17] serta dalam pasal 30, yang mengatur khusus tentang “pendidikan keagamaan”.[18] Dengan mencermati pasal demi pasal dalam Undang-undang tersebut, menunjukkan betapa pentingnya pendidikan agama bagi peserta didik, dan secara eksplisit menjadi peluang besar dalam menghidupkan dan memberdayakan serta mengembangkan kembali pendidikan Islam di Indonesia. Asumsi yang digunakan, pertama: Pancasila sebagai asas tunggal, secara filosofis merupakan bagian dari filsafat Islam; Kedua, Sistem Pendidikan Islam Indonesia tidak menghadapi dominasi Sistem Pendidikan Nasional, karena ajaran Islam secara filosofis tidak pernah bertentangan dengan pandangan hidup bangsa, di mana dalam konsep penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, terbuka kesempatan luas bagi pendidikan Islam untuk mengembangkan diri; Ketiga, Dalam keadaan yang stabil, baik politik, hukum, keamanan dan ekonomi, sangat terbuka kesempatan bagi kelompok mayoritas untuk mengisinya; Keempat, Semakin berkembangnya gerakan pembaharuan pemikiran Islam,[19] yang pengaruhnya sangat terasa di kalangan masyarakat terpelajar.

Keempat butir peluang di atas, jika dikembangkan secara maksimal akan menjadi suatu kekuatan yang mengantarkan Pendidikan Islam di Indonesia mencapai kemajuan yang gemilang. Semua ini menuntut adanya konsep baru yang strategis, dan antisipatif serta langkah-langkah operasional.

Beberapa ahli pendidikan, praktisi, dan cendikiawan muslim yang peduli pada kemajuan pendidikan Islam di Indonesia, mencoba menawarkan paradigma dan strategi pembaharuan. Sekurang-kurangnya terdapat dua aliran pemikiran yang menonjol: Pertama, Usaha-usaha pembaharuan yang berangkat dari identifikasi penyebab kemunduran pendidikan Islam yang bersifat eksternal, seperti faktor sosial, politik, ekonomi, teknologi dan lain-lain. Kedua, Usaha-usaha pembaharuan yang bertolak dari pencarian penyebab kemunduran pendidikan Islam secara internal, seperti rendahnya kualitas SDM, sarana dan prasarana dan sebagainya.[20]

Kedua aliran tersebut menghasilkan pemikiran dan strategi dengan tingkat kedalaman dan efektivitas masing-masing. Aliran yang pertama memang lebih bersifat populis, karena menghasilakan gagasan-gagasan dan langkah-langkah solusi jangka pendek yang mungkin cendrung bersifat taktis, dan lebih mudah diketahui dan dirasakan. Sedangkan tren kedua akan menghasilkan konsep-konsep dan langkah-langkah jangka panjang yang strategis. Aliran ini memang bersifat eksklusif karena berupa kajian konseptual dan teoritis. Namun kedua aliran tersebut tidak cukup untuk memperbaharui pembenahan pendidikan Islam di Indonesia, apabila hanya dipahami pada batas profan saja. Oleh karena itu perlu ada aliran ketiga, yaitu usaha-usaha pembaharuan yang bertolak dari pencarian penyebab kemunduran pendidikan Islam secara ekstrernal dan internal, sehingga tren ini akan menghasilkan gagasan-gagasan yang konseptual-teoritis dan sekaligus operasional-praktis. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa identifikasi penyebab kemunduran pendidikan Islam mengharuskan adanya pemahaman terhadap hakekat pendidikan Islam itu sendiri. Pemahaman tentang hakekat pendidikan Islam itulah yang kemudian diproyeksikan dalam tataran praktis.

Upaya pencarian konsep baru yang strategis dan responsif dalam dunia pendidikan Islam, tidak menutup kemungkinan melalui kombinasi antara pandangan Islam dengan pemikiran pendidikan modern sepanjang memiliki relevansi kuat dalam merekonstruksi pemikiran pendidikan Islam.[21] Dengan demikian upaya tersebut dapat dilakukan melalui metode, antara lain: Internalisasi, Koreksi, Edisi (tambahan), Substansi dan Feksasi (adopsi).

Berpijak dari kerangka dasar di atas, ada beberapa alasan pokok perlunya konsep-konsep baru yang strategis dalam pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia: Pertama Secara Ekternal:

1)      Adanya tuntutan diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen pendidikan Islam;

2)      Adanya perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan.[22]

Kedua Secara Internal:

1)      Adanya konsepsi dan praktik pendidikan Islam yang tercermin pada kelembagaannya maupun isi programnya pada konsep atau pada pengertian yang sempit, yaitu hanya berkisar pada apek kehidupan duniawi, hanya mengurusi persoalan ritual dan spiritual, sementara kehidupan ekonomi, politik, seni budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dianggap sebagai urusan duniawi yang menjadi bidang garap pendidikan umum;[23]

2)      Kurang berkembangnya konsep humanisme religius dalam dunia pendidikan, yakni adanya tendensi pendidikan Islam yang lebih berorientasi pada konsep “abdullah” daripada “khalifatullah” dan “hablun minallah” daripada “hablun minannas

3)      Adanya orientasi pendidikan yang timpang, sehingga melahirkan masalah-masalah besar dalam dunia pendidikan Islam, dari persoalan filosofis sampai ke metodologis, bahkan sampai ke the tradition of learning.[24]

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pembaharuan pendidikan Islam, dan sekaligus sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara mendasar, antara lain:

1)      Perlu adanya pemikiran kembali tentang konsep pendidikan Islam yang ideal, yaitu pendidikan yang integralistik, humanistik, pragmatik dan berakar pada budaya yang kuat.[25]

2)      Adanya kejelasan cita-cita dengan langkah yang jelas di dalam usaha mewujudkan cita-cita.

3)      Memberdayakan kelembagaan dengan menata kembali sistemnya.

4)      Perbaikan manajemen.

5)      Peningkatan mutu sumber daya manusia.[26]

Berdasarkan alasan-alasan dan langkah-langkah di atas, maka secara konseptual pendidikan Islam diarahkan pada pentingnya penggabungan antara ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah, yang dilihat dalam perspektif integral, yaitu ilmu fardu ain merupakan asas dan rujukan bagi ilmu fardu kifayah.[27] Dengan kata lain merumuskan kembali konsep pendidikan Islam yang berwawasan semesta, dengan langkah-langkah, Pertama, membangun kerangka dasar filosofis dan teoritis yang didasarkan pada sumber ajaran Islam; kedua, membangun sistemnya yaitu:

1)    merumuskan visi, misi dan tujuan pendidikan

2)    mengembangkan kurikulum dan meteri ajar pendidikan dengan prinsip diversifikasi

3)    metodologi pembelajaran

4)    profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan

5)    mengembangkan sistem manajemen sokolah

6)    pengadaan sarana dan prasarana

7)    pendanaan pendidikan

8)    membangun jaringan kemitraan (network).

Bangunan sistem pendidikan Islam ini secara operasional-praktis diproyeksikan melalui aktualisasi Laboratorium fungsi Ganda, yakni peningkatan mutu akademik, dan pengembangan usaha bisnis.

          Konsep reformulasi pendidikan Islam secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut ini:[28]

 

 

 
   
           
       
 
     
       
       
               
       
   

Lab. Fungsi Ganda

1. Akademik

2. Bisnis

 

 

 
 
   

Gambar (1): Konsep Pendidikan Islam

 

       
       

BAB II

PROSPEK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

 

  1. A.   Hambatan Pendidikan Islam

Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan yang multi komplek, mulai dari konseptual-teoritis sampai dengan operasional-praktis. Hal ini dapat dilihat dari ketertinggalan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya baik secara kuantitatif maupun kualifatif, sehingga pendidikan Islam terkesan sebagai pendidikan “kelas dua”. Sesungguhnya sangat ironis, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim namun dalam hal pendidikan selalu tertinggal dengan ummat yang lainnya.

Berkaitan dengan ini, ada beberapa fenomena yang dicatat Azyumardi Azra sehingga menyebabkan pendidikan Islam selalu dalam posisi tersingkirkan:

Pertama, pendidikan Islam sering terlambat merumuskan diri untuk merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat, sekarang dan masa datang.

Kedua, Sistem pendidikan Islam kebanyakannya masih lebih cenderung mengorientasikan diri pada bidang-bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial ketimbang ilmu-ilmu eksakta semacam fisika, kimia, biologi dan matematika modern. Padahal ilmu ini mutlak diperlukan dalam mengembangkan teknologi canggih. Disamping itu ilmu-ilmu eksakta ini belum mendapat apresiasi dan tempat yang sepatutnya dalam sistem pendidikan Islam.

Ketiga, usaha pembaharuan dan peningkatan sistem pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh, yang hanya dilakukan sekenanya atau seingatnya, sehingga tidak terjadi perubahan secara esensial di dalamnya. Keempat, sistem pendidikan Islam tetap lebih cenderung berorientasi ke masa silam ketimbang berorientasi ke masa depan, atau kurang bersifat future-oriented.

Kelima, sebagian besar sistem pendidikan Islam belum dikelola secara profesional baik dalam perencanaan, penyiapan tenaga pengajar, kurikulum maupun pelaksanaan pendidikannya, sehingga kalah bersaing dengan lainnya.[29]

Sedangkan Abdurrahman Mas’ud menyoroti kelemahan pendidikan Islam secara umum adalah:

1)   Dunia pendidikan Islam kini terjangkit penyakit Simtom dikotomik, dan masalah spirit of inquiry.[30]

2)   Kurang berkembangnya konsep humanisme religius dalam dunia pendidikan Islam, yakni adanya tendensi pendidikan Islam yang lebih berorientasi pada konsep “abdullah” daripada “khalifatullah” dan “hablun minallah” daripada “hablun minannas”.

3)   Adanya orientasi pendidikan yang timpang, sehingga melahirkan masalah-masalah besar dalam dunia pendidikan Islam, dari persoalan filosofis sampai ke metodologis, bahkan sampai ke the tradition of learning.[31]

Sementara Muhaimin menyoroti, bahwa kelemahan pendidikan Islam di Indonesia adalah karena masih adanya konsepsi dan praktek pendidikan Islam yang tercermin pada kelembagaannya maupun isi programnya pada konsep atau pengertian yang sempit, yaitu hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrowi yang terpisah dengan kehidupan duniawi, hanya mengurusi persoalan ritual dan spiritual, sementara kehidupan ekonomi, politik, seni budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap sebagai urusan duniawi yang menjadi bidang garap pendidikan umum.[32]

Sedangkan Marwan Sarijo, menjelaskan dengan rinci kelemahan-kelemahan pendidikan Islam, antara lain:

1)   Adanya alokasi waktu yang kurang memadai

2)   Isi kurikulum yang terlalu sarat

3)   Adanya sarana dan lingkungan sekolah tidak menunjang pelaksanaan pendidikan Islam

4)   Kurang adanya kerjasama yang baik antar komponen guru

5)   Keterbatasan kemampuan menguasai materi yang diajarkan

6)   Kurang adanya kemampuan yang komprehensif untuk menjawab permasalahan perkembangan zaman

7)   Kurang mampu atau tidak sungguh-sungguh untuk mengembangkan metodologi yang tepat

8)   Kurang memperhatikan didaktik-metodik dan psikologi anak.[33]

Mencermati pendapat-pendapat di atas, permasalahan yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia dapat dipetakan menjadi empat macam, yaitu :

a)    Persoalan penduduk.

Persoalan mendasar yang dihadapi pendidikan Islam adalah adanya pluralisme umat Islam Indonesia yang tidak saling menerima perbedaan dalam cara berfikir, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam, sehingga acap kali terjadi perpecahan, pertentangan bahkan mengalami eskalasi ketingkat yang berbahaya. Jika kondisi seperti ini masih dihidupkan ditengah-tengah umat Islam Indonesia, maka akan berimplikasi sendiri. Sebab pluralisme yang tidak sehat, akan berdampak pada kurangnya kepedulian umat terhadap perkembangan pendidikan Islam.

b)    Persoalan wawasan.

Salah satu faktor penghambat pendidikan Islam adalah adanya wawasan sempit serta dikotomis dari umat Islam Indonesia dalam memandang realitas pendidikan Islam. Sebagai contoh, saat digulirkannya wacana pengembangan status IAIN/STAIN menjadi UIN telah terjadi tarik ulur pemikiran yang cukup rumit, sehingga menimbulkan adanya pro dan kontra dikalangan intelektualitas musllim sendiri. Tetapi saat terjadinya penetapan/perubahan status MAN menjadi MAN Model, justru tidak terjadi pro dan kontra. Contoh ini menunjukan adanya pemikiran yang paradok dikalangan muslim.

Begitu juga problem tentang dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum atau antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum. Padahal, jika disimak kembali sejarah peradaban Islam, puncak kemajuan peradaban Islam, empat abad pertama sejak munculnya agama Islam ini (7-11 M), tidak ditemukan adanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum.[34] Bahkan Nurcholis Madjid, mengemukakan “karna sikap orang-orang muslim klasik yang posesif terhadap berbagai budaya bangsa-bangsa lain, maka peradaban Islam-lah yang pertama kali menyatukan khazanah ilmu pengetahuan bersama secara internasional dan kosmopolit”.[35] Hal ini pun dapat dilihat dari konsep pendidikan Ibn Hazm (meninggal 1064 M), yang dikutip oleh Abdurrahman Mas’ud, bisa diketahui “bahwa pendidikan Islam ternyata tidak mengenal pendikotomian antara ilmu agama disatu sisi dan sains disisi lain”.[36]

Secara teoritis, ajaran Islam tidak memberikan tempat dan pola pikir dikotomis dalam pendidikan dan keilmuan Islam. Kecenderungan pemikiran polarisasi yang demikian, lebih merupakan meinsterm historis, sehingga memunculkan adanya dikotomi. Hal senada dijelaskan oleh Mastuhu, bahwa hakekatnya “ilmu adalah bagian esensial dari agama, karna itu pada dasarnya pendidikan itu hanya satu, tidak ada pendidikan agama dan tidak ada pendidikan umum”. Semua pendidikan, apapun jenis dan jenjangnya adalah sama, yaitu bertujuan untuk mengembangkan human dignity, tidak peduli apapun suku dan agama peserta didik. Agama merupakan sumber dasar yang menjiwai nilai-nilai ilmu.[37]

Namun demikian, realitas problem dikotomi ilmu pengetahuan senantiasa ada dan mengakar di kalangan muslim, sehingga konsep pendidikan Islam selalu dipisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Bersamaan dengan problem dikotomi tersebut muncul gagasan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya ilmu pendidikan sebagai respon terhadap krisis pendidikan dan ilmu pengetahuan yang sedang diderita umat Islam. Namun demikian, gagasan tersebut dikalangan cendikiawan muslim agaknya masih terdapat sikap pro dan kontra terhadap Islamisasi ilmu pengetahuan, masing-masing pihak memiliki alasan-alasan yang cukup mendasar.

Dari kedua pihak tersebut sebenarnya memiliki potensi yang sama, yaitu sama-sama menginginkan terwujudnya kemajuan peradaban yang Islami. Hanya saja pihak yang pro lebih melihat dimensi ilmu pengetahuan sebagai objek kajian yang perlu dicarikan landasan yang Islami, sedangkan pihak yang kontra lebih melihat subjeknya atau pembawa dan pengembang iptek itu sendiri yang harus diIslamisasikan.

c)    Persoalan Dana

Salah satu hambatan mendasar dalam pengembangan pendidikan Islam adalah masalah dana, sebab dana merupakan salah satu unsur yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan Islam bermutu. Asumsinya bahwa mutu pendidikan Islam rendah karena dana kurang mencukupi.

Dengan jujur bahwa problem yang dihadapi pendidikan Islam adalah kurangnya dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan satuan pendidikan Islam, baik penyediaan perangkat hardware maupun softwarenya, sehingga gerak operasionalnya apa adanya, terutama sekolah-sekolah swasta, dan hal ini yang menyebabkan tertinggalnya pendidikan Islam dengan pendidikan umum lainnya. Persoalan kurang berkualitasnya pengajaran guru disebabkan salah satu faktor yakni rendahnya gaji yang diterima, dan inipun disebabkan kurang adanya kesadaran masyarakat (Islam) terhadap arti pentingnya sebuah proses pendidikan bagi kelangsungan hidup masyarakat dan seterusnya.

Tentunya spektrum ini menjadi bahan bagi penyadaran pemerintah dan masyarakat akan kepedulian terhadap pendidikan Islam, sementara sumber dana pendidikan Islam (sekolah-sekolah swasta Islam) hanya mengandalkan SPP. Karena itu solusi mengatasi persoalan dana, ada salah satu tawaran, yakni memberdayakan lembaga dan mengembangkan usaha bisnis di luar peningkatan mutu akademik.

d)    Persoalan Membangun Pendidikan Islam Secara Terpadu

Dalam konteks ini, M. Rusli Karim menyatakan bahwa “pendidikan Islam di beberapa negara Islam, yang mayoritas penduduknya beragama Islam termasuk Indonesia, tidak lebih dari dublikasi terhadap pendidikan di negara-negara Barat sekuler yang banyak mereka cela. Karena itu, tantangan mendasar bagi pendidikan Islam saat ini adalah mencari sistem pendidikan alternatif sebagai sintesa dari berbagai sistem pendidikan yang pernah ada.”[38]

Corak pendidikan Islam ke depan adalah corak pendidikan sintesis dari berbagai sistem pendidikan yang pernah ada, dan menumbangkan konsep dualisme dikotomik antara ilmu agama dan ilmu umum atau melakukan integrasi antara keduanya, serta mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan jiwa Islam. Semua ini merupakan tantangan yang dihadapi pendidikan Islam ke depan, dan hal ini akan berjalan dan berkembang manakala masyarakat Islam menyadari bahwa pendidikan Islam merupakan alternatif pilihan utama.

 

  1. B.   Peluang-Peluang Pendidikan Islam

Dalam perjalanan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, di samping ada kelemahan-kelemahan mendasar sebagaimana diuraikan di atas, ternyata ada berbagai peluang besar yang merupakan suatu potensi amat strategis. Adapun peluang-peluang besar pendidikan Islam di Indonesia, dapat dipetakan sebagai berikut:

  1. Islam adalah kebenaran, yang diakui oleh kurang lebih 87% umat Islam di Indonesia, sehingga Agama Islam siap untuk memberikan kontribusi nyata dalam komponen-komponen nilai yang dibutuhkan secara nasional. Sebagaimana pernyataan Imam Barnadib bahwa “oleh karena Islam bersifat universal dan berlaku bagi seluruh umat manusia, maka ajaran-ajarannya memberikan landasan konseptual bagi pendidikan dan pendidikan nasional. Lebih-lebih bagi Indonesia, yang dalam gerak pelaksanaan pembangunan menghendaki Ridha Tuhan Yang Maha Esa, dapatlah dikembangkan konsep pendidikan nasional menurut Islam.[39] Disamping itu sumber ajaran Islam adalah Al-Qran dan As-Sunnah. Kedua sumber ini menurut M. Arifin, “benar-benar lentur dan kenyal serta responsif terhadap tuntutan hidup manusia yang semakin maju dan modern dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam bidang ilmu dan teknologi caggih.”[40] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peluang besar bagi pendidikan Islam adalah terletak pada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah.
  2. Pancasila sebagai asas tunggal, secara filosofis merupakan bagian dari filsafat Islam.
  3. Sistem Pendidikan Islam Indonesia tidak menghadapi dominasi sistem pendidikan nasional, karena ajaran Islam secara filosofis tidak pernah bertentangan dengan pandangan hidup bangsa. Dengan demikian konsep penyusunan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 terbuka kesempatan luas bagi pendidikan Islam untuk mengembangkan diri.
  4. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang penduduknya mayoritas beragama Islam, sehingga merupakan aset dalam menyadarkan dan mengembangkan pendidikan Islam.
  5. Dalam keadaan stabil, baik politik, hukum, keamanan, ekonomi dan sosial budaya, adalah sangat terbuka kesempatan dan peluang bagi kelompok mayoritas untuk mengisinnya.
  6. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan melalui pendidikan, merupakan sumber dana yang tak terbatas yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus.
  7. Teknologi yang berkembang pesat dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam.
  8. Adanya dukungan yang besar dari semua pihak, baik pemerintah, DPR, dunia industri, dan masyarakat luas.
  9. Dilaksanakannya desentralisasi pendidikan dalam rangka otonomi daerah, memberikan peluang bagi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan pendidikan Islam.
  10. Semakin meningkatkan tuntutan masyarakat akan pendidikan yang semakin merata dan bermutu.

Apabila peluang-peluang tersebut disikapi dan direspon dengan positif, serta disiasati dan dikembangkan secara maksimal dan sungguh-sungguh dalam sistem pendidikan Islam, maka akan menjadi suatu kekuatan yang akan mengantarkan pada pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Islam. Semua ini menuntut adanya konsep baru yang strategi, dan antisipatif serta langkah-langkah operasional dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di Indonesia.[41]

 

 

 

BAB III

MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN ISLAM: RESPON TERHADAP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS

 

  1. A.   Paradigma Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia

Secara etimologis paradigma diartikan sebagai model atau kerangka berfikir. Sedangkan menurut Ismail SM. secara sederhana “paradigma diartikan sebagai cara pandang dan cara berfikir menyeluruh yang mendasari rancang bangun sesuatu”.[42] Merujuk dari pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan paradigma pendidikan Islam adalah suatu cara pandang atau cara berfikir menyeluruh yang mendasari rancang bangunan suatu sistem pendidikan Islam.

Pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehidupan, yang seluruh proses hidup dan kehidupan manusia adalah proses pendidikan, maka pendidikan Islam pada dasarnya hendak mengembangkan pandangan hidup Islami, yang diharapkan tercermin dalam sikap dan keterampilan hidup orang Islam. Dalam konteks ini muncul berbagai paradigma pengembangan pendidikan Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhaimin, yang mencoret ada tiga paradigma pengembangan Islam di Indonesia, yakni: Paradigma formisme, paradigma mekanisme, dan paradigma organisme.[43]

Pemotretan tersebut menggaris bawahi adanya paradigma pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, namun dalam realitasnya tidak seluruh paradigma tersebut berhasil dilaksanakan sebagaimana diharapkan, bahkan dalam pelaksanaannya mengalami anamoli. Hal ini dapat dilihat dari paradigma pertama, yang mencerminkan adanya pandangan dikotomis atau diskrit, dimana pendidikan Islam lebih diorientasikan pada kehidupan ukhrawi, sementara kehidupan duniawi dianggap tidak penting. Pandangan dikotomis inilah yang menimbulkan dualisme dalam sistem pendidikan, yaitu pendidikan agama terpisah dengan pendidikan umum, atau ilmu agama terpisah dengan ilmu umum.

Demikian juga dengan paradigma kedua, mendudukan pendidikan Islam hanya sebagai salah satu bagian dari proses pendidikan, yang diberikan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum. Sedangkan paradigma ketiga merupakan paradigma sintesa yang mengharapkan adanya pengintegrasian antara ilmu-ilmu pengetahuan dengan ilmu-ilmu agama dan etika, sehingga mampu melahirkan manusia-manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki keterampilan profesional sekaligus hidup dalam nilai-nilai agama. Paradigma ini baru dipahami sebatas wacana, dan belum terealisasikan secara merata, andaikan sudah dirintis dan diwujudkan dalam bentuk lembaga pendidikan, itu hanya terbatas pada sekolah atau madrasah-madrasah tertentu.

Dengan diberlakukannya UU nomor 20 tahun 2003, merupakan titik balik dalam pencerahan, pemberdayaan, dan pengembanngan sistem pendidikan Islam khususnya, maka anomali-anomali yang terjadi selama ini perlu dikaji kembali dan perlu adanya paradigma baru, dalam kerangka merespon tuntutan kebutuhan hidup dan kehidupan manusia serta membangun dan memberdayakan masyarakat, menuju masyarakat yang berkualitas, adil dan makmur, serta hidup bahagia di dunia dan di akhirat dibawah keridhoan Allah SWT.

Paradigma baru pendidikan Islam lebih diarahkan pada penyelenggaraan satuan pendidikan Islam dengan menitik beratkan pada prinsip pendidikan Islam berwawasan semesta. Dengan harapan mampu memberikan arah yang benar dalam sistem pendidikan Islam Indonesia, sesuai dengan makna yang terkandung dalam substansi UU tersebut.

Meminjam istilah A. Malik Fadjar, bahwa pendidikan berwawasan semesta adalah pendidikan yang tidak hanya berwawasan mendunia, tetapi berwawasan kehidupan secara utuh dan multi dimensional, yang meliputi wawasan tentang Tuhan, manusia dan alam secara integratif.[44] Orientasi pendidikan berwawasan semesta tidak hanya membuat dunia menjadi sejahtera, tetapi juga mengajarkan bahwa dunia sebagai ladang, sekaligus sebagai ujian untuk dapat lebih baik di akhirat.

Paradigma pendidikan berwawasan semesta, bertolak dari keimanan setiap muslim, bahwa Islam adalah agama wahyu terakhir yang mengemban misi rahmatan lil-‘alamin, yaitu terciptanya kerajaan dunia yang makmur, dinamis, harmonis dan lestari. Sehingga seluruh penghuninya, baik manusia maupun makhluk lain merasa aman, nyaman dan kerasan di dalamnya. Misi rahmatan lil-‘alamin dapat tercipta secara dinamis, manakala manusia dapat mengemban fungsinya sebagai khalifah secara konsekuen dan penuh tanggung jawab. Dalam arti, dapat menempatkan dirinya secara proporsional dalam hubungan dengan Allah SWT, sesama manusia dan alam.

Agar manusia dapat mengemban fungsinya sebagai khalifah secara konsekuen, diperlukan ikhtiar pendidikan yang sistematis dan berencana, dapat membimbing dan mengarahkan, serta mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, sehingga manusia tersebut mampu mengemban amanat dari Allah, yakni menjalankan tugas hidupnya sebagai ‘abdulah, dan sekaligus sebagai khalifah dalam rangka mewujudkan rahmatan lil alamin.

Karna itu ikhtiar pendidikan Islam lebih diarahkan pada paradigma pendidikan berwawasan semesta, agar dimensi ketuhanan tetap ada pada diri manusia secara bersama, saling berkait dan tak terpisah satu sama lain. Pendidikan berwawasan semesta ini, sebagai mana diketemukan oleh A. Malik Fadjar, meliputi wawasan tentang Ketuhanan yang akan menumbuhkan sikap idiologi, idealisme, cita-cita dan perjuangan. Wawasan tentang manusia akan menumbuhkan kearifan, kebijaksanaan, kebersamaan, demokratis, egalitarian, menjujung tinggi hak azazi manusia, dan sebaliknya menentang anarkisme dan kesewenang-wenangan. Dan wawasan tentang alam akan melahirkan semangat dan sikap ilmiah, sehingga melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesadaran yang mendalam melestarikannya, karena alam bukan semata-mata sebagai objek yang harus dieksploitasi seenaknya, melainkan sebagai mitra dan sahabat yang ikut menentukan corak kehidupan. [45]

Dengan paradigma pendidikan berwawasan semesta, akan melahirkan manusia berdimensi Ketuhanan dan sekaligus terpadu secara bersama-sama dengan dimensi kemanusiaan, dan kealaman, sehingga mampu mewujudkan dimensi rahmatan lil-‘alamin.

Dalam konteks pembaharuan sistem pendidikan Islam di Indonesia diletakkan pada paradigma tersebut, dengan membangun kerangka filosofis dan teoritis pendidikan, dan juga membangun sistem pendidikan Islam yang diproyeksikan melalui laboratorium fungsi ganda, yakni peningkatan mutu akademik dan pengembangan usaha bisnis.

 

  1. B.   Strategi Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam di Indonesia

Diberlakukannya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, memiliki implikasi langsung dan mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan Islam. Untuk kepentingan itu, pembaharuan sistem pendidikan Islam merupakan suatu keharusan, dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pendidikan Islam.

Ikhtiar pembaharuan Islam dilakukan, karena ada beberapa isu srtategis yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan Islam. Antara lain:

1)   Adanya tuntutan diterapkannya prinsip demokrasi, disentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak azazi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2)   Adanya perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan.

3)   Adanya tuntutan akuntabilitas dan relevansi pendidikan, dan

4)   Lemahnnya kemampuan masyarakat dalam bidang pendidikan.

Dengan mendasarkan pada isu-isu di atas, ada beberapa syarat dasar yang diperlukan dalam pembaharuan sistem pendidikan Islam, sehingga akan terwujud perubahan-perubahan positif dalam pendidikan Islam. E. Mulyasa menyebutkan antara lain “sikap positif terhadap pembaharuan bagi semua komponen, dan adanya sumber yang diperlukan untuk mengadakan pembaharuan.”[46] Sedangkan Zamroni menyebutkan: ada dua hal yang perlu dilakukan, yakni “mengidentifikasikan berbagai problem yang menghambat terlaksananya pendidikan, dan merumuskan pembaharuan (reformasi) yang bersifat strategi dan praktis sehingga dapat diimplementasikan dilapangan.[47]

Berdasarkan pandangan di atas, pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia yang ditawarkan disini adalah mereformasikan konsep pendidikan Islam, dengan langkah-langkah: Pertama, membangun kerangka filosofis dan teoritis pendidikan Islam; Kedua, Membangun sistem pendidikan Islam yang diproyeksikan melalui laboratorium fungsi ganda.

Laboratorium fungsi ganda yang dimaksud meliputi: pertama, peningkatan mutu akademik yang mencakup (1) perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan; (2) pengembangan kurikulum dan materi ajaran pendidikan dengan prinsip diverifikasi; (3) metodologi pembelajaran; (4) profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan; (5) pengembangan menejemen; (6) pengadaan sarana dan prasarana; (7) membangun jaringan kemitraan (network), dan Kedua, pengembangan usaha dan bisnis.

 

  1. C.   Konsep Pendidikan Islam Berwawasan Semesta

Pada hakekatnya konsep pendidikan Islam adalah konsep yang sangat ideal, karena digali dari sumber dasar Islam. Hal ini dapat dilihat secara konseptual dari berbagai pendapat intelektual muslim, seperti Hasyim Amir mengemukakan, bahwa “pendidikan Islam adalah pendidikan yang idealistik, yakni pendidikan yang integralistik, humanistik, fragmatik dan berakar budaya kuat”. Begitu juga dengan A. Malik Fadjar menyebutkan, “konsep pendidikan Islam adalah pendidikan yang berwawasan semesta, barwawasan kehidupan multi dimensional, yang meliputi wawasan tentang Tuhan, manusia, dan alam secara integratif”.[48] M. Rusli Karim, menambahkan bahwa: ”konsep pendidikan Islam tidak hanya didasarkan kemslahatan umum (humanisme universal), melainkan juga bermuara pada pembentukan manusia yang mencakup dimensi imanensi (horisontal) dan dimensi transendensi (vertikal).[49] Sedangkan A. Syafi’i Ma’arif, menyatakan: ”di mata Al-Qur’an, eksistensi manusia di muka bumi hanyalah bermakna, bila kegiatan buminya diorientasikan secara sadar ke langit. Tanpa orientasi semacam itu apapun bentuk kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan tidak akan mempunyai nilai di sisi-Nya”.

Pandangan tersebut menunjukkan adanya ide-ide cemerlang dari para pemikir intelektual muslim Indonesia dalam mengonsep pendidikan Islam, dan jika konsep tersebut dapat terimplementasikan dengan baik dilapangan (penyelenggaraan satuan pendidikan Islam). Jelas akan mengantarkan pendidikan Islam kesuatu puncak kemajuan, namun demikian ide-ide tersebut ternyata belum direspon secara positif oleh para penyelenggara pendidikan Islam.

Karena itu, ide-ide tersebut akan diformulasikan kembali dan dikemas melalui konsep pendidikan Islam. Dengan langkah-langkah membangun kerangka dasar filosofis-filosofis, dan sistemnya yang diproyeksikan melalui laboratorium fungsi ganda.

 

  1. 1.  Membangun Kerangka Filosofis Pendidikan Islam

Suatu usaha pembaharuan pendidikan dapat terarah dengan baik apabila didasarkan pada kerangka dasar filosofis dan teoritis pendidikan yang mantap. Artinya untuk menyelenggarakan pendidikan tentu harus memahami ilmu pendidikan, dan sudah barang tentu memerlukan landasan-landasan yang berasal dari filsafat atau setidak-tidaknya mempunyai hubungan dengan filsafat. Dikatakan landasan, bila filsafat melahirkan pemikiran yang teoritis mengenai pendidikan, dan dikatakan hubungan bila berbagai pemikiran mengenai pendidikan memerlukan iluminasi dan bantuan penyelesaian dari filsafat.

Karena itu langkah awal dalam pembaharuan sistem pendidikan Islam adalah membangun kerangka filosofis dan teoritis pendidikan Islam secara jelas, dengan asumsi dan kaitan erat antara dimensi fondasional pendidikan Islam dengan dimensi struktural dan operasionalnya. Jika tidak, maka akan berimplikasi langsung terhadap praktek pendidikan Islam. Dengan kata lain akan terjadi salah arah dan sasaran (mis-oriented), rapuh serta tidak memiliki jati diri.

Berbicara mengenai pendidikan Islam tidak lepas dari pembicaraan mengenai pandangan hidup Islami yang tercermin dari sikap hidup dan keterampilan hidup orang Islam. Secara filosofis pandangan hidup Islam bermula dari pemahaman tentang hakekat dimensi positif manusia.

Sebagai ilustrasi, Ali Syarianti yang dikutip Azyumardi Azra mengungkapkan, bahwa “keunikan manusia yang mempunyai dua dimensi dengan dua kemungkinan yang terbuka baginya. Misalnya tentang terdapatnya kontradiksi antara Tuhan dan Iblis dalam diri manusia, atau dalam proses lebih lanjut antara manusia yang berbeda dalam garis Habil dan Qabil yang merupakan simbol manusia baik dan orang jahat”.[50]

Hakekat manusia dalam sikap dan keterampilan hidupnya berdimensi negatif, karena dimensi keimanan atau spiritual (qalb), rasionalnya (aql) tidak difungsikan untuk mengendalikan dimensi negatif tersebut, sehingga barometer kehidupannya hanya berdasarkan dan dikendalikan hawa nafsu yang dimiliki. Manusia seperti ini pada giliranya akan berbuat kemungkaran, kesombongan, kerusakan, kezaliman, dan kebodohan. Ilmu pengetahuanlah yang akan mempengaruhi semuanya.

Bertolak dari pandangan di atas, bahwa peran dan kedudukan ilmu pengetahuan, dalam arti luas yaitu ilmu agama dan ilmu umum (duniawi) akan bisa mempengaruhi sifat, sikap dan keterampilan hidup manusia, maka bangunan dasar filosofis dalam sistem pendidikan Islam harus diletakkan pada setting pengembangan, penyebaran, penerapan (transfer) dan internalisasi ilmu pengetahuan.

Semua ini berindikasi bahwa pendidikan yang benar haruslah melibatkan pelatihan fisik dan pendisiplinan fakultas spiritual manusia secara seimbang dan integral. Konsekuensinya, manusia harus diberi informasi yang patut dan diajari mengenai kemampuan-kemampuan dan keterbatasan fisik dan moral, juga mengenai hal-hal yang memungkinkan untuk meningkatkan perkembangan dirinya.

Pandangan diatas menunjukan suatu pemahaman atau penafsiran mengenai Islam yang berupa ilmu pengetahuan, filsafat, sains, dan lainnya terhadap makna hidup, yakni pandangan hidup yang dimanifestasikan dalam sikap  hidup dan keterampilan hidup seseorang yang dapat mendatangkan berkah, yaitu nilai tambah kenikmatan dan kebahagiaan dalam hidup. Pandangan ini berangkat dari makna al-hayah (hidup) adalah al-harakah (bergerak atau gerakan/kegiatan), dan al-harakah adalah al-barakah (bergerak atau beraktifitas yang bisa mendatangkan berkah), sedangkan al-barakah adalah al-ziyadah (nilai tambah dalam hidup), al-ni’mah (kenikmatan dan kenyamanan hidup), dan al-sa’adah (kebahagiaan).

Spektrum diatas merupakan tugas dan kerja monumental pendidikan Islam dalam mengorientasikan satuan pendidikannya, untuk dapat menyiapkan kader-kader ‘abdullah, sekaligus khalifatullah. Dengan itu secara fungsional keberadaanya memiliki dimensi ketuhanan, dimensi  kemanusiaan, dan dimensi kealaman, dalam kerangka menjadi pemeran utama terwujudnya tatanan hidup yang rahmatan lil-‘alamin.  

Membangun kerangka filosofis dan teoritis pendidikan harus memandang secara propesional, bahwa hakekat manusia memiliki dua dimensi antara dimensi imaniyah (positif), dan dimensi kafiriah (negatif) dalam pandangan hidupnya, baik yang berhubungan dengan Allah, manusia dan alam. Implikasi dari bangunan tersebut terkait dengan hubungan sistem pendidikan Islam. Imam Barnadib menyebutkan, ada tiga bangunan sistem filsafat :

  1. Realita, yakni mengenai kenyataan yang menjurus masalah kebenaran. Realita ini dipelajari oleh matafisika atau ontologi.
  2. Pengetahuan, yang berusaha menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan dan pengetahuan dipelajari oleh epistimologi.
  3. Nilai, yang dipelajari oleh aksiologi, tentang pertanyaan yang dicari jawab mengenai nilai-nilai yang bagaimana yang dikehendaki oleh manusia dan yang dapat digunakan sebagai dasar hidupnya.
  4. Ajaran berfikir, yakni menyangkut masalah hubungan yang benar dan tepat antar gagasan yang telah dimiliki oleh manusia sebagai hasil epistimologi. Hal ini dipelajari oleh logika.[51]

 Dari pandangan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pandangan mengenai realita dikaji oleh ontologi, pandangan mengenai pengetahuan dikaji oleh epistimologi, dan pandangan mengenai nilai dikaji oleh aksiologi, dan semua ini disebut sistem filsafat. Karena itu banyak pakar yang memberikan konsep tentang substansi dari filsafat, seperti al-Syaibani yang dikutip Muhaimin menyebutkan: ”tabi’ah al-kaun (hakekat jagat raya), tabi’ah al-insan (hakekat manusia), tabi’ah al-mujtama’ (hakekat masyarakat), tabi’ah al-ma’rifah al-basyariyyah (hakekat pengetahuan manusia), dan tabi’ah al-qiyam al-khuluqiyah (hakekat nilai-nilai akhlak)”. Bertolak dari pandangan di atas, pembahasan ini hanya ditekankan pada hakekat manusia, sebab berbicara pendidikan tidak lepas dari manusia dan dalam hidupnya yang berhungan erat dengan aspek-aspek tersebut.

Dimensi realita (ontologi), bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dengan segala entisitasnya terdiri dari unsur jasmaniah, nafsiyah dan ruhiyah. Yang dilengkapi dengan potensi-potensi pokok, seperti: al-qalb, al-aql, dan al-nafs. Secara propesional nafsiyah duduk pada posisi antara jasmaniyah dan ruhaniyah, dengan posisi ini manusia memiliki kecenderungan yang unik, artinya tergantung pada alat penggeraknya (nafsiyah). Jika nafsiyah berada pada posisi jasmaniyah, dan dapat dukungan penuh dari al-nafs serta pertimbangan dari al-aql, maka manusia dengan segala alat potensialnya cenderung memenuhi unsur biologis (materi) nya. Pada posisi demikian, manusia berada pada dimensi kafiriyah (negatif), atau dalam bahasa Al-Qur’an disebut Asfala Safilin, yakni berada pada posisi terendah (Q. S. 95:5). Sebaliknya jika nafsiyah berada pada posisi ruhaniyah, dan mendapat dukungan penuh dari al-qalb serta pertimbangan dari al-aql, maka manusia dengan segala alat potensialnya cenderung memenuhi kebutuhan ruhnya dan mengajak manuju ke Tuhannya, karena ruh berasal dari Allah SWT. Pada posisi demikian, manusia berada pada dimensi imaniyah (positif), atau dalam bahasa Al-Qur’an disebut Ahsani Taqwim, yakni berada pada posisi teratas atau sempurna (Q.S. 95:4).

Dari pandangan ontologi tersebut menunjukkan bahwa realita manusia pada dasarnya memiliki dua dimensi, antara dimensi posistif dan dimensi negatif yang dapat membentuk pandangan hidup manusia.

Dimensi epistimologi, melihat kondisi demikian, Allah SWT menurunkan al-‘ilm atau al-ma’rifah (pengetahuan), yang diprogram melalui pendidikan, dalam rangka untuk memberikan alternatif pilihan (kemungkinan-kemungkinan) yang diambil oleh manusia. Dalan konteks penyelenggaraan pendidikan Islam, diperlukan adanya jati diri (pendirian) dalam menentukan pandangan hidup manusia bagaimana yang akan diorientasikan, karena hal ini akan berimplikasi pada konsep dasar kurikulum.

Jika orientasinya pada pemenuhan kebutuhan jasmaniyah atau pandangan hidup duniawi saja, maka program pendidikan harus didesain (visi, misi, tujuan dan muatan/conten pendidikan) diarahkan pada pemenuhan kebutuhan duniawi saja. sebaliknya jika orientasinya pada pemenuhan kebutuhan ruhaniyah (kebutuhan hidup di dunia dan di akhirat) atau pandangan semesta, maka program pendidikan harus di desain (visi, misi, tujuan, dam muatan content pendidikan), diarahkan pada pemenuhan kebutuhan hidup didunia dan akhirat.

Dimensi nilai (aksiologi), dengan adanya pandangan hidup yang tercermin dalam sikap dan ketrampilan hidup manusia sebagai hasil pilihan dari pengetahuan, maka manusia dapat menentukan nilai-nilai mana yang akan digunakan dalan hidup dan kehidupan ini. Hal ini terkait dengan tujuan diciptakannya manusia oleh Allah SWT. dalam pandangan Islam bahwa tujuan diciptakannya manusia tak lain adalah untuk mengemban tugas Allah menjadi ‘abdulah dan sekaligus sebagai khalifatullah fil ardhi, dalam rangka mewujudkan tatanan hidup yang rahmatan lil-‘alamin.

 

  1. 2.  Membangun Sistem Pendidikan Islam

Dalam rangka membangun konsep pendidikan Islam sebagai konsekuensi berlakunya UU No. 20 tahun 2003, selain membangun kerangka filosofis dan teoritis pendidikan, juga membangun sistem pendidikan Islam yang diproyeksikan melalui laboratorium fungsi ganda.  

  1. a.   Membangun Muatan (Content) Sistem Pendidikan Islam

Upaya membangun sistem pendidikan Islam yang perlu mendapat prioritas adalah bangunan muatan (content) pendidikan, bukan metodologinya. M. Naquib Al-Attas menjelaskan “apa yang harus direncanakan dan diimplementasikan bahkan metodologi pendidikan atau teknik-teknik pengajaran sebagai objek utama usaha untuk merencanakan sistem pendidikan yang koheren dan rasional, melainkan muatan dari apa yang diajarkan”. Hal ini bukan berarti bahwa metodologi atau teknik pengajaran itu tidak penting, namun yang perlu diprioritaskan adalah bangunan aspek muatan.

Bangunan muatan pendidikan Islam, menurut M. Naquib Al-Attas, berangkat dari pandangan bahwa karena manusia itu bersifat dualistis, maka muatan pendidikan harus memiliki dua aspek. Pertama, yang memenuhi kebutuhannnya yang berdimensi permanen dan spiritual; dan kedua, yang memenuhi kebutuhan material dan emosional.[52] Disini perlu ditambahkan lagi yaitu yang ketiga, yang memenuhi kebutuhan keterampilan manusia atau kecakapan hidup manusia. Dengan demikian ada tiga aspek muatan yang membangun sistem pendidikan Islam, yaitu: (1) aspek Ke-Islaman; (2) aspek Keilmuan; dan (3) aspek Life Skill.

Aspek ke-Islaman merupakan kontent pendidikan Islam yang pokok, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang berdimensi permanen dan spiritual. Dengan kata lain sebagai dasar dalam menumbuh-kembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Pemahaman ke-Islaman mengandung dua unsur,  yaitu pertama sebagai muatan berupa materi pendidikan Islam, artinya bahwa muatan sistem pendidikan Islam harus memuat materi-materi pokok ajaran Islam yang akan diberikan kepada peserta didik, dengan meliputi: materi akidah, syari’ah, akhlak, dan sejarah/tarikh. Aspek ini menjadi core dari aspek lain, seperti aspek keilmuan, aspek life skill, dan menjadi nilai-nilai dasar dari pengembangan laboratorium fungsi ganda.

Secara konseptual tujuan materi keIslaman adalah:” agar peserta didik mampu memahami, menghayati, meyakini dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT, dan berakhlak mulia”. Sejalan dengan itu M. Naquib menjelaskan bahwa “seorang muslim yang mengetahui Islam dengan baik akan menjadi seorang muslim yang ‘alim ataupun ‘arif dan segala sikap dan tindak tanduknya terjaga oleh ilmu dan pengetahuannya.

Pandangan ini menunjukan bahwa dengan diberikannya materi pendidikan Islam, dengan segala konsekuensinya, akan menjadikan peserta didik mampu mengetahui, memahami, menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, sehingga peserta didik tersebut menjadi seorang muslim yang ‘alim dan ‘arif.

Dilihat dari sistematika ajaran Islam, ada hubungan yang erat antara materi yang satu dengan lainnya. Karena materi-materi tersebut merupakan hirarchi keilmuan dibidang agama, yang semuanya bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah.

Al-Qur’an dan Sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam, dalam arti merupakan sumber akidah (keimanan), syari’ah (ibadah dan muamalah), akhlak dan sejarah Islam, sehingga kajiannya berada pada setiap unsur tersebut. Akidak merupakan akar atau pokok agama yang harus diinternalisasikan kedalam diri peserta didik, sehingga dengan akidah kuat, akan termotivasi dirinya untuk mengamalkan ibadah, muamalah dan akhlak. Syari’ah merupakan sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah yang diatur melalui ibadah dalam arti khas (thaharah, shalat, zakat, puasa dan haji), sedangkan dengan sesama manusia, dan alam atau makhluk lain, disebut muamalah dalam arti luas. Akhlak merupakan aspek sikap atau kepribadian hidup manusia, dalam arti memberikan teknik pada sistem norma (syari’ah) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah khas), dan hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain atau alam (muamalah). Semua ini menjadi sikap hidup dan kepribadian hidup manusia dalam menjalankan dan mengembangkan sistem kehidupanya, yakni kehidupan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kekeluargaan, iptek, kebudayaan dan lingkungan hidup,  dan lain sebagainya yang dilandasi oleh akidah yang kuat. sedangkan tarikh atau sejarah merupakan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa kemasa dalam ikhtiar bersyari’ah, berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupannya yang dilandasi oleh akidah.

Sedangkan unsur kedua, sebagai muatan (content) berupa nilai-nilai pendidikan Islam, artinya muatan (content) ini dapat diinternalisasikan melalui penciptaan kondisi lingkungan belajar dikelas (proses pembelajaran), dan lingkungan sekolah yang kondusif, harmonis, dialogis, dan penuh dengan nilai-nilai Islami, sehingga akan tercipta kultur sekolah yang penuh dengan nuansa Islami. Konsekuensinya harus ada komitmen bersama dari unsur-unsur pengelola pendidikan.

Muatan kedua adalah aspek keilmuan. Dalam rangka membangun sistem pendidikan Islam, aspek keilmuan ini penting sebagai muatan (content) pendidikan. Sebab Islam menempatkan ilmu pengetahuan pada status yang sangat istimewa, hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT, dalam Q.S. Al-Mujaadilah ayat 11. Artinya: “…… Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat…..”. Bukti signifikansinya bahwa wahyu pertama diterima Nabi saw. dimulai dengan perintah Allah ”bacalah” atau iqra’ (Q.S., 96:1-5). Makna iqra’ bisa juga “mengkaji, menelaah, menganalisis” terhadap fenomena-fenomena yang diciptakan oleh Allah, baik yang tertulis (Al-Quran), maupun yang tidak tertulis (tanda-tanda atau simbol-simbol Allah di alam ini). Dalam ayat berikutnya (Q.S., 96:4-5). Menunjukkan arti penting membaca sebagai aktivitas intelektual dan menulis yang dilambangkan dengan qalam. Abdurrahman Mas’ud mendefinisikan “qalam” adalah “sebagai simbol transformasi ilmu pengetahuan, nilai, dan keterampilan dari generasi ke generasi berikut”.[53]

Pemahaman ilmu pengetahuan disini bukan pemahaman yang dikotomis melainkan pemahaman kebersatuan dari sumber Allah SWT. M. Naquib Al-Attas menegaskan bahwa “semua ilmu pengetahuan datang dari Allah SWT”.[54] Karena itu bangunan ilmu pengetahuan dalam sistem pendidikan Islam harus menghilangkan pemikiran dikotomis. Abdurrahman Mas’ud menjelaskan secara teoritis, bahwa: ajaran dasar Islam tidak memberikan tempat pada pola fikir dikotomis dalam pendidikan dan keilmuan Islam. Kecenderungan pemikiran polarisasi demikian, lebih merupakan mainstrem historis yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun kebenaran, misi, dan subtansi ajaran Islam yang universal tentu tidak mengenal sekat-sekat kekinian dan kedisinian.[55]

Pandangan ini perlu digaris bawahi, bahwa dalam ajaran Islam tidak memberikan tempat pada pola fikir dikotomis, namun karena adanya keterbatasan hidup manusia, kemuliaan tanggung jawab untuk mencarinya, dan ketidakterbatasannya ilmu pengetahuan yang bersumber dari Allah, maka secara realitas para sarjana muslim membagi dan mengklarifikasikan ilmu pengetahuan.

Al-Baghdadi misalnya yang dikutip oleh Wan Mohd Nor Wan Daud, mengklasifikasikan ilmu pengetahuan terbagi dua: (a) ilmu pengetahuan Allah SWT yang absolut; (b) ilmu pengetahuan hewani yang terdiri dari ilmu pengetahuan natural, primer dan sekunder, yaitu ilmu pengetahuan yang dicari (muktasab).[56] Sementara M. Naquib Al-Attas, mengategorikan ilmu pengetahuan ke dalam dua bagian, yaitu iluminasi (ma’rifat), dan ilmu sains, atau dalam bahasa melayu yang pertama disebut ilmu pengenalan dan yang kedua disebut ilmu pengetahuan. Dalam pandangannya, beliau mengategorisasikan ilmu tersebut didasarkan pada hakekat yang inheren dalam keragaman ilmu manusia dan cara-cara yang mereka tempuh untuk memperolehnya.

Sedangkan menurut Usman Abu Bakar, ilmu pengetahuan terbagi kedalam empat: (a) naql, yakni bersumber dari ajaran Islam (Al-Qur’an dan Sunnah) yang tertulis; (b) ‘aql, yakni yang bersumber dari akal dan rasio (intelek) dengan segala pengembangannya; (c) insaniyah, yakni bersumber dari hubungan manusia; dan (d) kauniyah, yakni bersumber dari alam.[57]

Klasifikasi tersebut sudah mengakomodir perkembangan dunia pendidikan kontemporer dalam memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Hal ini dapat diuraikan, pertama, ilmu naql, yakni ilmu yang digali dan didasarkan dari sumber ajaran Islam (Al-Qur’an dan Sunnah), dan dikembangkan oleh intelektual muslim dari generasi ke generasi. Wujud dari ilmu naql adalah ilmu ke-Islaman tradisional, seperti: Ulumul-Qur’an, Ulumul-Hadits, akidah, syari’ah (ibadah dan muamalah), akhlak, ilmu kalam, tashawwuf, serta sejarah Islam atau tarikh dan lain sebagainya.

Tujuan ilmu naql (ilmu ke-Islaman tradisional), meminjam istilah M. Naquib Al-Attas adalah sebagai bentuk persiapan spiritual peserta didik,[58] agar mampu mengetahui, memahami, menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, sehinggga menjadi seorang muslim yang beriman, bertaqka, ‘alim, ‘arif, dan segala sikap dan  keterampilan terjaga oleh ilmu dan pengetahuan ke-Islaman yang dimilikinya. Internalisasi ilmu naql ini menjadi anak didik memiliki dimensi ketuhanan yang dapat menumbuhkan sikap idiologi, idealisme, cita-cita dan perjuangan.

Kedua, Ilmu ‘Aql, yakni suatu ilmu yang bersumber dari akal atau rasio (intelek). Akal (‘aql) adalah fakultas mental yang mensistematiskan dan menafsirkan fakta-fakta empiris menurut kerangka logika, memungkinkan pengalaman menjadi sesuatu yang bisa dipahami. Pengertian ilmu ‘aql, adalah sesuatu pengetahuan yang dihasilkan dari kajian, analisis tentang suatu objek empiris sehingga menjadi sesuatu yang bisa dipahami. Bentuk dari ilmu ‘aql seperti: filsafat, dan matematika, logika, dan lain sebagainya. Tujuan diberikan ilmu ‘aql, agar anak didik menjadi manusia yang ulil albab.

Ketiga, Ilmu Insaniyah, artinya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dan bersumber dari manusia, seperti: ilmu kedokteran, biologi, sosiologi, ekonomi, politik, hukum dan antropologi, serta psikologi. Dalam konteks pendidikan Indonesia disebut dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Ilmu insaniyah ini akan memberikan wawasan kepada peserta didik tentang manusia, sehingga diharapkan anak didik memiliki dimensi kemanusiaan, yang dapat menumbuhkan kearifan, kebijaksanaan, kebersamaan, demokratis, egalitarian, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan sebaliknya menentang anarkisme dan kesewenang-wenangan.

Keempat, Ilmu Kauniyah, artinya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dan bersumber dari alam, seperti: fisika, kimia, geologi, geografi, dan lain sebagainya atau dalam bahasa globalnya meliputi natural dan science. Yang ada kaitannya dengan alam, atau dalam konteks keIndonesiaan disebut dengan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Ilmu kauniyah ini pada dasarnya akan memberikan wawasan tentang alam, sehingga peserta didik dapat memiliki dimensi kealaman, yang dapat melahirkan semangat dan sikap ilmiah, sehingga melahirkan ilmu pengetahuan teknologi, serta kesadaran yang mendalam untuk melestarikanya, karena alam bukan semata-mata sebagai objek yang harus dieksploitasi seenaknya, melainkan sebagai mitra dan sahabat.

Aspek yang ketiga dari muatan pendidikan Islam adalah aspek life skill. Aspek ini memberikan bekal kepada peserta didik tentang bagaimana memiliki kecakapan hidup. Pada dataran inilah pentingnya konsep link and match dalam dunia pendidikan, atau dalam kurikulum yang baru disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Dalam konteks pendidikan, unsur-unsur yang dapat menumbuh-kembangkan kecakapan hidup manusia adalah bahasa, teknologi, dan interpreneurship (jiwa kewirausahaan). Bahasa merupakan salah satu unsur kecakapan hidup manusia dalam berkomunikasi dengan lainnya, teknologi juga demikian, sebagai alat untuk mempermudah ikhtiar manusia dalam mencari kebahagiaan hidup, intrepreneurship (jiwa kewirausahaan) merupakan unsur kecakapan hidup dalam berusaha dan bekerja.

Hal-hal yang diuraikan di atas, pada dasarnya memberikan landasan dalam membangun sistem pendidikan Islam yang akan diproyeksikan melalui pengembangan laboratorium fungsi ganda. Hal ini dimaksud agar dapat mewujudkan akuntabilitas pendidikan Islam yang mandiri menuju keunggulan.    

 

  1. b.   Pengembangan Laboratorium Fungsi Ganda

Makna esensial dari mengembangkan laboratorium fungsi ganda dalam dunia pendidikan adalah menjadikan lembaga pendidikan sebagai tempat peningkatan mutu akademik dan mengembangkan dunia bisnis. Atau dengan kata lain memberdayakan lembaga pendidikan sebagai tempat untuk meningkatkan mutu akademik dan sekaligus berfungsi untuk mengembangkan usaha bisnis.

Pemberdayaan ini relevan dengan visi pendidikan nasional yang ditetapkan dalam UU no.20 tahun 2003, yakni “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”. Visi di atas mengandung kemandirian sekolah dalam mengelola dan melaksanakan proses pendidikan menuju keunggulan.

Kaitannya dengan konsep Laboratorium fungsi ganda adalah untuk menjadikan kemandirian sekolah dalam mengelola dan melaksanakan satuan pendidikannya dalam kerangka menuju keunggulan. Upaya mewujudkan kemandirian dan keunggulan sekolah, sangat ditentukan pada mutu akademik, dan pengembangan usaha bisnis.

1)   Peningkatan Mutu Akademik

Berhasil tidaknya sekolah/madrasah dapat dilihat dari penyelenggaraan programnya, dan ini sangat terkait dengan sistem akademiknya. Artinya keberhasilan sekolah/madrasah sangat ditentukan sistem akademiknya, karena itu harapan masyarakat agar lembaga pendidikan Islam ini akuntabel, maka upaya yang dilakukan adalah menata kembali sistem akademiknya.

Sistem akademik yang dimaksud disini adalah unsur-unsur atau komponen yang terlibat langsung dalam pendidikan, seperti: pendidik, anak didik, kurikulum, alat-alat teknologi dan informasi, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana (fasilitas fisik), dan karyawan. Unsur-unsur tersebut harus dapat difungsikan  seoptimal mungkin dan secara terpadu atau saling terkait dan mendukung.

Upaya menata sistem akademik dalam rangka mencapai akuntabilitas lembaga pendidikan Islam menurut Fasli Jalal adalah: diperlukan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan manajemen tinggi, komitmen yang kuat untuk mencapai keunggulan, sarana penunjang yang memadai dan perangkat aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten oleh institusi pendidikan.

Pendapat tersebut manggarisbawahi, bahwa dalam menata sistem akademik lembaga pendidikan ada beberapa langkah yang harus diperhatikan antara lain:

1)    menciptakan suasana lingkungan sekolah/madrasah, dan suasana belajar dan pembelajaran yang kondusif, harmonis, dialogis, dan penuh dengan nuansa Islami

2)    mendisain dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan memperhitungkan kebutuhan peserta didik dan masyarakat

3)    memerlukan sumber daya manusia yang memiliki dedikasi dan kemampuan dalam mengelola proses belajar mengajar dan lembaga pendidikan Islam

4)    adanya komitmen bersama dari para pengelola (pimpinan, pendidik, karyawan, dewan sekolah, komite sekolah) untuk mencapai kemandirian dan keunggulan

5)    adanya fasilitas yang menunjang dalam penyelenggaraan satuan pendidikan

6)    adanya perangkat aturan yang jelas dalam penyelenggaraan satuan pendidikan, dan dilaksanakan secara konsisten oleh para pengelola.

Asumsinya jika langkah-langkah tersebut dapat terimplementasikan dalam satuan pendidikan Islam secara baik dan konsisten, maka akan meningkatkan mutu akademik. Karena itu upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu akademik lembaga adalah memberdayakan semua komponen yang terlibat dalam proses pendidikan. Sehingga lembaga pendidikan tersebut tetap terjaga dan terjamin kelulusannya.

Upaya peningkatan mutu akademik sangat terkait dengan produktifitas komponen-komponen pendidikan Islam, terutama keprofesionalan para pengelola pendidikan.

2)   Penajaman Visi Dan Misi Pendidikan Islam

Akuntabilitas suatu lembaga pendidikan Islam, dan pendidikan Islam yang akuntabel dalam rangka menuju kemandirian dan keunggulan, adalah senantiasa memiliki visi dan misi yang jelas, dan harus dipahami oleh semua unsur pengelola pendidikan sebagai landasan kerjasama yang dapat memberikan kekuatan dalam penyelenggaraan program akademik (pendidikan). Sebab visi dan misi merupakan suatu pandangan atau keyakinan bersama seluruh komponen sekolah akan keadaan masa depan yang diinginkan. Eksistensi visi dan misi akan memberikan inspirasi dan dorongan seluruh warga lembaga pendidikan Islam untuk bekerja lebih giat dalam meningkatkan fungsi akademiknya. Karena itu visi dan misi lembaga pendidikan Islam harus dinyatakan dalam kalimat yang jelas, positif, realitas, menantang, mengundang partisipasi dan menunjang gambaran masa depan.

Relevansinya dengan visi dan misi pendidikan Islam tentu tidak terlepas dari visi dan misi agama Islam. Sebagaimana diyakini setiap muslim bahwa Islam adalah sebagai agama wahyu terakhir yang mengemban misi rahmatan lil-‘alamin, yakni terciptanya kerajaan dunia yang makmur, dinamis dan harmonis.

Merajuk visi dan misi utama Islam tersebut maka visi yang akan dirumuskan dalam konteks pendidikan Islam berwawasan semesta, adalah”terwujudnya sistem pendidikan Islam sebagai pranata penyiapan kader-kader abdullah sekaligus khalifah yang memiliki kualitas iman dan taqwa serta penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan tinggi sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang rahmatan lil-‘alamin”.

Implikasi dari rumusan visi tersebut perlu dijabarkan secara operasional melalui misi pendidikan Islam. Mengingat luasnya cakupan penataan sistem pendidikan Islam, maka perumusan misi pendidikan Islam dapat dipetakan: a) menciptakan suasana dan iklim pendidikan yang kondusif, harmonis, demokratis, berkeadilan, dan penuh dengan nilai-nilai Islami; b) menciptakan lembaga pendidikan sebagai pusat penyiapan kader-kader yang profesional, berdedikasi tinggi (akhlak mulia); d) membantu dan memvasilitasi pembangunan potensi anak bangsa secara utuh; dan e) memberdayakan peran serta masyarakat dalam mencapai akuntabilitas lembaga pendidikan Islam secara madiri menuju keunggulan.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan Islam tersebut, jika dijadikan landasan kerjasama dalam meningkatkan mutu akademik pendidikan Islam, maka akan memberikan nuansa baru dalam sistem pendidikan Islam kedepan, dan pada gilirannya akan tercapai akuntabilitas pendidikan Islam. Karena itu visi dan misi tersebut harus diinternalisasikan dan dijabarkan melalui tujuan pendidikan Islam.

3)   Mempertegas Tujuan Pendidikan Islam

Sesuai dengan visi dan misi pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam harus mencerminkan kemampuan sistem pendidikan Islam untuk mengakomodasi berbagai tuntutan yang bersifat multidimensional. Dalam konteks pendidikan Islam berwawasan semesta, dimana anak didik akan dibekali dengan berbagai wawasan ilmu pengetahuan, yakni wawasan tentang Tuhan, wawasan tentang manusia, dan wawasan tentang alam, maka rumusan tujuan pendidika Islam paling tidak mengandung wawasan-wawasan tersebut.

Undang-undang No. 20 tahun 2003, menetapkan rumusan tujuan pendidikan, yakni:

Untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mengacu pada tujuan pendidikan nasional tersebut diatas, tujuan pendidikan Islam adalah untuk menciptakan atmosfir dan proses pendidikan yang Islami, kondusif, harmonis dan penuh dialogis, sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan iman, kedalaman ilmu, dan keterampilan profesional, sehingga dapat bertanggung jawab dalam mengemban tugas hidupnya sebagai khalifatullah fil ardhi, dalam rangka mewujudkan rahmatan lil-alamin.

4)   Kurikulum dan Materi Ajar Pendidikan Islam

Keberhasilan suatu program pendidikan Islam sangat bergantung pada perencanaan program “kurikulum pendidikan itu sendiri, sebab kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Karena itu perencanaan program kurikulum harus sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan. Artinya substansi kurikulum yang memuat berbagai materi ajar (pelajaran) harus mencerminkan dan menjabarkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan.

Dalam konteks ini, program kurikulum harus lebih diorientasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masa kini dan masa akan datang. Artinya mengakomodir seluruh kebutuhan hidup manusia, baik sekarang maupun yang akan datang, disesuaikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada didaerah, sehingga desain dan pengembangan kurikulum relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka ini UU no.20 tahun 2003 Bab X pasal 36 ayat 2 menetapkan, bahwa “kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”. Oleh karena itu, kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan dengan memperhatikan pada: (1) peningkatan iman dan taqwa; (2) peningkatan akhlak mulia; (3) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (4) keragaman potensi daerah dan lingkungan; (5) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (6) tuntutan dunia kerja; (7) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; (8) agama; (9) dinamika perkembangan global; dan (10) perasatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam rangka meningkatkan mutu akademik, dan terwujudnnya akuntabilitas lembaga pendidikan Islam yang mandiri menuju keunggulan, konfigurasi kurikulum harus memiliki relevansi atau keterkaitan fungsional antara mata pelajaran satu terhadap yang lain dalam satu kesatuan rencana pembelajaran yang utuh. Disamping itu setiap satuan mata pelajaran harus memiliki relevansi dengan kebutuhan hidup peserta didik dalam memasuki jenjang kehidupan yang lebih luas, yakni jenjang kehidupan masyarakat.

Dalam konteks inilah pengembangan kurikulum pendidikan Islam, perlu memperhatikan prinsip diversifikasi, yakni memungkinkan adanya  penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan Islam dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada didaerah. Dalam konteks ini ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan:

(1) Beban Dan Isi Kurikulum.

Padatnya kurikulum berakibat pada padatnya informasi pada buku teks dan hal ini berimplikasi pula terhadap beban belajar peserta didik terlalu berat dan semakin berat pula beban orang tua untuk membeli buku teks. Dalam konteks ini perlu adanya pertimbangan beban kurikulum, dan perlu juga adanya pengurangan jumlah mata pelajaran sekaligus jumlah materi pada setiap mata pelajaran, sehingga beban belajar peserta didik tidak terlalu berat. Hal ini dimaksudkan secara kuantitatif untuk memberi perhatian pada dimensi nilai (values) dari setiap pelajaran. Di samping guru dapat lebih memperhatikan keterkaitan materi pelajaran dengan konteks kehidupan peserta didik.

Dalam kepentingan ini paling tidak ada tiga aspek muatan beban dan isi kurikulum, yakni aspek ke-Islaman, aspek keilmuan,dan aspek life skill, Dengan mempertimbangkan beban kurikulum tersebut, guru memiliki kebebasan untuk menerapkan kurikulum dengan memperhatikan kompetensi dasar minimum yang disyaratkan bagi peserta didik, antara lain: Menghilangkan substansi pelajaran yang berulang-ulang; menawarkan ketuntasan belajar; menyediakan materi terapan yang dapat digunakan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupannya; dan menyajikan kurikulum pilihan yang sesuai dengan kemampuan sumber daya daerah.

(2) Relevansi Kurikulum

Seiring perkembangan kehidupan masyarakat yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tuntutan adanya kurikulum yang sesuai dengan zamannya menjadi relevan. Artinya materi pelajaran sebagai muatan dalam kurikulum harus relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini penguasaan life skiil, seperti penguasaan bahasa, terutama bahasa asing, dan ketrampilan menggunakan alat-alat teknologi, seperti komputer dan internet mesti mendapat perhatian lebih, disamping nilai-nilai dasar ke-Islaman.

Pembelajaran bahasa asing dan komputer perlu diberikan kepada peserta didik sejak memasuki jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Alasannya, anak usia SD/MI akan cepat menguasai materi pelajaran tersebut, apabila diberikan secara habit forming (pembentukan kebiasaan). Sedangkan pelajaran materi life skill (bahasa dan komputer) tersebut dapat dimasukkan dalam pengajaran kurikuler atau ekstrakurikuler sore hari atau pagi hari.

(3) Buku Pelajaran.

Buku yang dipilih atau diselenggarakan oleh sekolah sekurang-kurangnya memuat antara lain; (1) isi buku mencakup materi yang harus diketahui, dilakukan, dan dimahirkan oleh peserta didik pada setiap tingkat; (2) menciptakan pembelajaran yang melibatkan segala potensi yang ada dalam masyarakat untuk mendukung terciptanya akuntabilitas pendidikan yang mandiri menuju keunggulan; (3) memperhatikan masalah kekinian dan masa akan datang; dan (4) mengakomodasi berbagai perbedaan peserta didik dalam hal kesiapan, potensi, akademik, minat, serta lingkungan dan budaya, demi pemerataan mutu dan kesempatan belajar yang bermakna bagi peserta didik.

(4) Program Penjurusan Sekolah.

Mestinya disadari bahwa program penjurusan di sekolah menengah umum yang dilakukan pada saat peserta didik memasuki kelas III adalah adalah kurang efektif. Hal ini minat peserta didik tidak dikembangkan sejak dini, yang akibatnya banyak peserta didik terpaksa belajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minatnya selama dua tahun.

Disamping itu, secara kualitatif apa yang akan diperoleh peserta didik dalam program penjurusan tidak akan maksimal karena rentangan waktu efektifitas belajar hanya antara 6 – 8 bulan (kelas III). Untuk mengatasi hal tersebut, program penjurusan di sekolah menengah umum atau Madrasah Aliyah harus dilakukan diawal kelas II, agar peserta didik tidak dengan terpaksa mempelajari hal-hal yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minatnya.

(5) Metodologi Pembelajaran.

Mastuhu menjelaskan, bahwa metodologi pembelajaran adalah proses bagaimana mengajar dan belajar atau “learn how to learn” yang merupakan syarat penting dan menentukan bagi tercapainya penyelenggaraan pendidikan bermutu. Sedangkan pembelajaran pada hakekatnya merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan kearah yang lebih baik.

Berbicara mengenai pembelajaran tidak lepas dengan bagaimana (how to) membelajarkan anak didik sehingga dengan mudah dan termotivasi dirinya untuk mempelajari apa (what to) yang teraktualisasi dalam kurikulum sebagai kebutuhan peserta didik. Dalam konteks ini, tentunya harus diciptakan atmosfir pembelajaran yang dapat memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi diri dan dunianya, sehingga berkembang kreatifitas, ide dan keterampilannya. Karena itu metodologi pembelajaran yang terbaik adalah metodologi pembelajaran yang mampu mengembangkan semangat dan kemampuan belajar lebih lanjut.

Dalam proses pembelajaran terdapat tiga komponen utama yang saling mempengaruhi, yakni: kondisi pembelajaran; metode pembelajaran; dan hasil pembelajaran. Ketiga komponen ini merupakan kewajiban bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kondusif, kreatif, dinamis dan dialogis.

Kondisi pembelajaran merupakan faktor yang mempengaruhi penggunaan metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran, demikian juga metode pembelajaran merupakan cara tertentu yang efektif dan efisien untuk dapat digunakan dalam mencapai hasil-hasil pembelajaran yang berada pada kondisi pembelajaran tertentu. Karena itu, metode pembelajaran dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi pembelajaran yang berbeda pula dalam rangka mencapai hasil pembelajaran. Namun, apapun bentuk dan corak metodologi pembelajaran yang di terapkan dalam mengaktualisasikan kurikulum, salah satu prinsip yang digunakan adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada anak didik untuk menemukan jalan belajar sendiri, tanpa takut dan tanpa tekanan.

Upaya untuk mengkondisikan pembelajaran yang bermakna, kondusif, menyenangkan, harmonis, dialogis dan penuh dengan nilai-nilai Islami, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: (1) kesesuaian antara metode pembelajaran dengnan materi ajar, kemampuan dan peserta didik, budaya dan kondisi daerah, serta tujuan yang ingin dicapai; (2) kesesuaian antara metode pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran, baik berupa perangkat keras, seperi komputer, proyektor, televisi dan lain-lain, maupun perangkat lunak, sehingga tidak terjadi pemborosan, hal ini harus disesuaikan dengan kondisi daerah; (3) kesesuaian antara metode pembelajaran dengan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan program studinya dengan waktu yang singkat dan hasil yang bagus; (4) kesesuaian dan kemampuan metode pembelajaran dengan tumbuh kembangnya kultur akademik di lingkungan sekolah atau kampus; (5) membekali peserta didik dengan berbagai ilmu pengetahuan, melalui transfer of knowledge sekaligus transfer of values.

(6) Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Berhasil atau tidaknya peningkatan mutu akademik sekolah/madrasah sangat tergantung pada kualitas para aktor dan petugas yang melaksanakan, seperti pimpinan, pendidik, seluruh tenaga kependidikan sampai dengan petugas penjaga sekolah. Setiap upaya pembenahan kualitas pendidikan, yang pertama kali harus digarap adalah pendidik dan tenaga kependidikan ini.

Mastuhu menyarankan agar para aktor tersebut mampu bekerja secara profesional dan berkualitas, maka ada beberapa syarat yang harus dimiliki: pertama, memiliki kecintaan dan kepedulian yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta kesadaran bahwa masing-masing tugasnya tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem jaringan kerja secara keseluruhan; kedua, memiliki keahlian dan keterampilan dalam menangani tugas; ketiga, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka mereka harus mendapatkan hak-haknya secara adil sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Relevasinya dengan tugas pendidik dan tenaga kependidikan, UU no. 20 tahun 2003 pasal 39 telah menetapkan, bahwa:

(1) tenaga kependidikan bertugas melaksanakan adminisrtasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan; (2) pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.   

Konsekuensinya pendidik dan tenaga kependidikan harus ditempatkan secara propesional menjalankan tugas dan kewajibannya, namun tetap dalam  akademik lembaga. Dalam rangka meningkatkan mutu akademik, maka pendidik dan tenaga kependidikan sama-sama berkewajiban dalam: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif dan dialogis; (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Dalam suatu pandangan mengenai profesionalisme pendidik (guru) direfleksikan dalam citra pendidik masa depan, yaitu pendidik yang: (1) sadar dan tanggap akan perubahan zaman; (2) berkualitas profesional; (3) rasional, demokratis dan berwawasan nasional; (4) bermoral tinggi dan beriman. Sadar dan tanggap akan perubahan zaman artinya pendidik diharapkan menguasai daya pemikiran masa depan dan prediktif. Sedangkan pendidik profesional adalah pendidik yang tahu secara mendalam tentang apa yang diajarkan, mampu mengajarkannya secara efektif, efisien dan berkepribadian luhur.

(7) Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam.

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan mutu akademik adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Sekedar mengingatkan, bahwa konsep pendidikan Islam di Indonesia sebaik apapun, jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang baik apakah berupa fasilitas laboratorium, perpustakaan dan ruang belajar yang nyaman dan menyenangkan, pelayanan yang dilandasi atas pemenuhan kebutuhan peserta didik, atau dukungan-dukungan lain yang berbasis pada teknologi informasi, maka tidak ada jaminan keberhasilan akan penerapan konsep pendidikan Islam tersebut.

Penyediaan dan peningkatan sarana-prasarana pendidikan, memang tidak lepas dari permasalahan dana lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang notabenenya hanya mengandalkan dana SPP dan dana bangunan dari peserta didik, serta harapan subsidi dari pemerintah. Terlepas dari permasalahan tersebut, penyediaan dan peningkatan sarana-prasarana pendidikan khususnya infrastruktur berbasis teknologi menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi dalam kerangka mewujudkan akuntabilitas lembaga pendidikan Islam.

Pendayagunaan teknologi pendidikan tidak hanya secara fungsional membuat lembaga pendidikan Islam bersifat efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pendidikan, melainkan lebih dari itu memunculkan citra dimata publik sebagai lembaga pendidikan Islam yang tanggap dengan tuntutan zaman.

Teknologi pendukung yang paling memberikan kesan bagi eksistensinya lembaga pendidikan Islam adalah perlengkapan laboratorium, baik laboratorium dakwah, bahasa, maupun industri, kimia, biologi dan bidang eksakta secara umum, juga kebutuhan teknologi multi media untuk kebutuhan presentasi pembelajaran atau perkuliahan, seminar maupun untuk menunjang perpustakaan. Kebutuhan pendayagunaan teknologi ini selain memperkuat eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang akuntabel dimata publik, secara fungsional mempermudah civitas akademika untuk melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses belajar dan pembelajaran.

(8)  Manajemen Pendidikan Islam

Manajemen pendidikan Islam adalah salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, sebab manajemen merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat terwujud secara optimal, efektif dan efesien.

Terkait dengan manajemen adalah kecakapan pimpinan. Ada beberapa kriteria pemimpin yang cakap dalam konteks pendidikan, yaitu pemimpin yang mampu:

  1. Menjabarkan sumber daya yang ada untuk menyediakan dukungan yang memadai bagi pendidik, bahkan pengajaran yang cukup, dan pemeliharaan fasilitas yang baik,
  2. Memberikan waktu yang cukup untuk pengelolaan dan pengoordinasian proses intsruksional,
  3. Berkomunikasi secara teratur dengan staf, orang tua, siswa dan masyarakat terkait.

Relevansinya pemimpin dalam pandangan Islam adalah harus memiliki empat prinsip yang di sebut STAF, yakni: Sidiq (benar), Tabligh (menyampaikan), Amanah (dipercaya), dan Fathonah (cerdas). Prisip-prinsip inilah yang mendasari keprofesionalan seseorang pemimpin pendidikan.

Prinsip Sidiq (benar), artinya setiap aktivitas pemimpin dan manajemen pendidikan, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan selalu meletakkan landasan kebenaran. Pemimpin yang demikian memiliki visi dan misi untuk mengembangkan, memberdayakan dan meningkatkan mutu pendidikan.

Prinsip Tabligh, artinya pemimpin selalu membimbing, mengarahkan, mengayomi, berkomunikasi dan menyampaikan informasi tentang hal-hal yang benar dalam meningkatkan etos kerja terhadap bawahannya.

Prinsip Amanah (dipercaya), artinya pemimpin memiliki loyalitas dan komitmen tinggi dalam menciptakan etos kerja yang bermakna, menyenangkan, harmonis, dialogis dan penuh dengan nilai-nilai Islami, serta bertanggung jawab penuh dengan aktivitas pengelolaan pendidikan, baik mengenai mutu pendidikan, maupun kesejahteraan bawahannya.

Prinsip Fathonah (cerdas), artinya pemimpin yang memiliki kualitas iman, kedalaman pengetahuan dan ketrampilan profesional dalam pengelolaan pendidikan, serta tanggap dalam perkembangan zaman dan memiliki wawasan luas dalam mengembangkan, memberdayakan dan meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam.

Dengan demikian lembaga pendidikan Islam tersebut memiliki citra di mata publik sebagai lembaga pendidikan Islam yang akuntabel (menjaga dan menjamin mutu kelulusan).

 

 

(9) Jaringan Kemitraan (Networking)

Hubungan kemitraan yang dimaksud adalah hubungan yang bersifat simbiotik, yakni hubungan yang mampu mendorong perkembangan pendidikan, bukan hubungan yang mengambil keuntungan finansial dari pendidikan untuk kepentingan pribadi (stakeholder), namun keuntungan tersebut untuk investasi bagi peningkatan  mutu pendidikan Islam.

Upaya yang perlu dilakukan dalam menjalin hubungan kemitraan bersifat simbiotik tersebut, adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Dikembangkan wadah yang memungkinkan banyak pihak saling bertemu, berdiskusi dan membangun komitmen bersama dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam. Bentuk wadah ini dapat berupa “Dewan sekolah” dan “Komite sekolah”, sebagaimana ditetapkan dalam UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 56. Wadah ini berfungsi melembagakan hubungan simbiotik, sehingga hubungan tidak hanya terjadi secara  insendental, melainkan secara berkelanjutan,
  2. Dilakukan regulasi dengan membuat aturan yang mengatur kewenangan, untuk menghindari adanya kesalah fahaman dalam batas kewenangan yang dilakukan,
  3. Dikembangkan upaya-upaya memotivasi dari hubungan simbiotik tersebut kerangka ikut bertanggung jawab bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan (mutu kelulusannya).

Hubungan kemitraan ini perlu dilakukan dalam kerangka pemberdayaan lembaga pendidikan Islam selain berfungsi peningkatan mutu akademik, juga berfungsi untuk pengembangan usaha bisnis.

(10)  Pengembangan Usaha Bisnis

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa untuk menjadikan lembaga pendidikan Islam yang akuntabel, tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sebagai asumsi rendahnya mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam (terutama swasta), karena rendahnya aktivitas dan kualitas pendidik, ini disebabkan karena tidak didukung adanya fasilitas yang cukup, dan bermuara pada sedikitnya dana dalam alokasi pendidikan, sehingga untuk menyediakan fasilitas tersebut tidak mencukupi.

Berdasarkan asumsi di atas dapat dikatakan bahwa salah satu faktor rendahnya mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam adalah masalah dana. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu solusinya harus memberdayakan lembaga pendidikan Islam selain berfungsi meningkatkan mutu akademik adalah mengembangkan usaha bisnis.

Dalam konteks pengembangan usaha bisnis, bukan sekolah atau lembaga itu dibisniskan, dalam arti menarik pembayaran kepada peserta didik dan orang tua dengan biaya mahal, sehingga hanya terjangkau bagi kalangan masyarakat kelas menengah atas, sementara kelas menengah bawah tidak memperolehnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah lembaga pendidikan Islam mengembangkan usaha bisnis di luar sistem akademik, seperti usaha pertokoan (super market atau mini market), membuat rumah kontrakan, dan atau memberi/menanamkan modal kepada pihak lain dengan sistem bagi hasil, dan lain sebagainya yang dapat menghasilkan income (masukan) dana bagi lembaga tersebut.

Asumsi yang digunakan adalah karena ada peluang bagi lembaga pendidikan Islam khususnya:

  1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam
  2. Pemerintah telah memberikan hak otonomi dan penyelenggaraan setiap satuan pendidikan, termasuk satuan pendidikan Islam, sehingga otoritas pengelolaan terletak pada satuan pendidikan tersebut
  3. Secara eksplisit substansi dari UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, mengisyaratkan adanya akuntabilitas lembaga pendidikan secara mandiri menuju keunggulan, dengan meletakkan prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
  4. Adanya Bank Syari’ah yang didirikan di Indonesia, sebagai badan perbankan umat Islam, sehingga lembaga pendidikan Islam dapat menjalin kemitraan (networking).

Berdasarkan peluang-peluang tersebut, maka sudah saatnya lembaga pendidikan Islam harus memberdayakan dalam mengembangkan usaha bisnisnya. Dengan harapan keuntungan pendapat dari usaha bisnis tersebut, sebagai investasi bagi peningkatan mutu pendidikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kerangka mencapai akuntabilitas lembaga pendidikan Islam yang mandiri menuju keunggulan.

Upaya yang dilakukan dalam mengembangkan usaha bisnis, adalah menjalin hubungan kemitraan bersifat simbiotik dengan pihak lain. Dalam kepentingan ini, pihak Bank Syari’ah sebagai badan perbankan umat Islam yang notabene berusaha memperjuangkan umat melalui institusi bank.

Di sinilah umat Islam Indonesia, para pengambil keputusan baik pihak lembaga pendidikan Islam, maupun pihak bank syari’ah diuji komitmen kesyari’ahan dan idelaisme, juga wawasannya, apakah tetap akan membiarkan keterbelakangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia atau tidak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka konsep pendidikan Islam yang ditawarkan tersebut pada dasarnya sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena undang-undang ini secara konseptual merupakan titik balik pencerahan dalam mengembangkan, memberdayakan dan meningkatkan sistem pendidikan Islam. Untuk itu, konsep yang ditawarkan di atas dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengaktualisasikan sistem pendidikan Islam di Indonesia.[59]

 


BAB IV

PENUTUP

 

Reformulasi konsep pendidikan Islam sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan telaah pemikiran dalam merumuskan kembali konsep pendidikan Islam seiring diberlakukan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, agar pendidikan agama Islam lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dan global. Dari berbagai uraian pembahasan dan analisis yang dilakukan pada bagian terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Bahwa implikasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 terhadap pendidikan Islam, adalah memberikan arah baru dalam pemberdayaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Sebab secara konseptual Undang-undang tersebut mengeksplisitkan peran dan kedudukan yang mantap bagi pendidikan Islam, baik sebagai program pendidikan, maupun sebagai lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Aksentuasi undang-undang tersebut memberikan otonomi yang lebih luas dalam setiap penyelenggaraan satuan pendidikan Islam. Karena itu pendidikan Islam perlu dikaji kembali dan perlu adanya paradigma baru, dalam rangka merespon tuntutan hidup dan kehidupan manusia, serta membangun dan memberdayakan masyarakat, menuju masyarakat yang berkualitas, adil dan makmur, serta hidup bahagia di dunia dan di akhirat di bawah keridhaan Allah SWT. Paradigma baru pendidikan Islam lebih diarahkan pada penyelenggaraan satuan pendidikan Islam dengan menitik beratkan pada prinsip pendidikan Islam berwawasan semesta, yakni wawasan tentang Tuhan, manusia, dan alam. Dengan harapan mampu memberikan arah yang benar dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia sesuai dengan makna yang terkandung dalam substansi Undang-undang tersebut.

Implikasi Undang-undang tersebut menuntut dilakukan upaya pembaharuan pendidikan Islam yang strategis, responsif dan antisipatif terhadap tuntutan masyarakat yang global, baik mengenai kandungan, proses, maupun manajemen sistem pendidikan Islam.  Sehingga terwujud akuntabilitas  pendidikan Islam yang mandiri menuju keunggulan.

Kedua, Pada dasarnya konsep pendidikan Islam adalah konsep yang sangat ideal karena digali dari sumber dasar Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Seiring diberlakukan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang berimplikasi langsung terhadap perubahan sistem pendidikan Islam, maka solusi yang ditawarkan adalah mereformulasi konsep pendidikan Islam yang strategis, dengan langkah-langkah membangun kerangka filosofis-teoritis pendidikan, dan membangun sistem pendidikan Islam yang diproyeksikan melalui laboraturium fungsi ganda, yakni peningkatan mutu akademik dan pengembangan usaha bisnis.

Untuk mendukung  proses peningkatan mutu akademik dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pendidikan yang mandiri menuju keunggulan, tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sebagai solusinya lembaga harus diberdayakan dengan pola pengembangan usaha bisnis, hal ini dimaksudkan untuk mendukung/menambah biaya operasional satuan pendidikan, dengan prinsip hasil keuntungan dijadikan sebagai investasi dalam peningkatan mutu pendidikan, dan sekaligus menambah kesejahteraan para pengelola. Salah satu langkah untuk mengaktualisasikan pengembangan usaha bisnis tersebut, adalah menjalin jaringan kemitraan (networking) dengan pihak luar, seperti bank syari’ah, pemerintah/pemerintah daerah, dan lain sebagainya.

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

 

Aulia Reza Bastian, Reformasi Pendidikan: Langkah-Langkah Pembaharuan dan Pembardayaan Pendidikan dalam Rangka Desentralisasi Sistem Pendidikan Indonesia, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2002).

Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Non-dikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru, Cet. IV (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002).

A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia, 1999).

A. Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas, (Bandung: Mizan, 1998).

E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

Hamid Fahmy, dkk, (ed), Pengantar Penerjemah, dalam Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam, Syed M. Naquib Al-Attas, (Bandung: Mizan, 2003).

Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

H. A. R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

Imam Barnadib, Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode, (Yogyakarta: Abdi Offset, bekerja sama dengan FIP-IKIP Yogyakarta, 1997).

Ismail SM., dkk., Paradigma Pendidikan Islam, (semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2001).

Marwan Sarijo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI. Dirjen Pembina Kelembagaan Agama Islam, 1998).

Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, Cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),

M. Rusli Karim, “Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia”, dalam Muslih Usa, (ed), Pendidikan Islam di Indonesia, antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).

Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

Muslih Usa, Pendidikan Islam di Indonesia, antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991),

Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, (terj), Hamid Fahmy, dkk, Bandung: Mizan, 2003.

Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, A. Syafi’i (ed), Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan, Cet. IV (Jakarta: Yayasan Waqaf Paramida, 2000).

Syed Mohd. Naquib Al-Attas, The Nature of Man and the Psychology of the Human Soul, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1990).

Undang-Undang Dasar 1945 RI, dan Amandemen Tahun 2002, Bab XIII, Pasal 31, Ayat: 3 (Surakarta: Sendang Ilmu, 2002).

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab III, Pasal 3. Cet. II. (Bandung: Fokus Media, 2003).

Usman Abu Bakar, dan Surohim, Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, Cet. I, 2005).

Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000).

 


[1] Aulia Reza Bastian, Reformasi Pendidikan: Langkah-Langkah Pembaharuan dan Pembardayaan Pendidikan dalam Rangka Desentralisasi Sistem Pendidikan Indonesia, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2002). hlm. 24.

[2] Undang-Undang Dasar 1945 RI, dan Amandemen Tahun 2002, Bab XIII, Pasal 31, Ayat: 3 (Surakarta: Sendang Ilmu, 2002), hlm. 30.

[3] Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab III, Pasal 3. (Bandung: Fokus Media, 2003), Cet. II, hlm. 6.

[4] Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 6.

[5] E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 4.

[6] H. A. R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 147.

[7] Usman Abu Bakar, dan Surohim, Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, Cet. I, 2005), hlm. 3.

[8] Artinya tanggung jawab yang diberikan pendidikan Islam, khususnya dalam bidang pembangunan moral anak bangsa hanya dalam porsi kecil, yaitu diberikan sebagai bentuk proses pembelajaran di sekolah umum dan itupun hanya bersifat kognitif. Padahal masyarakat Indonesia selalu diharapkan agar tetap berada dalam lingkaran masyarakat yang sosialistis religius. Lihat Muslih Usa, Pendidikan Islam di Indonesia, antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 11.

[9] Aulia Reza Bastian, Reformasi Pendidikan, …. , Op. Cit. , hlm. xxiv

[10] Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. II, hlm. 38.

[11] Ibid. , hlm. 3-4.

[12] Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 30.

[13] Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, A. Syafi’i (ed), Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 6.

[14] H. A. R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Op. Cit. , hlm. 149.

[15] Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), Cet. IV, hlm. 57.

[16] Artinya sendi-sendi fundamental yang mendasari kehidupan peserta didik, yaitu iman tauhid yang berdimensi ketakwaan yang monoloyal kepada Allah, akan berhasil mendorong dan memacu untuk berperan nyata dalam segala bidang kehidupan yang melahirkan sikap hidup fastabiqul khairat (berlomba-lomba mencari dan mengamalkan kebaikan). Lihat dalam Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan, Op. Cit. , hlm. 28.

[17] Ketentuan pasal 12, ayat 1. a. tentang hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama diajar oleh guru agama yang seagama, bertujuan untuk melindungi akidah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai agama yang dianutnya. Lihat pendapat Lukman Hakim Syaifuddin, dalam Republika, Senin, 12 Mei 2003.

[18] Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

[19] Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 41.

[20] Hamid Fahmy, dkk, (ed), Pengantar Penerjemah, dalam Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam, Syed M. Naquib Al-Attas, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 16.

[21] Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, …. . , Op. Cit. , hlm. 90.

[22] Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, pada bagian penjelasan, Op. Cit. , hlm. 45.

[23] Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam:…. , Op. Cit. , hlm. 40.

[24] Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Non-dikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 15.

[25] A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia, 1999), hlm. 37.

[26] A. Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 13.

[27] Syeh M. Naquib Al-Attas, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam, dalam Wan Mohd Nor Wan Daud, (terj), Hamid Fahmy, dkk. . , Op. Cit. , hlm. 271.

[28] Usman Abu Bakar, dan Surohim, Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, Cet. I, 2005), hlm. 13.

[29] Azyumardi Azra, Pendidikan Islam……, Op. Cit., hlm. 59-60.

[30] Yang dimaksud spirit of inquiry adalah hilangnya semangat membaca dan meneliti yang dulu menjadi supremasi utama dunia pendidikan Islam pada zaman  klasik dan pertangahan. Jangankan tradisi membaca, pembangkitan minat baca di sekolah-sekolah saat inipun menjadi ganjalan utama para guru dan tenaga perpustakaan. Lihat dalam Abdurrahman Mas’ud , Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik…., Op. Cit., hlm. 14.

[31] Ibid., hlm. 14-15.

[32] Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam…., Op. Cit., hlm. 40.

[33] Marwan Sarijo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI. Dirjen Pembina Kelembagaan Agama Islam, 1998), hlm. 66.

[34] Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik….., Op. Cit., hlm. 5.

[35] Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan, (Jakarta: Yayasan Waqaf Paramida, 2000), Cet. IV, hlm. 135.

[36] Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik….., Op. Cit., hlm. 7.

[37] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran….., Op., Cit. hlm. 27.

[38] M. Rusli Karim, “Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia”, dalam Muslih Usa, (ed), Pendidikan Islam di Indonesia, antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 37.

[39] Imam Barnadib, Op. Cit., hlm. 135-136.

[40] Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam,…., Op. Cit., hlm. 30.

[41] Usman Abu Bakar, Fungsi Ganda…., Op. Cit., hlm.90.

[42] Ismail SM., dkk., Paradigma Pendidikan Islam, (semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2001).

[43] Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

[44] A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia, 1999).

[45] A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia, 1999).

[46] E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2002).

[47] Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000).

[48] A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia, 1999).

[49] M. Rusli Karim, “Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia”, dalam Muslih Usa, (ed), Pendidikan Islam di Indonesia, antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).

[50] Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002).

[51] Imam Barnadib, Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode, (Yogyakarta: Abdi Offset, bekerja sama dengan FIP-IKIP Yogyakarta, 1997).

[52] Syed Mohd. Naquib Al-Attas, The Nature of Man and the Psychology of the Human Soul, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1990).

[53] Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Non-dikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

[54] Syed Mohd. Naquib Al-Attas, The Nature of Man and the Psychology of the Human Soul, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1990).

[55] Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Non-dikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

[56] Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, (terj), Hamid Fahmy, dkk, Bandung: Mizan, 2003.

[57] Usman Abu Bakar, dan Surohim, Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, Cet. I, 2005).

[58] Syed Mohd. Naquib Al-Attas, The Nature of Man and the Psychology of the Human Soul, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1990).

[59] Usman Abu Bakar, dan Surohim, Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, Cet. I, 2005), hlm. 119-173.

NIKAH VIA TELEPON DAN INTERNET

I.        PENDAHULUAN.

 

Islam adalah agama fitrah, agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia sesuai dengan tuntutan fitrah hidupnya yang multidimensional, manusia yang bernaluri secara sexsual dan berketurunan, diberi pedoman hidup untuk berkeluarga secara beradap dan berkehormatan dengan melaksanakan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan merupakan persyaratan dalam membentuk keluarga yang Islami.

Pernikahan dalam konsep Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan dengan persetujuan keduanya serta dilandasi dengan cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam ikatan rumah tangga.

Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al Khaliq dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum kawin dan ijab-kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (walimah).

Hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur’an dan Sunah Rasul.

 

 II.      PEMBAHASAN.

 

1.  Pengertian Nikah.

 Kata nikah berasal dari bahasa Arab, nikaahun  (النكاح)yang merupakan masdar dari kata kerja nakaha  (نكح)yang berarti nikah. [1]

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi tentang pernikahan antara lain :

a)      Menurut Al-Syafi’i

Pernikahan ialah suatu akad yang mengandung pemilikan wathi’ dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang searti dengan kedua lafadz tersebut.[2]

b)      Sedang dalam UU No. I tahun 1974

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.[3]

Dari beberapa Dari beberapa pengertian tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah suatu akad/perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagian hidup keluarga diliputi rasa tenteram, serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah dan menggunakan lafadz/ziwaj tertentu. pengertian tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan adalah suatu akad/perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagian hidup keluarga diliputi rasa tenteram, serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah dan menggunakan lafadz/ziwaj tertentu.

 

 2.   Rukun dan Syarat Nikah.

 Bagi umat Islam, pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam. Suatu akad pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syarat-syaratnya, sehingga keadaan akad pernikahan itu diakui oleh syara’.

Adapun rukun akad pernikahan ada lima yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.[4] Masing-masing rukun tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a)      Calon Suami

Syarat calon suami; bukan mahram dari calon isteri, tidak terpaksa, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang menjalankan ihram haji.

b)      Calon Isteri

Syarat calon isteri; tidak ada halangan syar’i, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah, merdeka, atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang berihram haji.

c)      Wali

Syarat wali; laki-laki, baligh, waras akalnya, tidak dipaksa, adil, tidak sedang berihram haji.

d)      Dua Orang Saksi

Syarat dua orang saksi; laki-laki baligh, waras akalnya, adil, dapat mendengar, melihat, bebas, tidak dipaksa, tidak sedang mengerjakan ihram haji, memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.[5]

e)      Shighat (ijab qabul)

Syarat shighat (ijab qabul); ada pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau tazwij, atau ijab qabul bersambungan antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang terkait ijab qabul tidak sedang dalam ihram haji, majlis ijab qabul harus dihadiri minimum empat orang. [6]

 

3.  Nikah Via Telepon dan Internet.

 Adanya sedikit penjelasan di atas yaitu mengenai pengertian, syarat maupun rukun ijab qabul yang mana Ijab oleh wali dan qobul oleh calon suami. berkenaan atas adanya pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihubungkan dengan pelaksanaan ijab qobul ini, maka penulis mengangkat permasalahan yang mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita yaitu sah atau tidak akad nikah yang ijab qobulnya dilaksanakan melalui telepon  dan internet ?

Pada zaman ini,  alat ukur sudah berteknologi canggih, termasuk dibidang komunikasi. Alat – alat itu sudah sangat akrab dengan kehidupan kita sehari – hari.

Wartel ( warung Telekomunikasi ) , HP ( Hand Phone )  dan Warnet ( Warung Internet ) tumbuh bagaikan jamur di musim labuh. Kenyataan tersebut mengilhami sebagian orang untuk melangsungkan pernikahan lewat telepon dan internet, karena dipandang lebih praktis apalagi bagi orang yang sangat sibuk. Namun, memutuskan hukum, tidaklah cukup hanya didasarkan atas pertimbangan kepraktisan semata. Perlu dipertimbangkan aspek – aspek yang lain. Sebab menurut ajaran Islam, pernikahan merupakan sebuah prosesi yang sangat sakral.

Pernikahan merupakan Mitsaq al – ghalizh ( tali perjanjian yang kuat dan kokoh ), bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dilihat dari fungsinya, pernikahan merupakan satu – satunya cara yang sah untuk mendapatkan keturunan dan menyalurkan kebutuhan biologis, di samping meningkatkan ketaqwaan seseorang kepada Allah SWT.[7]

Menikah bukan sekedar formalisasi pemenuhan kebutuhan biologis semata. Lebih dari itu pernikahan adalah Syari’atun azhimatun ( Syariat Yang Agung ) yang dimulai sejak Nabi Adam yang saat itu dinikahkan dengan Hawa oleh Allah SWT. Pernikahan adalah sunah Rasul, karenanya ia merupakan bentuk ibadah bila dimotivasi oleh sunah Rasul itu.

Pernikahan merupakan bentuk ibadah Muqayyadah, artinya ibadah yang pelaksanannya diikat dan diatur oleh ketentuan syart dan rukun.

Menurut ulama’ Hanafiyah, rukun dari pernikahan hanyalah ijab dan qabul saja. Sementara menurut Jumhur al – Ulama’ ( mayoritas pendapat Ulama’ ) ada empat macam meliputi : Shighat atau ijab qabul, mempelai wanuta, mempelai laki – laki dan wali. Ada juga yang memasukkan ulama’ yang memasukkan mahar dan saksi sebagai rukun, tetapi jumhur al – ulama’ memendang keduanya sebagai syarat.

Dari ketentuan diatas kita dapat pahami bahwa ijab dan qabul adalah satu –satunya rukun yang disepakati oleh senmua ulama’. Meskipun mereka sepakat hal itu namun keduanya, baik hanafiyah maupun jumhur al – ulama’ memiliki pengertian tentang ijab dan qabul yang berbeda. Hanafiyah berpendapat bahwa ijab adalah kalimat yang keluar pertama kali dari salah satu orang yang melakukan akad, baik itu dari suami atau istri, sedangkan qabul adalah jawaban dari pihak kedua. Adapun menurut jumhur  al – ulama’. Ijab memiliki pengertian lafald yang keluar dari pihak wali mempelai perempuan atau seseorang yang mewakili wali. Sementara qabul adalah lafal yang keluar dari pihak laki – laki sebagai petunjuk kesediaan menikah. Jadi menurut Hanafiyah, boleh – boleh saja ijab itu datang dari mempelai laki – laki yang kemudian dijawab oleh mempelai perempuan. Berbeda dengan Hanafiyah, jumhur al – ulama’ yang mengharuskan ijab datang dari wali mempelai perempuan dan qabul dari mempelai laki – laki.[8]

Melihat kedudukannya yang demikian, prosesnya tentu agak rumit dan ketat. Berbeda dengan akad jual beli atau muamalah lainnya, seperti termaktub dalam kitab Tanwir Al – Qulub, At – Tanbih, dan Kifayah Al – Akhyar, akad pernikahan hanya dianggap sah jika dihadiri mempelai laki – laki, seorang wali dan di tambah minimal dua orang saksi yang adil.

Pengertian “ dihadiri “ di sini, mengharuskan mereka secara fisik  ( jasadnya ) berada dalam satu majlis. Hal itu untuk mempermudah tugas saksi dan pencatatan. Sehingga kedua mempelai yang terlibat dalam akad tersebut pada saat yang akan tidak mempunyai peluang untuk mengingkarinya.

Karenanya, akad nikah lewat telepon dan internet tidak mendapat pembenaran dalam fiqih. Sebab tidak dalam satu majlis dan sangat sulit dibuktikan.[9]

Di masa dulu, akad nikah ( ijab dan qabul ) barangkali bukanlah sesuatu yang penting dibicarakan karena mungkin belum ada cara lain selain hadir di majlis yang telah disepakati. Sekarang fenomena itu menjadi menarik mengingat intensitas aktivitas manusia semakin tinggi dan semakin tidak terbatas, sementara kecanggihan alat komunikasi memungkinkan manusia menembus semua batas dunia dengan alat semacam internet, telepon, faks dan lain – lain. Bagi orang yang sibuk dan terpisah oleh ruang dan waktu tertentu, alat itu dipandang lebih praktis dan efisien termasuk untuk melangsungkan prosesi akad nikah dalam hal ini ijab dan qabul.

Dilihat dari kelazimannya, penggunaan internet untuk komunikasi adalah menu e – mail dan chating yang secara esensial sama dengan surat, yaitu pesan tertulis yang dikirimkan. Bedanya hanya media yang digunakan untuk menulis pesan. Kalau surat ditulis pada kertas dan memakan waktu yang relative lama untuk sampai tujuan sedangkan e – mail dan chating menggunakan computer yang dengan kecanggihannya dapat langsung diakses dan dijawab seketika itu oleh orang yang dituju.

Menurut ulama’ Hanafiyah bahwa akad nikah via telepon dan internet itu sah dilakukan karena mereka menyamakan dengan akad nikah yang dilakukan dengan surat karena surat di pandang sebagai khitab ( al – khitab min al – ghaib bi manzilah al – khitab min al – hadhir ) dengan syrat dihadiri oleh dua saksi.

Meskipun penggunaan telephon dan internet untuk melakukan akad nikah  jarak jauh ada yang memperbolehkan namun pendapat itu banyak ditentang oleh jumhur al – ulama’ mengingat pernikahan memilki nilai yang sangat sacral dan bertujuan mewujudkan rumah tangga sakinah,mawaddah dan rahmah bahkan tatanan social yang kukuh. Oleh karena itu pelaksanaan akad nikah harus di hadiri oleh yang bersangkutan secara  langsung dalam hal ini mempelai laki –laki, wali dan minimal dua saksi.

Dengan demikian akad nikah melalui media komunikasi ( internet, telepon,faks dan lain – lain ) tidaklah sah, karena tidak dalam satu majlis dan sulit dibuktikan. Di samping itu sesuai dengan pendapat Mlikiyah, Syafi;iyah dan Hanabilah yang menyatakan tidak sah akad nikah dengan surat karena surat adalah kinayah.[10]

 

 

DAFTAR PUSTAKA

                                                                                           

–         Al-Jaziri Abdurrahman, al-Fiqh Ala Madhahib al-Arba’ah, Juz IV, Beirut Libanon: Tijariah Kubra, 1990.

–         Hakim Rahmat, Hukum Perkawinan Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2000.

–         Hamdani S. A. Al, Risalah Nikah, Jakarta, Pustaka Amani, 1989.

–         Mahfudh Sahal KH. MA. Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh ( Solusi Problematika Umat ).Surabaya.Ampel Suci.2003

–         Ramulya Muhammad Idris, Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1999.

–         Rofiq Ahmad, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997.


[1] Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2000, hlm. 11.

[2]Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh Ala Madhahib al-Arba’ah, Juz IV, Beirut Libanon: Tijariah Kubra, 1990, hlm. 7.

[3] Muhammad Idris Ramulya, Hukum Pernikahan Islam, Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Bumi Aksara, Cet. Ke-2, 1999, hlm. 2.

[4]Abdurrahman, Op.Cit., hlm. 116-117.

[5] S. A. Al Hamdani, Risalah Nikah, Jakarta, Pustaka Amani, 1989, hlm. 30-31.

[6] Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 72.

[7] KH. Sahal Mahfudh MA. Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh ( Solusi Problematika Umat ).Surabaya.Ampel Suci.2003.hlm. 235.

[8] KH. Sahal Mahfudh MA. Dialog Dengan Kiai Sahal Mahfudh ( Solusi Problematika Umat ).Surabaya.Ampel Suci.2003.hlm.237 –238.

[9] Ibid. hlm. 236.

[10] Ibid. hlm. 238 – 239.

resensi buku

Judul Buku: Dahsyatnya Otak Tengah
Penulis: Hartono Sangkanparan
Penerbit : Visimedia
Cetakan: Pertama, 2010
Tebal: xvi + 148 halaman
———————————-
Judul : Mereka Menodong Bung Karno; Kesaksian Seorang Pengawal Presiden
Penulis : Soekardjo Wilardjito
Penerbit : Galang Press, Yogyakarta
Cetakan : I, 2008
Tebal : 354 halaman

Ternyata intimidasi tak hanya dilayangkan dari atasan kepada bawahan, tapi juga dari bawahan kepada atasan. Soekarno sebagai Bapak Bangsa pun tak lepas dari jerat pengintimidasian. Semasa hidupnya ia sering dikebiri oleh–bahkan orang yang berada di bawahannya dalam strata kekuasaan. Yang tentunya mendapatkan legitimasi dari ”pemain utama” bidak catur politik tingkat tinggi. Negara-negara maju.

Dalam buku ini Wilardjito, seorang pengawal Presiden, menguak apa yang ”sebenarnya” terjadi seputar lengsernya Soekarno dari tahta mahkotanya. Sebagai pelaku sejarah, tak bisa dipungkiri, ia paham betul dengan kondisi saat itu. Maka setiap kata yang dituliskan adalah sisi lain sejarah yang selama ini mendekam dalam ingatan. Hingga ia tak mampu membendungnya lagi. Karena ”kebenaran” tak bisa disembunyikan. Serapat apa pun disimpan. Seketat apa pun ia dipertahankan untuk tidak diketahui oleh khalayak publik.

Lewat buah ”nostalgia”nya ini ia meriwayatkan sebuah ”kisah”. Yang sudah barang tentu tak bisa lepas dari subjektifitasnya sebagai penulis. Justru, inilah nilai lebih buku ini. Jika buku-buku sejarah lainnya diramu berdasarkan kesaksian banyak orang, buku ini menunjukkan pada kita bahwa saksi tunggal bisa dijadikan patokan untuk—paling tidak–menilai satu ”kebenaran” yang tak jarang dipermainkan dengan sekehendak peramu sejarah.

Manipulasi

Sebagai negara yang menginginkan kemajuan berpihak kepadanya, Indonesia merasa bosan untuk terus menjadi negara jajahan. Kemerdekaan merupakan tujuan utama yang dielu-elukan oleh tiap warga. Oleh karenanya, meskipun tanpa persetujuan Belanda, dalam hal ini Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal 27 Desember 1949, Soekarno memplokamirkan kemerdekaan negeri ini pada tanggal 17 Agustus 1945.

Selang beberapa kemudian, muncul isu tentang pembubaran PKI yang diindikasi membujuk Soekarno menolak saran Belanda agar Indonesia dijadikan negara federal. Dari sinilah skandal manipulasi sejarah mulai dibeberkan. Secara tak sengaja, Wilardjito melihat tayangan film dokumenter. Sontak ia berceletuk; ”Wah ngapusi” (menipu).

Selanjutnya ia berkata: ”…kukatakan begitu, pertama-tama karena ketika serangan 1 Maret 1949 itu aku ikut perang, nyatanya gambarku tidak ada. Kedua yang mondar-mandir di sepanjang jalan Malioboro itu Kapten Latief, bukan Harto. Ketiga yang diperintahkan supaya menduduki stasiun Tugu pasukanku dan diperintah langsung itu aku. Itu juga tak ada gambarnya…”. Inilah pembelaan yang dilancarkan Wilardjito.

Menurutnya, dalam film tersebut yang dijadikan ”tokoh utama” hanyalah Soeharto. Landasan berpikirnya, pertama; serangan 1 Maret 1949 bukanlah inisiatif Soeharto melainkan Sultan HB IX. Kedua; yang selalu ditampilkan hanya Soeharto mulai inisiator sampai pelaksana. Padahal sepengetahuan Wilardjito, saat pertempuran berlangsung Soeharto malah nongkrong di arung sate Kadipiro.

Membaca buku ini, Anda benar-benar dikuakkan sejarah baru dalam narasi yang memiliki nilai ke-intiman yang lebih. Ditulis dengan gaya dongeng yang khas pembaca tak dituntut untuk menghafal kapan satu kejadian terjadi, melainkan digiring untuk mengenali runtutan kronologis yang lebih mengena. Seakan membaca sebuah novel.

Penentangan terhadap kiprah kepemimpinan Soekarno kian berhembus kencang saat CIA tak terima dengan sikap Presiden pertama ini yang dinilai ekstrimis, tak menerima tawaran Belanda tadi. Gendang perlawanan segera ditabuh Amerika dan Belanda. Terbukti setelah PKI dihancurkan, Soekarno-Hatta ditawan Belanda di pulau Bangka.

Sepak terjang penjegalan terhadap kekuasaan Soekarno kian kentara, dan dilakukan secara terang-terangan sekaligus blak-blakan. Salah satu kejadian yang bisa saya ajukan sebagai sebuah tindakan ”anarkis” yang janggal antara lain; keterpaksaan Soekarno dalam penandatanganan surat perintah yang tertanggal 11 Maret 1966 dan naskah pembubaran PKI. Dalam keterangannya, Wilardjito menyebutkan kejanggalan yang tampak adalah surat tersebut kertas dan kop suratnya bukan kertas dan kop kepresidenan, tetapi kemiliteran.

Parahnya, ketika hendak menolak menandatangani diktum tersebut Soekarno malah mendapat jawaban tak mengenakkan dari Basoeki Rachmat: ”Untuk merubah waktunya sudah sangat sempit. Tandatangani sajalah, paduka. Bismillah.”

Kita akan terkaget-kaget setelah M. Panggabean mencerabut pistolnya di tengah persitegangan tadi. Karena merasa nyawanya terancam Soekarno terpaksa menandatangani diktum tersebut. Ini bisa disimak dari ucapan berikut ini; ”Jangan! Jangan! Ya, sudah kalau mandat ini harus kutandatangani, tetapi nanti kalau masyarakat sudah aman dan tertib, supaya mandat ini dikembalikan kepadaku.”

Pertanyaan yang muncul sekarang ini masihkah praktik tak terpuji tersebut masih dibudayakan. Jika intimidasi semacam itu masih dilakukan, mengapa kekuasaan selalu diperebutkan tiap tahunnya. Melihat kenyataan ini kita sepatutnya bertanya sudah dewasakah nalar ”berpolitik” yang dilaksanakan selama ini?
———————
Judul buku : Politik Berparas Perempuan
Penulis : Joni Lovenduski
Penerbit : Kanisius Yogyakarta
Cetakan : 1, 2009
Tebal : 340 halaman

Ada tesis yang mengatakan bahwa meningkatnya jumlah wakil perempuan di dunia politik akan mengubah wajah politik. Benarkah demikian? Ketika perempuan memperoleh kursi di parlementer ada sejumlah persyaratan bagi perempuan untuk bertingkah laku seperti laki-laki. Keterwakilan perempuan di dunia politik masih dibingkai dengan aturan-aturan main yang dibuat oleh laki-laki. Ironis! Inilah kepura-puraan politis! Di satu sisi, memberikan kesempatan untuk keterwakilan perempuan, tetapi di sisi lain gerak perempuan masih dibatasi oleh arogansi maskulinitas. Praktek-praktek politik masih sangat menghargai bentuk-bentuk maskulinitas tradisional dan tidak mengijinkan bentuk-bentuk feminitas tradisional. Politik berparas perempuan, tetapi berjiwa laki-laki.

Politik perempuan yang masih paradoks dan terbelah inilah yang kerap membuat gusar kaum feminis kontemporer. Perempuan seolah masih dipermainkan dengan beragam atribut yang terus mengkerdilkan peran public perempuan. Situasi social juga dirintangi dengan snagat ketat, sehingga gerak politik perempuan mudah tersendat di persimpangan jalan. Fakta inilah yang dikuak secara mendalam oleh Joni Lovenduski dalam bertajuk “Politik Berparas Perempuan”.

Lovenduski melihat bahwa perempuan menghadapi rintangan yang serius untuk menjadi pelaku politik. Pertama, sumber daya perempuan yang diperlukan untuk memasuki wilayah politik lebih lemah. Perempuan lebih miskin dari pada laki-laki dan cenderung tidak ditempatkan pada jabatan-jabatan yang mendukung kegiatan politik. Kedua, bermacam-macam kekangan gaya hidup yang menyebabkan perempuan mempunyai sedikit waktu untuk politik. Kelurag dan kewajiban-kewajiban lain yang menuntut kewajiban penuh secara khas dijalankan oleh perempuan telah mengurangi waktu mereka untuk melakukan kegiatan lain. Ketiga, tugas politik dikategorikan sebagai tugas laki-laki yang menghalangi kaum perempuan mengejar karier politik dan menghalangi rekruetmen politik bagi mereka yang ingin tampil ke depan. (hal. 88).

Kendala yang juga sangat krusial, bagi penulis, juga terletak dalam kendala institusional. Lembaga dan kebijakan public didesains sedemikian rupa sehingga perempuan tidak memiliki akses dan kesempatan untuk mendapatkan ruang public yang sesuai dengan kompetensi mereka. Karena kendalanya sudah sistemik, maka perempuan banyak terjebak dalam kubangan yang “mengerikan”, karena keterwakilannya di lembaga perwakilan rakyat juga masih belum banyak bisa melakukan gerak perubahan yang maksimal. Tak lain karena sendiri dalam lembaga Negara juga sudah terjebak dengan ragam kebijakan yang tak ramah dengan kaum perempuan.

Negara-negara di Timur Tengah masih banyak yang menerapkan standar ganda bagi perempuan. Lovenduski melihat bahwa perempuan di Timur Tengah belum mendapatkan tempat yang layak dalam ruang public, karena seksisme politik masih sangat kental dalam dunia perpolitikan di Timur Tengah. Arab Saudi, Mesir, Syiria, dan lainnya menjadi contoh yang diurai penulis bahwa Negara Timur Tengah masih sangat maskulin, hak-hak feminis masih terbelenggu system institusional yang snagat mengekang perempuan berkiprah di ruang public. Barangkali tidak salah kalau tidak sedikit kasus tenaga kerja wanita yang bertugas di Timur Tengah mendapatkan perlakukan yang tidak hormat, karena pandangan public ihwal perempuan di Timur Tengah masih terbelah.

Namun demikian, penulis juga mengkritik pola perilaku demokrasi di Barat yang sebenarnya juga masih banyak kasus yang mencederai perempuan. Di Inggris, penulis melihat bahwa partai-partai politik belum memberikan porsi sederajat bagi perempuan untuk berkiprah. Baik Partai Republik, Partai Demokrat, Partai Buruh, belum melakukan gerakan radikal dalam memberdayakan keterwakilan perempuan di dunia politik. Ini berimplikasi bahwa perempuan yang duduk di lembaga perwakilan juga belum bisa menyuarakan secara total dalam mengangkat harkat dan martabar perempuan di dunia politik. Ini sebuah ironis, karena Barat selama ini selalu menggelorakan feminisasi politik, tetapi pencederaan atas politik perempuan ternyata masih kental di sana. Dan ini diakui oleh penulis buku ini yang merupakan professor politik di London.

Maka dari itu, Lovenduski bergerak dalam argumennya bahwa keadilan social sangat realistis untuk mendudukkan perempuan secara sederajat dengan laki-laki. Bagi penulis, argumen yang paling kuat untuk mendukung bertambahnya perwakilan perempuan adalah argument yang di dasarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Argument tersebut menyatakan bahwa sangatlah tidak adil jika kaum laki-laki memonopoli perwakilan, terutama di suatu Negara yang menganggap diri sebagai Negara demokrasi modern. Mengutip Anne Phillips, penulis menyatakanbahwa “tidak ada argument yang bertolak dari keadilan dapat mempertahankan keadaan seperti sekarang ini; dan…ada argument keadilan untuk kesamaan antara perempuan dan laki-laki. Argument-argumen tambahan mengenai kodrat perwakilan dapat mengaburkan inti pokok itu, tetapi argument-argumen tambahan itu tidak pernah dapat membalikkannya.

Argument keadilan juga di dukung oleh klaim-klaim dari kewargaan. Kewargaan merupakan sekumpulan hak, kewajiban, alat kelengkapan, dan identitas yang membentuk milik seseorang dalam system politik. Dalam istilah-istilah konstitusional, perempuan secara formal mempunyai kewargaan yang sama dengan laki-laki dalam sistem-sistem demokratis. Namun demikian, cara tatanan-tatanan kelembagaan merumuskan kewargaan dapat memiliki pengaruh berbeda pada perempuan dan laki-laki. Demokrasi di Negara modern yang di pahami secara sempit yang di gambarkan di atas memungkinkan sistem pemilihan yang secara khusus tidak menguntungkan bagi perempuan. Dapat di perdebatkan, sistem pemilihan Westminster merupakan rintangan besar bagi perwakilan perempuan (hal. 48-49).

Perjuangan feminisasi politik yang diakui penulis memang masih terjal. Tetapi itu tidaklah kemudian menyurutkan spirit kaum feminis untuk bergerak lebih maju, karena jalan terjal inilah yang akan membuka tabir dan titik terang untuk pencerahan kaum perempuan di masa depan.
————————-
Judul Buku : Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial;
Sebuah Pengantar
Penulis : Miftachul Huda
Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta
Cetakan : Pertama, 2009
Tebal : xxii + 332 halaman
Peresensi : Supriyadi*)

Manusia dalam kancah sosial adalah sebagai makhluk sosial. Kepentingan hidup manusia dalam tataran sosial adalah menuju kepada taraf hidup yang sejahtera. Kesejahteraan menjadi harga mati karena pada dasarnya manusia itu hidup di dunia ini menginginkan terpenuhinya segala sesuatu yang menjadikan hidupnya terasa nyaman dan sejahtera. Karena manusia adalah makhluk sosial, tentunya ia tidak mungkin mampu hidup secara individu. Manusia membutuhkan sesama yang lain untuk meyelesaikan masalah-masalah sosial yang dihadapi.

Miftachul Huda dalam bukunya yang berjudul “Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial; Sebuah Pengantar” mengantar para pembacanya untuk memahami pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial secara definitif. Pekerjaan adalah sarana bagi manusia untuk mendapatkan kesejahteraan. Seseorang yang menginginkan kesejahteraan hidup, maka berusaha dengan upaya sosial-sosialnya. Dalam konteks tersebut, jelaslah manusia itu mempunyai tujuan hidup sejahtera.
Dalam definisinya, pekerjaan sosial (social work) menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri. Pekerjaan sosial adalah sebuah disiplin ilmu yang berkepentigan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh umat manusia. Dalam ranah sosial, pekerjaan sosial bukanlah suatu pekerjaan yang bersifat secara suka rela, melainkan secara profesional.
Banyak kalangan yang masih awam tentang pekerjaan sosial sebagai disiplin ilmu karena kurang tegasnya dalam penamaannya. Selain itu, pekerja sosial (social worker) sebagai subyek (dalam arti sosial) dipandang identik dengan kegiatan sekarela dan tidak professional. Padahal, pekerja sosial itu tidak demikian, justru pekerjaan sosial bersifat professional. Karena seorang pekerja sosial harus mempunyai cukup bekal pengetahuan (knowledge), keahian (skill), dan nilai (value). Contoh konkret dari pekerjaan sosial adalah profesi guru (dalam pendidikan), dokter (dalam kedokteran/kesehatan), dan lain sebagianya. Baik guru ataupun dokter harus mempunyai bekal pengetahuan, keahlian, dan nilai. Guru atau dokter pun menempuh jalan yang panjang untuk bisa menjadi pekerja sosial. Oleh karena itu, profesi guru dan dokter termasuk dalam lingkup pekerjaan sosial.
Pekerjaan sosial sebagai disiplin ilmu memang lahir bukan dari rahim Indonesia, melainkan dari rahim Barat. Akan tetapi bukan berarti pekerjaan sosial tidak relevan jika diaplikasikan di Indonesia sebagai sebuah disiplin ilmu. Justru pekerjaan sosial sangat tepat dan relevan jika diaplikasikan di Indonesia, karena Indonesia adalah sebuah bangsa dan negara berkembang yang kini bisa dikatakan “terpuruk” dalam krisis, tentunya membutuhkan kajian-kajian solutif untuk menuju perbaikan, yakni kesejahteraan.
Sementara kesejahteraan sosial (social welfare) menurut James Midgley (1997:5) yaitu suatu kondisi yang mana terpenuhinya tiga syarat utama, yakni ; ketika masalah sosial dapat dikelola dengan baik, ketika kebutuhan terpenuhi, dan ketika peluang-peluang sosial terbuka secara maksimal. Dalam konteks Indonesia sendiri, kesejahteraan sosial dapat dimaknai terpenuhinya kebutuhan seseorang, kelompok, atau masyarakat dalam hal material, spiritual maupun sosial (hal. 73)
Melihat pada realita Indonesia yang ada sekarang, pantaskah masyarakat di Indonesia disebut masyarakat yang sejahtera sementara tingkat kemiskinan masih “tinggi”? Hal itu mengingatkan kepada publik bahwa kesejahteraan menjadi tujuan yang sulit tercapai. Tidak dapat dipungkiri bahwa di balik tingkat kemiskinan yang masih “tinggi” itu, ada sebagian kelompok (elit) yang berhura-hura dengan kesejahteraannya tanpa mempedulikan golongan dengan taraf kesejahteraan hidupnya masih di angan-angan. Kontradiksi semacam itu menjadi keresahan menurut kacamata keadilan yang mana hal itu melunturkan nilai-nilai kepedulian sosial.
Antara pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial mempunyai titik temu pada ranah sosialnya, yaitu aplikasinya pada mayarakat. Pekerjaan sosial merupakan penyelesai dan solusi dari permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi oleh umat manusia, sementara kesejahteraan sosial menjadi tujuan hidup umat manusia. Secara runtut, pekerjaan sosial menjadi sarana untuk mensejahterakan umat manusia.
Berangkat dari hal itu, jelaslah bahwa pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial adalah dua istilah yang berbeda. Kesejahteraan sosial lebih luas dari pada pekerjaan sosial karena kesejahteraan sosial meliputi bidang-bidang pekerjaan sosial. Segala profesi dari pekerjaan sosial mempunyai tujuan yang sama, yakni megupayakan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, kesejahteraan masyarakat menjadi core (inti) dari segala profesi yang ada. Karena itulah kesejahteraan sosial memiliki cakupan yang sangat luas tidak hanya terkait dengan ilmu pekerjaan sosial saja tetapi juga termasuk bidang pekerjaan lain yang berurusan dengan masyarakat (hal. 82)
Melalui buku yang berjudul “Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial; Sebuah Pengantar”, penulis mengajak para pembaca untuk menyelami realita pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial sebagai disiplin ilmu dan aplikasinya pada masyarakat. Dengan penggunaan bahasa yang mudah untuk dipahami, buku ini sesuai untuk dijadikan referensi bagi siapa saja yang mempunyai kepedulian sosial. Karena pada dasarnya, kepedulian sosial menjadi pijakan awal untuk menuju pekerjaan sosial yang mensejahterakan.
———————————————————–
Gagasan yang Menyangga Kolonialisme
Judul Buku: Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk
Penulis: J.S. Furnivall
Prolog dan Epilog: Thee Kian Wie dan Poltak Hotradero
Penerbit: Freedom Institute, Jakarta
Cetakan: Pertama, Agustus 2009
Tebal: xxxiv + 544 Halaman

SETELAH hampir 70 tahun diterbitkan kali pertama dalam bahasa Inggris, Netherlands Indie: A Study of Plural Economy (Cambridge University Press, 1939), salah satu karya besar John Syndenham Furnivall ini diterbitkan dalam edisi Indonesia. Di dunia akademik, khususnya di bangku kuliah ilmu sejarah dan politik, sebenarnya nama Furnivall dan karangannya ini sudah dikenal luas, malah hampir mengklasik.

Ditakar sesuai tema dan runtutan gagasan, karya ini juga nyaris sama klasiknya dengan disertasi sejarawan J.H. Boeke, Tropisch Koloniale Staathuiskunde, yang dipublikasikan persis seabad lalu (1910).

Secara umum, buku yang disebut Thee Kian Wie sebagai ”ensiklopedi tentang Indonesia” ini komprehensif dan terperinci. Merentang mulai masa-masa supremasi Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC, 1600-1800) sampai masa krisis ekonomi dahsyat yang melanda Indonesia mulai 1929 hingga akhir 1930-an. Atau, setidak-tidaknya sebagai awal sebelum meneruskan memelototi karya besar Furnivall satu lagi, Colonial Policy and Practice: A Comparatif Study of Burma and Nedherlands Indie (1948).

Tapi, secara khusus, menurut saya, buku ini layak diperiksa sebagai ”gugus gagasan ilmiah” yang menyangga kolonialisme di Hindia Belanda. Mengapa disebut ”gugus”? Sebab, pokok gagasan di buku ini terkait erat dengan pandangan Furnivall atas kesangsian Boeke perihal penerapan teori dualisme ekonomi di Hindia Belanda. Dalam disertasi Tropisch Koloniale Staathuiskunde, menurut Furnivall, Boeke terlalu menekankan diferensiasi antara tata sosial kapitalis dan prakapitalis, antara motif ekonomi modern Barat dan pribumi.

Sebaliknya, pengalaman 20 tahun Boeke di Pulau Jawa malah memperkuat pemikirannya bahwa penerapan ekonomi modern Barat di Hindia Belanda tak akan pernah mencapai hasil memuaskan. ”…aksioma-aksioma yang menjadi dasarnya tidak berlaku dalam kehidupan pribumi dan karena kondisi-kondisi di wilayah pendudukan itu sangat berbeda dengan kondisi-kondisi di Barat,” kata Boeke. Itu pun terbukti ketika pada 1930 Politik Etis dihentikan lantaran, salah satunya, daerah koloni (Hindia Belanda) kian dilanda krisis ekonomi dahsyat.

Sebagai fondasi pemikiran ekonomi-politiknya, Furnivall tak luput memaparkan persepsi sosiologis mengenai Hindia Belanda -yang bagi bangsa pascakolonial seperti kita sangat krusial. Furnivall menyebutkan, Hindia Belanda merupakan satu contoh ”masyarakat majemuk”. Masyarakat majemuk itu ”masyarakat yang terdiri atas satu atau lebih golongan atau tata sosial yang hidup berdampingan, tapi tanpa berbaur dalam satu unit politik. Dalam hal ini, Hindia Belanda adalah tipikal wilayah pendudukan tropis di mana penguasa dan rakyat berasal dari ras berbeda” (hlm 471).

Atas dua larik kalimat tersebut, beberapa kritik (bernada ”curiga”) layak ditemu-kemukakan. Pertama, soal ”tipikal”, ”tropis”, dan ”ras”; tiga kata sebagai clue yang teramat mengganggu. Harus dipahami bahwa adanya ”pembagian kerja berdasar etnis”, sebagaimana tercatat eksplisit, merupakan penjeda pemikiran antara Furnivall dan Boeke. Tapi, penjeda itulah yang justru memendam pekat premis ilmu kolonial yang meyakini bahwa tipe-tipe ras tertentu memiliki ciri-ciri fisik dan karakter bawaan.

Sejarawan HW van den Doel dalam buku De Stille Macht: Het Europese Binnelands Bestuur op Java en Madoera, 1808-1942 (1994: 276-277) sempat mencatat pamflet JHE Kohlbrugge yang diedarkan pada 1907. Kohlbrugge adalah seorang dokter yang sebelas tahun bekerja di Jawa -dan secara politik dia konservatif.

Tentang karakter orang Timur (Jawa), bagi dia, ”Logika tidak dikenal dan kekacauan spirituallah yang menguasainya. Hanya nafsu dan emosi yang dapat menggerakkan orang Timur. Timur diperbudak oleh alam, lemah, dan tidak berkemauan.” Pangkal musabab semua itu, lanjut dia, adalah iklim tropis -yang menjadikan orang tak mampu menegang saraf dan berpikir terus-menerus.

Kedua, ihwal ”tanpa berbaur dalam satu unit politik” lantaran ”penguasa dan rakyat berasal dari ras berbeda”. Membaca kritis logika tersebut, rumusan Furnivall tiba-tiba saja tampak hipokrit karena menutup-nutupi kebijakan politik kolonial, di bawah selubung dalil ilmiah. Bagaimana tidak? Menelusuri sejarah binnelands bestuur (pegawai negeri kolonial) saja, misalnya, van den Doel sampai menyebut sebagai de stille macht, kekuasaan tersembunyi. Posisi binnelands bestuur sebagai alat kekuasaan pemerintah kolonial memang efektif, sekalipun sehari-hari mereka cukup melakukan kerja-kerja ”diam” administratif.

Sampai kekuasaan kolonial Belanda tamat, tidak pernah ada pribumi yang mendapat tempat sebagai binnelands bestuur. Tentu ini bukan hanya lantaran kekolotan politikus konservatif, tapi juga dilegitimasi sejumlah kalangan sarjana. Salah satunya, sebagaimana disebutkan P. Swantoro (2002), guru besar hukum tata negara dari Universitas Utrecht: J. de Louter (1847-1932). Menurut de Louter, ”Kaum pribumi di Hindia Belanda tidak bisa dipercaya, betapa pun tinggi pendidikan mereka. Selain itu, mereka akan rugi jika diberi kesempatan menduduki jabatan orang Eropa karena justru akan terasing dari bangsa mereka sendiri.” Furnivall adalah sarjana yang tak jauh selisih dari de Louter.

Kini, kiranya tak perlu lagi ada ragu di antara kita. Sebab, bahkan dalam pengantar buku ini, Gubernur Jenderal Hindia Belanda 1929-1931 ACD de Graeff, yang pada 1947 menulis buku Colonial Policy and Practice, begitu mengumbar ungkapan sanjungan sekaligus terang memosisikan garapan Furnivall ini untuk keberlangsungan politik kolonial. Yakni, ”agar administrasi-administrasi (kolonial) lain bisa belajar dari kegagalan dan pencapaian Belanda” (hlm xxiv).

Apalagi, diperiksa dari tahun penerbitan (1939), Furnivall sesungguhnya meluncurkan buku ini tepat pada periode yang -menurut Arjen Tasselar- sohor sebagai ”periode interbellum”. Yakni, periode antara dua Perang Dunia (1920-1940) alias ”puncak kolonialisme Belanda”. Suatu periode ketika ekspansi teritorial disudahi -dan Belanda berilusi bahwa keadaan rijkseenheidsgedachte (Hindia dan Belanda tak terpisahkan) bakal terus berlangsung sepanjang zaman. (*)
————————————
Menapaki Jejak Gus Dur
Judul buku: Jagadnya Gus Dur; Demokrasi, Pluralisme, dan Pribumisasi Islam
Penulis : KH Zainal Arifin Thoha

Penerbit : KUTUB, Jogjakarta
Cetakan : Januari 2010
Tebal : xvi + 276 Halaman
BUKU berjudul Jagadnya Gus Dur; Demokrasi, Pluralisme, dan Pribumisasi Islam yang ditulis KH Zainal Arifin Thoha ini adalah buku yang mengulas jejak langkah, pemikiran-pemikiran dan gerakan Gus Dur. Mulai gerakan kultural (sebagai ketua umum PB NU) sampai pada struktural (menjadi presiden keempat RI).

Dalam buku ini dikatakan bahwa Gus Dur adalah sosok kiai yang cerdas, karismatik, dan jenaka. Dia selalu bersikap i’tisar, yakni menyenangkan orang lain dengan selalu bersikap akomodatif dan demokratis, serta mampu mengalahkan dirinya sendiri. Dalam hal ini, banyak anak muda dan tokoh nonmuslim yang terinspirasi, baik dari tulisan maupun pernyataan-pernyataan Gus Dur.

Resonansi kekiaian Gus Dur juga tidak hanya dirasakan kalangan umat Islam, tetapi juga di kalangan umat agama lain. Itu sebabnya, kepergian Gus Dur tidak hanya ditangisi oleh kalangan umat Islam, tetapi juga umat agama lain. Hal ini terbukti dari maraknya acara doa lintas iman dan keyakinan yang dirapalkan di berbagai daerah di Indonesia, baik untuk kesembuhan Gus Dur semasa sakit maupun untuk ketenangan arwah Gus Dur yang kini sudah dipanggil ke hadirat-Nya.

Ulama Aktivis

Seperti dikatakan Abdul Moqsith Ghazali (2010) bahwa semasa hidup, Gus Dur bukan hanya tokoh pemikir dan ulama yang bertafsir dan berteologi dari atas menara. Dia adalah seorang aktivis yang terlibat dalam kerja-kerja advokasi, terutama terhadap kelompok-kelompok tertindas, baik dari agama, etnis, maupun gender. Gus Dur akan hadir, misalnya, ketika buruh dan pedagang kaki lima mengalami ketidakadilan. Dia bersumpah akan terus membela hak-hak sipil kelompok Ahmadiyah tatkala hak-hak mereka dirampas. Dia akan datang begitu ada rumah ibadah yang dibakar. ”Manusia perlu dibela, Tuhan tidak,” kata Gus Dur. Upaya seperti itulah yang membedakan Gus Dur dengan banyak tokoh lain.

Bagi kita, barangkali eksistensi Gus Dur telah menerbitkan tantangan tersendiri, bahwa siapa saja dan di mana saja bisa bangkit dan berdiri seraya melakukan perubahan-perubahan (mulai dari diri sendiri) untuk masyarakat, bangsa dan dunia, yang memiliki arti penting bagi nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan kemajuan. Bagi Indonesia, eksistensi Gus Dur telah menerbitkan angin segar yang penuh kebaruan dan harapan bahwa negara bukanlah suara entitas mistis, sakral dan tak terjamah. Sebaliknya, negara tidak lain hanyalah satu entitas dari pluralitas entitas, yang masing-masing (seharusnya) memiliki independensi, yaitu saling menerima dan memberi tanpa intervensi. Dengan demikian, betul-betul tercipta civil society atau kewarganegaraan yang mandiri.

Sang ”Pamomong”

Gus Dur memang sang ”pamomong”. Dia figur yang memiliki watak mengayomi, membimbing, serta memperteguh kasih sayang atas sesama tanpa membeda-bedakan latar belakang status sosialnya. Sikap yang ditunjukkan kepada pejabat, misalnya, atau bahkan kepada presiden sekalipun, tidak berbeda dengan sikap yang diberikannya kepada wong cilik. Itu sebabnya, setiap kali mengadakan open house di kediamannya, Gus Dur tetap saja ramah dan penuh kasih sayang kepada siapa saja yang datang. Gus Dur juga seolah telah ditakdirkan oleh sejarah untuk selalu ”zig-zag”. Karena itu pula, barangkali, dia diemong oleh sejarah untuk menjadi jembatan antar berbagai kepentingan.

”Zig-zag” itu terlihat betapa Gus Dur kecil yang lahir di Pesantren Denanyar, Jombang, kemudian harus pindah ikut orang tuanya ke Jakarta, yang memperkenalkannya dengan khazanah dunia modern. Kemudian dia harus pindah ke Jogjakarta, kembali pada dunia pesantren, termasuk ke Magelang. Lalu dia mengenal dunia Timur Tengah, juga beberapa negara Eropa, lalu kembali ke Jombang, dan pindah serta menetap di Jakarta. Dengan ”zig-zag” seperti itu Gus Dur menjadi banyak mengenal pluralitas budaya.

Sebagai pamomong, Gus Dur memang memiliki banyak warna. Sebagai figur seorang ulama, dia dikenal dengan wacana ”pribumisasi Islam”-nya. Sebagai negarawan, Gus Dur dikenal dengan gagasan-gagasan ”demokrasi”-nya. Sebagai politikus, Gus Dur dikenal dengan ”politik zig-zag”-nya. Sebagai pemimpin masyarakat, Gus Dur dikenal sebagai ”king makers”-nya. Sebagai budayawan, Gus Dur dikenal dengan ”humor-humor cerdas”-nya. Sebagai cendekiawan dan intelektual, Gus Dur dikenal dengan pemikiran ”liberal”-nya; dan sebagainya. Inilah gambaran sosok sang pamomong, sosok yang menjunjung tinggi nilai-nilai ke-tawadluan sekaligus kebebasan; sosok yang memerankan diri laksana ”bandul jam” yang terus bergerak dinamis, dari kutub ke kutub yang lain, lalu menciptakan keseimbangan (hlm. 28).

Oleh karena itu, kepergian Gus Dur sesungguhnya adalah kehilangan besar bagi bangsa ini. Terlebih di tengah keprihatinan yang ditimbulkan oleh kecenderungan kuasa untuk merobohkan tiang demokrasi yang sejak lama diperjuangkan Gus Dur. Dalam situasi demikian, seperti dikatakan Yudi Latif (2010), tugas intelektual untuk ”berkata benar pada kuasa” penting dipancangkan sebagai penjaga kewarasan bangsa. Keberanian berkata ”benar” inilah warisan kepahlawanan Gus Dur yang teramat mulia untuk dijunjung tinggi tunas pahlawan masa depan.

Ali Ibn Abi Thalib, salah seorang sahabat Nabi Saw, pernah berkata bahwa ”jika seorang pahlawan alim meninggal, terjadilah lubang dalam komunitas yang tidak tertutupi hingga datang alim lain yang menggantikannya”. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa kita tengah berada dalam transisi pencarian figur-figur ”Gus Dur” baru untuk melanjutkan perjuangannya.

Oleh karena itu, hadirnya buku Jagadnya Gus Dur ini setidaknya bisa menggugah hati kita untuk mengetahui, memahami, dan meneladani jejak langkah, pemikiran, dan gerakan Gus Dur, dan selanjutnya mampu meneruskan perjuangannya. Semoga. (*)
—————————
Judul buku : Hermeneutika Al-Quran?
Penulis : Prof. Hassan Hanafi
Penerbit : Pesantren Nawesea Press Yogyakarta
Cetakan : 1, 2010
Tebal : 116 halaman

Kajian keilmuan selalu menghadirkan perspektif baru dalam memandang persoalan. Kemajuan kajian terindikasi dengan semakin beragam perspektif yang tampil dengan kebebasan akademik yang otonom. Semakin banyak bersemai berbagai pandangan yang menyemarakkan ritual diskusi. Semakin tinggi sebuah ide bertebaran dengan berbagai tanggapan yang mengitari. Dan semakin begairah manusia untuk selalu berfikir dan mendiskusikan hal-hal substansial untuk menyegarkan ide kemanusiaan di tengah kemelut isu kemanusiaan yang tak kunjung usai.

Dalam kajian keislaman (Islamic studies), kajian keilmuan memakai berbagai aksioma dengan beragam sudut pandang. Kajian banyak berkisar di ulum al-quran, ilm al-hadits, ushul fiqh, qowaid fiqhiyyah, ilm tarikh (ilmu sejarah), dan sebagainya. Karena banyaknya kajian inilah maka dikenal istilah ijma’ (konsensus) dalam kajian Islamic studies. Ijma’ ini biasanya akan menyatukan beragam pendapat yang silang-sengkarut, sehingga ditemukan sebuah kesepakatan. Ijma’ ini kemudian menjadi salah satu sumber penetapan hukum atas sebuah persoalan setelah Al-Quran dan Hadits.

Beragam pendekatan dalam Islamic studies merupakan indikasi bahwa intelektual Islam mempunyai cara pandang sendiri dalam menafsirkan kalam ilahi. Mereka (intelektual Islam) tidak mau terjebak dalam aksiomatika yang parsial, karena hany akan mengahdirkan tafsir yang parsial juga. Konsep ijma’ menjadi bukti bahwa cara ilmiah yang digunakan intelektual Islam tidak sekedar “semau gue”, “sesuai pendapat gue”, dan “sesuka pikiran gue”, tetapi melalui kajian dan perdebatan yang serius, sehingga menghasilkan consensus yang rasional dan diterima semuanya.

Karena tidak berangkat dalam ruang dalam ruang hampa dalam kajian keilmuan, maka intelektual Islam merumuskan teori keilmuannya juga didasarkan pada aide-ide yang rasional. Bukan sekedar asal-asalan saja. Termasuk dalam mengkaji hermeneutika dalam kajian ilmu Al-Quran. Menyematkan kajian hermeneutikan dalam kalam ilahi bukanlah dengan asal saja, tetapi harus melalui perdebatan yang serius, sehingga tidak menghasilkan hasil rumusan yang srampangan.

Perlu ijma’ dalam menetapkan hermeneutika dalam kajian ilmu al-Quran. Makanya perlu perdebatan panjang, tidak dengan menyuguhkannya dengan asal saja, dan marah ketika ada yang mengkritiknya. Inilah yang coba diurai Prof Hassan Hanafi, guru bisar filsafat Islam di Universitas Cairo. Hassan Hanafi dikenal sebagai penggagas Kiri Islam yang mencoba melakukan gerakan kritis dalam mendobrak kejumudan intelektual di dunia Islam. Kiri Islam yang diusung Hassan Hanafi bahkan menjadi isu yang seksi yang sejak awal tahun 90-an menjadi isu paling menarik umat Islam di Indonesia. Bahkan Al-Marhum Abdurrahman Wahid menjadi pendukung kuat Hassan Hanafi, terbukti dengan pengantar Gus Dur dalam buku “Kiri Islam”.

Dalam buku ini, Hassan Hanafi “unjuk rasa” dan “urun rembug” ihwal gagasan hermeneutika yang banyak dibicarakan dalam kajian Islamic studies. Terlebih ketika kajian hermeneutic disematkan dalam kajian ilm al-Quran. Sebagai intelektual Islam di masa kontemporer, Hassan Hanafi bukanlah serampangan untuk “menjatuhkan” hermeneutika dalam lapangan kajian Islamic studies. Dia tetap merespon kajian ini secra serius, bahkan oleh dia dikatakan menarik, karena memberikan angina penyegaran dalam lanskap pemikiran.

Tetapi bukanlah Hassan Hanafi menerima begitu saja hiruk pikuk hermeneutika yang sedang menggejala dalam dunia keilmun. Bukan pula alergi dengan semangat hermeneutika dalam melakukan proses pembebasan dlam berfikir. Tetapi buku ini menjadi sikap Hassan Hanafi dalam memahami secara kritis hermeneutika, sehingga tidak menyilap dan menyulap masyarakat Islam secara taken for granted, tetapi harus melalui kajian keilmuan yang diskursif.

Sebagai sebuah aksioma dalam traktat pengetahuan, Hanafi menerima hermeneutika sebagai salah satu aksioma, yang dalam buku ini dia jelaskan dalam tinjauan Islam. Dalam lapangan kajian keilmuan, sah-sah saja hermeneutika menjadi traktat keilmuan yang digunakan dalam menganalisis beragam fakta social. Tetapi kalau dilekatkan dalam al-Quran, atau menjadi hermeneutika al-Quran, maka tunggu dulu. Dalam pandangan Hanafi, penggagas hermeneutika al-Quran sebenarnya kehilangan kesadaran sejarah jika: menggunakan hermeneutika al-Quran tanpa menyadari konsekuensi teologisnya. Jauh-jauh hari, Hanafi sudah menegaskan bahwa teori kenabian membahas proses penerimaan wahyu secara vertical dari Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril.

Dalam proses vertical ini, Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad bertindak sebagai penerima yang passif. Mereka berdua sepenuhnya bertindak sebagai recorders, sehingga wahyu Allah bersifat verbatim. Dengan kata lain, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril tidak menafsirkan pikiran Tuhan. Setelah wahyu verbatim dicatat, berulah proses hermeneutika dapat berfungsi. Jadi, hermeneutika bersifat horizontal, yakni menafsirkan al-Quran setelah wahyu ilahi ini dicatat secara verbatim. Di sini, berulah Muhammad bertindak sebagai active interpreter, yakni menafsirkan al-Quran sesuai dengan konteks.

Dari sini terlihat sekali bahwa Hanafi melihat hermeneutika dalam al-Quran tidaklah srampangan. Hanafi tetap bergerak dalam prinsip bahwa wahyu Tuhan tetaplah terjga keasliannya, tidak bisa asal “diutak-atik gatuk”, tanpa landasan pemikiran yang rasional. Ini bukti bahwa pemikiran Hanafi yang tetap teguh dengan prinsip kajian Islamic studies, tidak asal-asalan menerima pemikiran secara membabi buta.

Sikap kritis dan independent inilah yang perlu menjadi pelajaran intelektual Islam di Indonesia dalam menanggapi beragam persoalan, khususnya terkait dalam Islamic studies. Tidak asal saja menyuarakan kebebasan dan pembebasan, juga tidak asal saja dalam mengkafirkan pendapat orang lain.
—————————–
Judul buku : Tuhan di Dunia Gemerlapku
Penulis : Gilang Desti Parahita
Penerbit : Impulse-Kanisius Yogyakarta
Cetakan : 1, 2008
Tebal : 118 halaman

Dalam khazanah literer agama, Tuhan akan selalu hadir kepada manusia dalam setiap lintasan gerak. Tuhan ada dalam situasi wadag (dhahir) dan misterius (rahasia). Tuhan selalu hadir dalam setiap lintasan ciptaannya yang tersebar di alam jagat raya. Tuhan tidak hanya ada di tepat ibadah, di kafe, diskotik, bahkan tempat prostitusi, Tuhan melampaui semua itu. Sangat naif sebuah pemahaman yang hanya membaca Tuhan di masjid, gereja, kuil, vihara, candi, dan ritus religius lainnya.

Buku ini berusaha membaca pikiran Tuhan dalam berbagai dunia glamor, dunia gemerlap, dan dunia esek-esek lainnya. Buku ini hasil resportase penelitian di tengah dunia glamor masyarakat kota. Setting tempat yang digunakan adalah Yogyakarta. Dalam penjelajaha reportasenya, penulis berkenalan Daisy (bukan nama sebenarnya) yang kebetulan bersedia untuk diwawancarai, bahkan penulis juga diajak untuk melihat aktivitasnya ketika Daisy melupakan sikap hedonisnya di berbagai klub malam di Yogyakarta.

Dalam mengakuannya kepada penulis, Daisy melihat bahwa dunia glamoritas dan hedonitas yang dijalankan bersama para “pemuja kesenangan” tersebut dilakukan sebagai wujud menyalurkan hasrat dirinya terdalam yang tak pantas diintervensi orang lain. Bagi Daisy, apa yang dijalankan merupakan konsekwensi pribadi kehidupan yang sedang dijalani. Barangkali, bagi Daisy, kehidupan yang dijalani adalah fase kehidupan yang memang penuh glamoritas subjektif dirinya. Dia bebas menentukan sikap personalnya dalam menentukan pilihan hidup, yakni hidup untuk bebas.

Terlepas dari dunia glamoritas yang dijalaninya secara tekun pada malam hari, beragama, atau dekat dengan Tuhan, tetaplah kebutuhan pokok dalam dirinya. Walaupun kehidupan malam terus dijalani, Tuhan bagi Daisy jauh lebih mengerti kepada dirinya dari orang lain yang seringkali menilainya secara sepihak dan sepotong. Di malam-malam tertentu, ketika dia bersimpuh di kehadiran Tuhan, Daisy menumpahkan seluruh keluh kesahnya, sehingga di malam itulah, dirinya dengan Tuhannya sangatlah dekat, lebih dekat dari apapun juga.

Keberagamaan dan ketuhanan yang dijalani Daisy memang keluar dari jalur formal keberagamaan masyarakat. Masyarakat memahami keberagamaan sebagai ritualitas yang dijalani secara khuyuk di berbagai tempat ibadah dan ritus magis keagamaan lainnya yang mudah sekali dikenali. Beragama menurut pakem masyarakat umum, adalah beragama secara doktriner, yang memahami agama dari ajaran doktrin yang telah diajarkan oleh para ulama, kiai, pendeta, biksu, rohaniawan. Keluar dari ajaran pakem beragama tersebut dianggap telah melangkahi, bahkan dianggap “murtad” dari ajaran resmi. Bisa jadi akan dibabtis sebagai kafir, orang lain diluar golongan.

Penulis ingin memperlihatkan bahwa beragama dan bertuhan bukanlah dipahami secara linier demikian. Tafsir beragama dan bertuhan sangatlah beragam. Tipologi kesalehan dalam beragama juga bisa dipandang dalam berbagai perspektif yang kaya. Tidak sedikit kiai, pendeta, rohaniawan, atau biksu justru mendalami ajaran agamanya bukan di masjid, gereja, atau kuil. Mereka justru hadir di tengah-tengah masyarakat, baik yang di dunia lurus, dunia bengkok, bahkan sampai dunia paling buruk sekalipun dalam dunia publik.

Kiai Hamim Jazuli dari Kediri, misalnya. Beliau justru sering datang di berbagai lokalisasi di Surabaya untuk menyebarkan ajaran Islam. Gus Mik, begitu panggilan akrabnya, hadir ditengah-tengah dunia malam untuk menyedarkan mereka dari kungkungan kepalsuan hidup. Gus Mik hadir bukan dengan ajaran yang kaku, ajaran yang penuh dalil kitab suci, apalagi ajaran yang absolut. Gus Mik hadir dengan wajah senyum, berpakaian layaknya dunia malam, dan menyebarkan agamanya dengan indah, penuh harapan, dan tanpa kekerasan.

Demikian juga yang dilakukan Romo Mangunwijoyo. Spirit beragama beliau justru tercermin ketika beliau mengadvokasi masyarakat Kali Code dari arogansi negara. Beliau sangat care, perhatian dengan kaum miskin di pinggir kali tersebut. Dan disitulah beliau justru mendapatkan eksistensinya dalam memahami dan menyebarkan ajaran agamanya.

Apa yang dialami Daisy adalah sebentuk kritik terhadap pemahamaan keagamaan yang kaku, rigis, dan absolut. Walaupun Daisy tidak mampu menyebarkan ajaran agamanya, tetapi pemahaman dia atas eksistensinya bersama Tuhannya adalah kritik pedas kepada pemahaman publik bahwa mereka yang bersuka-ria di berbagai club malam adalah bentuk perbuatan amoral dan asosial. Daisy mencoba menggugat pemahaman sempit tersebut. Dia ingin beragaa berdasarkan eksistensi yang dijalaninya sendiri, dan dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara mandiri. Sekali lagi, Daisy melihat bahwa Tuhan lebih tahu kepada dirinya pada pendapat publik.

Cara mendekati Tuhan di tengah glamoritas kehidupan berbangsa dan bernegara sekarang ini perlu menyegarkan kembali spirit spiritualitas yang kering. Spiritualitas beragama harus lebih dikedepankan, sehingga nilai-nilai agama akan semakin dihayati secara serius dan seksama. Bukan terjebak dalam atribut formal beragama. Substansiasi beragama di tengah kehidupan itulah yang oleh penulis harus menjadi agenda serius umat beragama di dunia modern yang penuh gejolak sekarang ini.
———————-
Judul: Ensiklopedi Islam dan Perempuan: Dari Aborsi Hingga Misogini
Penulis: Prof. Dr. Hj. Sri Suhandjati Sukri, at al
Penerbit: Nuansa Cendekia Bandung
Ukuran: 15,5 X 23,4
Tebal: 456 hlm
Tahun terbit: 2009

Islam dan perempuan, dua kata yang selalu dihubungkan dengan penuh perhatian. Penghubungan ini tentu saja memiliki latarbelakang khusus, bukan hanya dari sisi sejarah, melainkan juga terkait dengan kondisi gender. Salahsatu fakta disebabkan perempuan dalam agama seringkali menjadi objek, sementara lelaki sebagai subyek.

Hampir semua pesan agama seringkali ditujukan kepada lelaki sehingga kaum perempuan hanyalah penerima, sebagai pihak pasif yang secara tidak langsung menempatkan dirinya sebagai makhluk kelas dua. Kehadiran buku ini bisa jadi sebagai bentuk kegundahan sejarah di mana ternyata pemahaman kaum lelaki terhadap perempuan melalui koridor Islam juga masih bermasalah di Indonesia. Dengan cara menyusun seperti ini setidaknya kita diajak mengenal kekomplitan serta kekomplesitasan masalah Islam dan perempuan.

Yang paling jelas dari masalah sehari-hari misalnya, ialah terjadinya kekerasan terhadap perempuan di kalangan masyarakt muslim Indonesia. Tetapi buku ini tentu saja bukan maksud sebagai pesan perlawanan pada kasus tersebut. Kita sering lupa bahwa masalah Islam dan Perempuan tidak sekedar masalah hubungan suami istri, melainkan sangat luas meliputi persoalan-persoalan pergaulan, psikologi, hak dan kewajiban serta prinsip kesetaraan. Jika masalah-masalah ini diperhatikan satu persatu, maka wajar jika kemudian menggumpal menjadi sebuah ensiklopedi yang sangat menarik ini. Islam dan Perempuan kemudian menjadi sebuah bangunan wacana yang khas, khusus dan sangat efektif dipelajari, terutama oleh para remaja muslim. Sedangkan bagi kalangan akademisi atau orang tua, buku populer ini akan mudah sebagai “kamus” setiapkali kita hendak mengetahui hubungan perempuan dengan masalah agama.

Dari sisi wacana sebuah ensiklopedi memang tidak memberikan wacana yang tajam dan spesifik dan hampir sangat normatif. Tetapi kelebihan ensiklopedi seperti ini ialah mempermudah kita memahamai secara luas dasar-dasar setiap masalah. Jika Karena begitu efektif menjelajah khazanah Islam dan Perempuan, buku ini kalau kita ibaratkan ibarat sebuah kamar khusus tempat bersetubuh intelektual dengan “perempuan” tercinta. Sebab dengan banyaknya persoalan yang diangkat kita bisa tercukupi, untuk tidak menyebut terpuaskan. Itulah pentingnya buku ini menjadi pegangan kita semua.

Tetapi meskipun telah melalui diskusi yang panjang untuk memilih entri dari tulisan, namun sungguh sulit untuk memasukkan unsur Islam dari berbagai cabang keilmuannya yang terkait dengan perempuan. Hal ini disebabkan karena belum semua cabang ilmu keislaman mempunyai referensi yang terkait dengan persoalan perempuan. Meski sulit, kami berusaha untuk menampilkan tulisan tentang ilmu keislaman yang memiliki dimensi keperempuanan. Maka penyusunan Ensiklopedi Islam dan Perempuan ini termasuk pekerjaan yang berat dan langka.

Keinginan untuk menyajikan tulisan yang lengkap dengan referensinya, dimaksudkan agar pembaca yang berminat memperluas wawasan, dapat menjelajahi beberapa pustaka yang disebutkan. Sehingga ensiklopedi ini dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Islam dan keperempuanan.
—————————————————————————————-
Judul Buku: George Junus Aditjondro Vis a Vis Gurita Cikeas
Penulis : Komunitas Tanah Air
Editor : S.G. Artha
Penerbit : Tanah Air, Jogjakarta
Cetakan : Pertama, Januari 2010
Tebal : xvi + 174 halaman
Membedah Ulang Gurita Cikeas
SEJAK diperkenalkan Galang Press pada acara pre-launching (23/12/2009) di Jogjakarta, buku Membongkar Gurita Cikeas (MGC), Di Balik Skandal Bank Century yang ditulis George Junus Aditjondro (GJA) menimbulkan kontroversi. Tak kurang, Presiden SBY dalam beberapa kesempatan perlu memberikan sanggahan dan menyebutnya ”fitnah”. Para pendukung SBY pun, baik yang berlatar belakang akademikus maupun politikus, ikut menghujat MGC sebagai ”sampah”.

Kehadiran buku MGC yang sebagian besar menyingkap skandal korupsi atau ”perampokan” Bank Century dan keterlibatan yayasan-yayasan Cikeas binaan SBY seakan menjadi momok yang menakutkan. Sebab, itu mengganggu kekuasaan pemerintahan SBY. Ketakutan tersebut tecermin dari reaksi keras pemerintah yang menilai buku tersebut berisi pelanggaran terhadap SARA, pencemaran nama baik, hingga berakhir pada pelarangan buku. Kita pun bertanya, apa jadinya kalau sebuah buku dibakar, dilarang beredar, dan penulisnya ”dihukum”? Apa bedanya dengan zaman Orde Baru yang membungkam dan melarang buku, yang sudah dikecam habis-habisan oleh gerakan reformasi? Apa bedanya dengan rezim antidemokrasi yang mengadili seorang penulis? Apa bedanya dengan praktik inkuisisi di zaman lalu?

Berlatar belakang pertanyaan itulah, Komunitas Tanah Air ikut andil dalam menanggapi buku kontroversial yang saat ini sudah ditarik dari pasaran itu. Yakni, menerbitkan buku George Junus Aditjondro Vis a Vis Gurita Cikeas. Komunitas Tanah Air adalah komunitas yang sebagian besar anggotanya merupakan mantan aktivis ’98 yang merasakan pahit-getir perjuangan melawan rezim Orde Baru hingga melahirkan reformasi. Mereka juga anak muda NU di Jogjakarta yang concern untuk mempertemukan antara ide-ide ke-NU-an/pesantren dengan ide-ide marhaenisme, ide-ide sosio-ekonomi, dan kerakyatan. Di bawah kepemimpinan Nur Khalik Ridwan, komunitas itu terus berada di barisan terdepan dalam mengontrol bangsa, menentang praktik KKN, dan ketimpangan sosial-ekonomi.

Hingga kini, atau lebih tepatnya hingga buku ini terbit, belum ada buku atau kajian yang coba merespons terbitnya MGC secara serius. Hanya, saat buku ini memasuki naik cetak, telah muncul dua buku lain yang menanggapi buku yang ditulis GJA tersebut. Yaitu, buku Hanya Fitnah dan Cari Sensasi, George Revisi Buku (ditulis Setiardi Negara, Jakarta) dan Cikeas Menjawab (ditulis Garda Maheswara, Jogjakarta). Meski demikian, nada dua buku tersebut tampak terkesan reaktif dan bukan mengapresiasi secara kritis (hlm. vi-vii).

Berbeda dengan dua buku di atas, buku George Junus Aditjondro Vis a Vis Gurita Cikeas

memiliki model dan cara pandang yang berbeda sama sekali. ”Kami menulis buku karena ingin menyikapi buku. Bagi kami, membakar dan melarang buku adalah pekerjaan yang menunjukkan belum menjadi manusia yang beradab, yang akan semakin memperlama penemuan tentang arti menjadi Indonesia yang berwawasan luas, dan tegak berdiri secara terhormat di mata dunia, semakin tergerus mundur. Kami belajar dari masa lalu, bahwa pelarangan dan pembakaran buku tidak bisa melarang dan menghentikan gagasan,” (hlm. 11-12).

Cara pandang yang ditawarkan Nur Khalik Ridwan dkk melampaui buku-buku sebelumnya; bukan sekadar membebek dan “mengamini tanpa reserve” buku MGC. Banyak kelemahan yang dapat ditemukan dalam buku MGC. Bahkan, jika dibandingkan dengan buku George sebelumnya, yaitu Korupsi Kepresidenan, Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga: Istana, Tangsi dan Partai Penguasa (diterbitkan LKiS Jogjakarta, 2006), penggarapan buku MGC terkesan tidak serius, seperti penulisannya yang kurang sistematis, tanpa pendahuluan, dan kurang mendalam, baik dari segi analisis maupun keragaman datanya.

Namun demikian, Komunitas Tanah Air juga tidak setuju dengan upaya kelompok-kelompok “yang disebut dalam buku” (termasuk para pendukungnya) melarang, apalagi memberedel, dan menyebutnya buku itu sebagai ”sampah”. Penyebutan ”sampah” muncul karena dilatarbelakangi ketidakpahaman pihak yang menanggapi. Arianto Sangaji mengungkapkan, banyak di antara komentator Gurita Cikeas terjebak debat kusir karena tidak memahami teori ”jejaring korupsi” yang mendasari buku MGC. Bisa ”dimaklumi” bila pelakunya adalah para politikus karena kekuasaannya terganggu.

Salah satu solusi yang ditawarkan para mantan aktivis ’98 dalam buku ini adalah mendorong bangsa Indonesia untuk bersikap bijak, yakni menghidupkan iklim adu argumentasi yang proporsional; buku dibalas buku, penelitian hendaknya juga dibalas penelitian, bukan malah diintimidasi dengan segala bentuknya.

Bagi mantan aktivis ’98 itu, menulis buku adalah kegiatan manusiawi dan kegiatan membangun peradaban. Banyak peradaban yang dapat berkembang dan jaya karena menghargai buku, mencetak buku-buku, dan membuat iklim yang baik agar perdebatan dan diskursus dalam sebuah buku dan wilayah sosial bisa berkembang. Fungsi buku ialah dibaca, baik untuk memperkaya perspektif maupun memperdalam kritik. Buku adalah gizi rohani umat manusia. Karena itu, juga gizi rohani bagi bangsa Indonesia.

Lihatlah founding father’s Indonesia: Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sjahrir, Wahid Hasyim, dan banyak lagi yang berbeda dari segi ideologi. Mereka membaca semua buku dari berbagai referensi, mulai yang ”kanan” sampai yang ”kiri”. Mereka juga menuangkan pikiran-pikirannya dalam bentuk buku. Tradisi seperti itulah yang tidak lagi kita temukan pada pemimpin-pemimpin bangsa ini, belakangan. Jangankan membaca dan menulis buku, pemimpin kita justru sibuk ”memberedel” buku.

Seorang pemimpin yang baik mestinya memberikan teladan dalam menyikapi suatu masalah. Pelarangan buku adalah tindakan fatal karena buku perlu dibaca sebagai informasi dan pendidikan. Lekra (saja) Tidak Membakar Buku, kata Muhiddin M. Dahlan. Dalam hal ini, pemimpin memiliki tanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan teladan agar menyikapi buku dengan tidak membakar buku; dan rakyat memiliki kewajiban dan hak untuk mengoreksi sebuah kepemimpinan dan pemimpin suatu zaman, agar roda bangsa berjalan lebih bersih, sebagaimana dicita-citakan era reformasi.

Buku Membongkar Gurita Cikeas kiranya termasuk salah satu koreksi terhadap kepemimpinan SBY periode kedua ini. Sebagaimana diungkapkan peneliti ICW Febri Diansyah, buku yang ditulis GJA itu menjadi penting sebagai warning terhadap bangsa ini agar jangan sampai apa yang terjadi di zaman Orba kembali terulang di zaman reformasi. Bahkan, Ray Rangkuti, direktur eksekutif Lingkar Madani Indonesia, berharap agar KPU harus menindaklanjuti data-data yang diungkap GJA dalam bukunya itu. Lalu, kenapa buku tersebut dilarang? Siapa yang tiran dan siapa yang sebaliknya? (*)

Judul Buku: George Junus Aditjondro Vis a Vis Gurita Cikeas

Penulis : Komunitas Tanah Air

Editor : S.G. Artha

Penerbit : Tanah Air, Jogjakarta

Cetakan : Pertama, Januari 2010

Tebal : xvi + 174 halaman

—————————
Judul: Berdamai dengan Kematian; Menjemput Ajal dengan Optimisme
Penulis: Komaruddin Hidayat
Penerbit: Hikmah
Tahun: I, Agustus 2009
Tebal: xxii + 208 halaman
Harga: Rp 37.500

Salah satu fenomena yang pasti dihadapi oleh setiap makhluk hidup adalah datangnya kematian. Menyebut kata kematian seolah membuat orang bergidik merinding. Seakan-akan belum siap, gelisah, takut meninggalkan gegap-gempita dunia ini, dan lain sebagainya. Padahal, siap atau tidak kematian pasti akan datang menghampiri. Di sinilah menjadi tepat kiranya jika Profesor Komaruddin Hidayat mendiskusikan fenomena ihwal kematian.

Secara simplistis, kematian adalah terputusnya hubungan ruh dengan badan, kemudian ruh berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan seluruh lembaran amal ditutup, pintu taubat dan pemberian tempo pun terputus. Kematian tidak berarti berhentinya kehidupan, melainkan perpindahan dimensi waktu dan dimensi alam. Secara metafisis hidup dan kematian adalah tahapan-tahapan agar semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karenanya, berbahagialah mereka yang bisa melihat, merasakan, dan berpartisipasi dalam kehidupan ini.

Bagi Pak Komaruddin, ada tiga tonggak penting yang selalu menggurita dalam dimensi fundamental manusia. Yaitu kelahiran, pernikahan, dan kematian. Manusia bisa hidup dan menghirup udara saat ini karena adanya peristiwa kelahiran. Sementara pernikahan terjadi berada di tengah antara kelahiran dan kematian. Pernikahan adalah poros hidup manusia guna menjaga kelestarian generasi pelanet bumi. Dalam alam pernikahan, ada mahligai yang harus disemai, dijaga, dipelihara, dan ditumbuhkembangkan. Pernikahan menjadi aras kebahagiaan sebelum menyongsong kebahagiaan yang hakiki.

Adapun kematian memiliki kemiripan dengan kelahiran. Setiap orang mengalaminya namun tak sanggup menceritakannya. Perbedaannya, kelahirann berada di depan sementara kematian berada di belakang. Kelahiran sesuatu yang tengah terjadi, sementara kematian sesuatu yang akan terjadi.

Ibarat sebuah film atau cerita dalam novel, ending menjadi sangat penting untuk dibuat semenarik dan semenggelitik mungkin. Sebab, penilaian sebuah film atau novel terletak pada endingnya. Bahkan tak jarang para novelis memerlukan waktu berbulan-bulan hanya untuk membuat ending dari cerita novelnya.

Begitu juga dengan manusia. Kematianlah sebagai ending penutup cerita hidupnya. Kematian menjadi penting untuk dipelajari dan disiasati dengan harapan ending dari lembar cerita hidup ini menjadi menarik. Sebab, tak jarang manusia lupa akan ending dalam cerita hidupnya. Mereka sibuk menggarap cerita di dalamnya, namun sepi dari memikirkan ending (kematian) nya.

Tak hanya itu, rasa takut dan pesimis dalam menghadapi ending kehidupan (kematian) juga kerapkali mengiring-iringi dan bersemayam dalam lekuk diri manusia. Di sinilah buku berjudul: Berdamai dengan Kematian; Menjemput Ajal dengan Optimisme karya Komaruddin Hidayat ini menarik untuk dibaca.

Buku ini menyimpan banyak pesan optimistik untuk menjemput kematian. Dengan bahasa yang santun serta lentur, Pak Komar—begitu sapaan akrab guru besar sekaligus rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta—ini mendedahkan coleteh segar ihwal kematian dengan memakai sudut pandang al-Qur’an.

Ibarat sebuah sungai, muaranya merupakan merupakan pintu gerbang samudra. Begitu pula dengan kematian, ia adalah muara bagi pintu gerbang samudra kehidupan yang luas dan kekal. Untuk itu, kehadirannya haruslah dinanti dengan rasa senang. Lebih dari itu, kehidupan juga diibaratkan sebuah festival yang entah kapan berakhirnya. Peran apa dan bagaimana manusia memaknai posisi di festival ini, mereka sendiri yang menentukan.

Hanya, manusia sering tenggelam dalam panggung festival. Artinya, kalimat “sesungguhnya apa yang kita cari dankejar dari peran sebagai aktor dalam panggung kehidupan ini” sepertinya jarang disematkan pda diri setiap insane manusia. Padahal, jika disadari bahwa masing-masing aktor hanya memiliki waktu terbatas. Peran yang dimainkan, dan nasib yang diterima berbeda-beda. Dari permainan panggung itu, tak terasa waktu mulai senja. Artinya, festival kehidupan tak akan lama lagi pasti berakhir. Sebab, lorong waktu tak kenal mundur. Setiap waktu mendorong manusia bergerak maju.

Pada titik inilah kematian juga disebut sebagai panglima nasihat dan guru kehidupan. Kematian sebagaimana juga kehidupan adalah anugerah ciptaan Tuhan. Kematian dan kehidupan diciptakan untuk mendorong manusia semakin banyak tabungan amal salehnya. Karena itu, memandang kematian dengan penuh kedamaian dan optimistis adalah sesuatu yang perlu terus dilakukan. Hidup adalah anugerah untuk dirayakan dengan mempererat persaudaraan dan memperbanyak amal kebajikan. Untuk itu, memikirkan kematian adalah suatu hal yang penting dan layak untuk direkomendasikan setiap insan. Artinya, kematian harus selalu diingat dan dipikirkan. Sebab, sedikit saja ia lengah dari memikirkan kematian, maka ia telah kehilangan guru terbaik dalam hidupnya.

Buku setebal 208 halaman ini sangat layak dibaca siapa saja. Ada pesan moral dan spiritual yang begitu dalam dan kental mengiring-iringinya. Dengan membaca buku ini, kita akan diajak untuk sesekali merenung dan sesekali tersenyum

TAFSIR AYAT TENTANG KEWAJIBAN BELAJAR MENGAJAR

TAFSIR AYAT TENTANG KEWAJIBAN BELAJAR MENGAJAR ( SURAT AL-ANKABUT AYAT 19 – 20 )

 

I.   PENDAHULUAN.

 

Al-Qur’an merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan merupakan kalamullah yang mutlak kebenarannya, berlaku sepanjang  zaman dan mengandung ajaran dan petunjuk tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak. Ajaran dan petunjuk tersebut amat dibutuhkan oleh manusia dalam mengarungi kehidupannya.

Namun demikian al-Qur’an bukanlah kitab suci yang siap pakai dalam arti berbagai konsep yang dikemukakan al-Qur’an tersebut, tidak langsung dapat dihubungkan dengan berbagai masalah yang dihadapi manusia. Ajaran al-Qur’an tampil dalam sifatnya yang global, ringkas dan general sehingga untuk dapat memehami ajaran al-Qur’an tentang berbagai masalah tersebut, mau tidak mau seseorang harus melalui jalur tafsir sebagimana yang dilakukan oleh para ulama’.[1]

Salah satu pokok ajaran yang terkandung dalam al-Qur’an adalah tentang kewajiban belajar mengajar, yang dalam makalah ini akan membahas tentang Surat al-Ankabut ayat 19 – 20.

 

II.  PEMBAHASAN.

 

19.  Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, Kemudian mengulanginya (kembali). Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

20.  Katakanlah: “Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.[2]

Allah SWT berfirman, menceritakan kisah Nabi Ibrahim a.s. bahwa Ibrahim memberi petunjuk kepada kaumnya untuk membuktikan adanya hari bangkit yang mereka ingkari melalui apa yang mereka saksikan dalam diri mereka sendiri. Yaitu bahwa Allah SWT menciptakan yang pada sebelumnya mereka bukanlah sesuatu yang disebut – sebut ( yakni  tiada ). Kemudian mereka ada dan menjadi manusia yang dapat mendengar dan melihat. Maka Tuhan yang memulai penciptaan itu mampu mengembalikannya menjadi hidup kembali, dan sesungguhnya mengembalikan itu mudah dan ringan bagi-Nya.

Kemudian Ibrahim memberi mereka petunjuk akan hal tersebut melalui segala sesuatu yang mereka saksikan di cakrawala, berupa berbagai macam tanda – tanda kekuasaan Allah yang telah menciptakan-Nya. Yaitu langit dan bintang – bintang yang ada padanya, baik yang bersinar maupun yang tetap beredar. Juga bumi serta lembah – lembah, gunung – gunung yang ada padanya, dan tanah datar yang terbuka dan hutan – hutan, serta pepohonan dan buah – buahan, sungai – sungai dan lautan, semua itu menunjukkan statusnya sebagai makhluk, juga menunjukkan adanya yang menciptakannya, yang mengadakannya serta memilih segalanya.[3]

Perintah berjalan kemudian dirangkai dengan perintah melihat seperti firman-Nya (  siiru fi al-ardhi fandhuru ) ditemukan dalam al Qur’an sebanyak tujuh kali, ini mengisyaratkan perlunya  melakukan apa yang diistilahkan dengan wisata ziarah. Dengan perjalan itu manusia dapat memperoleh suatu pelajaran dan pengetahuan dalam jiwanya yang menjadikannya menjadi manusia terdidik dan terbina, seperti dia menemui orang-orang terkemuka sehingga dapat memperoleh manfaat dari pertemuannya dan yang lebih terpenting lagi ia dapat menyaksikan aneka ragam ciptaan Allah.[4]

Dengan melakukan perjalanan di bumi seperti yang telah diperintahkan dalam ayat ini, seseorang akan menemukan banyak pelajaran yang berharga baik melalui ciptaan Allah yang terhampar dan beraneka ragam maupaun dari peninggalan – peninggalan lama yang masih tersisa puing – puingnya.

Ayat di atas adalah pengarahan Allah untuk melakukan riset tentang asal usul kehidupan lalu kemudian menjadikannya bukti.

Sebagai tambahan perjuangan mencari ilmu pengetahuan merupakan tugas atau kewjiban bagi setiap muslim baik bagi laki-laki maupun wanita. Menurut Nabi , tinta para pelajar nilainya setara dengan darah para syuhada’ pada hari pembalasan.dengan demikian, para pelaku dalam proses belajar mengajar, yaitu guru dan murid dipandang sebagai ‘‘ orang-orang terpilih’’ dalam masyarakat yang telah termotivasi secara kuat oleh agama untuk mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan mereka.hal ini sejalan dengan ayat al-Qur’an surat al-Taubah ayat 122 yang artinya berbunyi :

 Artinya : Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.(Q.S.9.122 ).

 Sungguh dalam Islam mereka yang tekun mencari ilmu lebih dihargai daripada mereka yang beribadah sepanjang masa. Kelebihan ahli ilmu, al-‘alim daripada ahli ibadah, al – ‘abid, adalah seperti kelebihan Muhammad atas orang Islam seluruhnya. Di kalangan kaum muslimin hadits ini sangat popular sehingga mereka memandang bahwa mencari ilmu merupakan bagian integral dari ibadah.

Dalam Islam, nilai keutamaan dari pengetahuan keagamaan berikut penyebarannya tidak pernah diragukan lagi. Nabi menjamin bahwa orang yang berjuang dalam rangka menuntut ilmu akan diberikan banyak kemudahanoleh Tuhan menuju surga. Para pengikut atau murid Nabi telah berhasil meneruskan dan menerapkan ajaran tentang semangat menuntut dan mencari ilmu. Motivasi religius ini juga bisa ditemukan dalam tradisi Rihla. Suatu tradisi ulama  yang disebut al – rihla fi talab al – ilm ‘ Suatu perjalanan dalam rangka mencari ilmu’adalah bukti sedemikian besarnya rasa keingintahuan dikalangan para ulama.

Rihla, tidak hanya merupakan tradisi ulama, tapi juga merupakan kebutuhan untuk menuntut ilmu dan mencari ilmu yang didorong oleh nilai – nilai religius. Hadits – hadits Nabi mebuktikan suatu hubungan tertentu :” Seseorang yang pergi mencari ilmu dijalan Allah hingga ia kembali, ia memeperoleh pahala seperti orang yang berperang menegakkan agama. Para malaikat membentangkan sayap kepadanya dan semua makhluk berdoa untuknya termasuk ikan dan air”.

Islam secara mutlaq mendorong para pengikutnya untuk menuntut ilmu sejauh mungkin, bahkan sampai ke negeri Cina. Nabi menyatakan bahwa jauhnya letak suatu Negara tidaklah menjadi masalah, sebagai ilustrasi unik terhadap kemuliaan nilai ilmu pengetahuan.[5] Siapaun sepakat hadits Nabi yang berbunyi Utlub al ‘ilm walau kana bi al – shin, menekankan betapa pentingnya mencari ilmu lebih – lebih ilmu agama yang dikategorikan Imam Ghozali sebagai fardlu ‘ain.[6]

Disamping Hadits Nabi yang berkenaan dengan al- shin nabi juga menyinggung tentang al – yahud yang mana dikisahkan bahwa Nabi menyuruh sekretarisnya untuk mempelajari kitab al – Yahud sebagai proteksi diri dari penipuan kaum yahudi. Dari kedua hadits tersebut diungkapkan untuk memberi penekananan bahwa terdapat hubungan simbiosis antara ilmu pengetahuan dan dengan kemajuan serta ketahanan peradapan Islam.

 


[1]  DR.H Abddin Nata,MA. Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada. 2002.

   Cet I,hlm.1-2

[2] Prof.H. Mahmud Junus. Tarjamah Al-Qur’an Al-Karim.  Bandung. PT. al-Ma’arif. 1997. Cet 12. hlm.360.

[3] Al – Imam Abul Fida Isma’il Ibnu Kasir. Tafsir Ibnu Kasir. Bandung. Sinar Baru Algensindo. 2004.

  Cet I      hlm. 245.

[4] M. Quaisy Shihab. Tafsir al-Misbah Vol 15. Jakarta. Lentera Hati. 2002. hlm. 468.

[5] Abdurrahman Mas’ud, M.A, Ph.D. Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik. Yogyakarta.

  Gama Media.2002. hlm.24 -27.

[6] Ibid. hlm.74.

Dibalik Rahmat Allah SWT

Alhamdulillah dengan beberapa nikmat Nya, diantara nikmatnya ialah Rahmat & Hidayah Nya, sehingga kita menjadi mukmin, dan diantara nikmat Nya adalah Allah memberikan pembatasan kepada perintahnya agar tdk menjadi beban dan rasa bosan, karena dengan keterbatasan itu kita akan menyaadari bahwa kita merupakan mahluk yang lemah, Keterbatasan manusia adalah rahmat dari Allah. Jadi sebagai manusia keterbatasan kemampuan kita untuk menyatukan semua ummat juga merupakan rahmat dari Allah SWT. Allah tidak memerintah diluar kemampuan hamba Nya.

Ibadahpun bermacam – macam tergantung pada keadaan yang terjadi, ketika orang mampu berdiri maka ia melakukan shalat wajib dengan berdiri, tetapi ketika datang khaliyah/ misalnya sakit maka bermacam – macamlah cara orang mengerjakannya.

Semua itu bukan sebuah perbedaan, akan tetapi sebuah rahmat yang telah dikaruniakan dari Allah swt kepada hambanya.

Sebagian kelompok yang berkeinginan agar semua manusia itu mempunyai pendapat yang sama/ sealiran, baik itu dalam masalah hukum, mu’amalat, atau dalam hal – hal lainnya yang berkaitan dengan masalah – masalah agama, maka perlu diketahui bahwa keinginan itu adalah suatu keinginan yang tidak mungkin bisa terlaksana.

Usaha untuk menyatukan perbedaan yang seperti itu, tidak akan membuahkan banyak hasil, malah akan menambah banyaknya perbedaan. Tetapi adanya usaha tadi adalah sebuah cerminan dari baiknya akhlak suatu kaum. Dan perbedaan dalam hal pemahaman, bukanlah sebuah perbedaan yang mendasar akan tetapi adalah suatu hal yang wajar. Karena perbedaan tadi memang sudah di picu oleh beberapa faktor, di antaranya :

A. Tabi’at Manusia

B. Tabi’at Agama

C. Tabi’at Bahasa ( Lughatul ‘Arabiyyah )

D. Tabi’at alam dan kehidupan.

A. TABIAT MANUSIA.

Allah menciptakan manusia dengan macam – macam perbedaan, tiap manusia mempunyai kepribadian, pemikiran, yang tidak sama, itu sudah bisa terlihat dari bentuk wajah yang berbeda, suara yang tidak sama, serta sidik jari yang bisa melacak identitas sang pemiliknya. Dari sini sudah nampak bahwa setiap manusia akan banyak berbeda dalam hal pemikiran, perasaan atau dalam menghadapi setiap masalah.

Apabila seseorang berkeinginan agar semua manusia bisa bersatu dalam segala hal, itu adalah hal yang mustahil dan sia – sia, karena itu sudah menjadi fithrah yang dikaruniakan oleh Allah kepada manusia, itu bukan perbedaan yang bertentangan akan tetapi adalah perbedaan macam.

B. TABI’AT AGAMA

Di dalam agama terdapat hukum yang beraneka ragam, ada yang manshush, maskut, ada hukum yang pasti, dan ada hukum yang masih memerlukan ijtihad ulama’. Dari macam – macam hukum ini saja sudah tentu akan muncul perbedaan – perbedaan yang tidak bisa dihindarkan.

Apabila Allah berkehendak niscaya dengan mudah Allah bisa menjadikan seluruh agama menjadi satu tanpa adanya perbedaan sedikitpun. Akan tetapi allah mempunyai kehendak lain. Agar tabi’at agama, bahasa dan tabi’at manusia bisa sepakat.

C. TABI’AT BAHASA ( LUGHATUL ‘ARABIYYAH )

Dasar agama yang menjadi rujukan segala macam masalah kehidupan adalah Al – Qur’an & Al – Hadits. Sebagaimana firman Allah :

Al – Quran & Hadits sendiri adalah Nash – nash lafdziyah atau teks yang menggunakan bahasa Arab yang sudah tentu didalamnya ada lafadz yang mempunyai makna ganda, atau yang mengandung HAKIKAT & MAJAZ serta lafadz – lafadz yang menunjukkan mafhumnya saja,.dan yang lain – lainnya yang dapat menyebabkan timbulnya penafsiran yang berbeda dari para mufassirin.

D. TABI’AT ALAM & KEHIDUPAN

Keadaan medan atau alam yang berbeda – beda, baik iklim suhu atau yang lainnya adalah salah satu faktor penyebab ketidak samaan watak manusia. Manusia yang hidup pada alam atau tempat yang mempunyai suhu panas tentunya mempunyai watak yang berbeda dengan manusia yang hidup dalam tempat yang sejuk atau bersuhu dingin, berapa macam keadaan atau tempat yang ada di permukaan bumi, dan tentunya berapa macam pula watak – watak yang akan terbentuk disana. Allah berfirman :

* Macam – Macam Perbedaan Dan Penyebabnya *

Allah menciptakan manusia berbangsa – bangsa dan bersuku – suku untuk saling mengenal. Kemudian dari perkenalan tadi timbullah interaksi antar manusia yang menimbulkan beragam kehidupan.

Salah satunya adalah perbedaan – perbedaan yang terjadi di kalangan manusia, yang apabila di tinjau dari sudut penyebabnya maka akan terbagi menjadi dua bagian Yaitu :

  1. Perbedaan yang disebabkan perangai
  2. Perbedaan yang di sebabkan pemikiran.

A. Perbedaan yang disebabkan perangai

Para Tokoh Ulama’ dan pendidik yang mengetahui keadaan ini, beliau selalu berfikir tentang bagaimana cara mengatasinya, karena tidak cukup hanya dengan melihat dan memandang saja akan tetapi harus mengetahui dari mana pangkal atau asal masalah ini.

Ulama’ mengemukakan bahwa perbedaan yang terjadi di antara manusia salah satunya disebabkan oleh beberapa perangai manusia, di antaranya :

  1. Ujub kepada dirinya dan pendapatnya sendiri, dan selalu tergesa – gesa tanpa ada perhitungan yang matang.
  2. Selalu berprasangka buruk kepada orang lain karena ia ingin selalu berada di depan dan punya kedudukan
  3. Suka menuruti keinginan hawa nafsunya.
  4. Terlalu fanatik dan suka mengkultuskan seseorang atau kelompok tertentu.
  5. Terlalu fanatic kepada tempat – tempat tertentu.

Dan semua yang tertera di atas ini merupakan perbedaan yang menurut ulama sufi akan menyebabkan kehancuran yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Karena merupakan perbedaan yang tidak terpuji dan tercela.

B. Perbedaan yang di sebabkan pemikiran.

Pada dasarnya, perbedaan ini adalah perbedaan yang bersangkutan dengan pandangan atau pemikiran tentang sesuatu yang sama akan tetapi membuahkan hasil yang berbeda. Baik itu dalam masalah syari’ah atau sebagian masalah aqidah yang tidak teruraikan oleh dalil qath’i. atau perbedaan tentang politik serta pengambilan keputusan yang tergantung dengan keadaan tempat dan waktu.

Contoh perbedaan yang sangat nampak jelas pada perbeda’an pemikiran ini ialah perbedaan perbedaan kelompok – kelompok islam sekitar penempatan masalah politik yang benar itu bagaimana ? Seperti :

– bagaimana hukum kedaulatan yang tidak sesuai dengan islam ?

– Perlawanan kepada kelompok non islam untuk menjatuhkan rezim yang salah yang merebut kemerdekaan dan membungkam suara Demokrasi.

Dan hal hal lain yang bersangkutan dengan kehidupan manusia baik itu yang muslim ataupun non muslim.

Termasuk dalam perbedaan ini :

– perbedaan dalam politik murni : yaitu yang berkaitan dengan pertimbangan antara kemashlahatan dan mafsadah atau akibat baik buruk diwaktu sekarang dan mendatang.

– Perbedaan dalam fiqih murni mengenai boleh atau tidaknya sesuatu.

Dan termasuk juga dalam ikhtilaf al – fikriyah pandangan dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti :

– Ilmu Kalam

– Ilmu Tashawwuf

– Ilmu Manthiq

– Ilmu Filsafat

– Ilmu Fiqih Madzhab

Dalam berbagai ilmu pengetahuan tadi terdapat para tokoh ahli ilmu yang saling beradu pendapat dan acapkali membuahkan banyak perbedaan hasil pemikiran yang memunculkan semakin banyaknya pengetahuan yang akan diperoleh dari hal tadi.

Perbedaan Fiqih

Paling kuatnya penyebab perpecahan antar ummat Islam adalah perbedaan dalam hal ilmu Fiqih. Yang di sebabkan oleh banyaknya perbedaan pemahaman masalah nash nash hokum, atau dalam pengambilan dalil tentang suatu hokum yang tidak tertera nashnya. Atau disebabkan karena beberapa kelompok yang lebih tekstual dalam pengambilan hukum atau lebih mementingkan pada ma’na yang tersirat.

Solusi Yang Harus Di Kerjakan Oleh Ummat Islam

Jalan keluar yang harus di lakukan oleh ummat islam untuk menghindari perpecahan yang mengakibatkan mafsadah antara lain :

  1. Berbuat ikhlash karena Allah dan mengendalikan hawa nafsu.
  2. Meninggalkan sifat apriori dan mengkultuskan tokoh atau kelompok tertentu
  3. Menjauhkan diri dari sifat riya’ dan yang menyebabkan permusuhan.
  4. Selalu berprasangka baik kepada orang lain.
  5. Memilah dan memilih dimana yang lebih baik.

Hukum Makelar dalam Perspektif Islam

Pengertian Makelar

Makelar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah perantara dalam bidang jual beli.

Makelar berasal dari bahasa arab, yaitu samsarah yang berarti perantara perdagangan atau perantara antarapenjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. (Zuhdi, 1993: 121)

Makelar adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah atau mencari keuntungan sendiri tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain, makelar itu ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan terlaksananya jual beli tersebut. (Mujtaba, 2007: 239)

Dalam persoalan ini, kedua belah pihak mendapat manfaat. Bagi makelar (perantara) mendapat lapangan pekerjaan dan uang jasa dari hasil pekerjaannya itu. Demikian juga orang yang memerlukan jasa mereka, mendapat kemudahan, karena ditangani oleh orang yang mengerti betul dalam bidangnya. Pekerjaan semacam ini, mengandung unsur tolong menolong.

Dengan demikian pekerjaan tersebut tidak ada cacat dan celanya dan sejalan dengan ajaran islam. Pada zaman sekarang ini,pengertian perantara sudah lebih meluas lagi, sudah bergeser kepada jasa pengacara, jasa konsultan, tidak lagi hanya sekedar mempertemukan orang yang menjual dengan orang yang membeli saja, dan tidak hanya menemukan barang yang di cari dan menjualkan barang saja. Dengan demikian imbalan jasanya juga harus di tetapkan bersama terlebih dahulu, Apalagi nilainya dalam jumlah yang besar. Biasanya kalau nilainya besar, ditangani lebih dahulu perjanjiannya di hadapan notaris.(Hasan, 1997: 88)

Hukum Makelar menurut Islam

Pekerjaan makelar menurut pandangan islam adalah termasuk akad ijarah, yaitu suatu perjanjian memanfaatkan suatu barang atau jasa, misalnya rumah atau suatu pekerjaan seperti pelayan, jasa pengacara, konsultan, dan sebagainya dengan imbalan.

Karena pekerjaan makelar termasuk ijarah, maka untuk sahnya pekerjaan makelar ini, harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

v Persetujuan kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 29

Allah Swt berfirman:

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An Nisa’ : 29). (Depag RI, 2005)

v Obyek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan

v Obyek akad bukan hal-hal maksiat atau haram. ((Zuhdi, 1993: 121-122)

Makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram maupun yang syubhat. Imbalan berhak diterima oleh seorang makelar setelah ia memenuh akadnya, sedang pihak yang menggunakan jasa makelar harus memberikan imbalannya, karena upah atau imbalan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan. (Tjiptoherijanto, 1997: 100)

Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada makelar adalah menurut perjanjian sebagaimana Al Qur’an surat Al Maidah ayat 1

Allah Swt berfirman :

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.”

(Qs. Al-Maidah :1)

Menurut Dr. Hamzah Ya’kub bahwa antara pemilik barang dan makelar dapat mengatur suatu syarat tertentu mengenai jumlah keuntungan yang di peroleh pihak makelar. Boleh dalam bentuk prosentase dari penjualan, dan juga boleh mengambil dari kelebihan harga ysng di tentukan oleh pemilik barang. (Mujtaba, 2007: 240)

Adapun sebab-sebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan oleh islam yaitu:

1. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap pembeli

2. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezhaliman terhadap penjual. (Ad-duwaisyi, 2004: 124)

Adapun hukum makelar atau perantara ini menurut pandangan ahli hukum islam tidak bertentangan dengan syari’at hukum islam. Imam Al Bukhori mengemukakan bahwa : Ibnu Sirin, Atha’, Ibrahim, dan Al Hasan memandang bahwa masalah makelar atau perantara ini tidak apa-apa.

Menurut pendapat Ibnu Abbas : bahwa tidak mengapa, seseorang berkata “juallah ini bagiku seharga sekian, kelebihannya untukmu”. (Pasaibu, 1994: 43)

Sejalan dengan pandangan para fuqaha’ tersebut,apabila kita kembali pada aturan pokok, maka pekerjaan makelar itu tidak terlarang atau mubah karena tidak ada nash yang melarangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ad-duwaisyi, Ahmad bin Abdurrazaq. 2004. Kumpulan Fatwa-fatwa Jual Beli.

Pustaka Imam Asy-syafi’i: Bogor

Mujtaba, Saifuddin. 2007. Masailul Fiqhiyah. Rousyan Fiqr: Jombang

Zuhdi, Masjfuk. 1993. Masailul Fiqhiyah. CV. Haji Masagung: Jakarta

Marsam, Leonardo, Dkk. 2000. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karya Utama:

Surabaya

Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka

Globalisasi. Rineka Cipta: Jakarta