KERANGKA KONSEPTUAL PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM

BAB I

PENDAHULUAN

KERANGKA KONSEPTUAL PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM

 

  1. A.   Posisi Pendidikan Islam dalam Sisdiknas

Dalam kehidupan suatu negara, pendidikan memegang peranan yang amat penting untuk menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, karena pendidikan merupakan wahana peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia serta sekaligus sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan. Hal ini diakui bahwa “keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam memperbaiki dan memperbaharui sektor pendidikan”.[1] Artinya keberhasilan tersebut akan menentukan keberhasilan bangsa ini dalam menghadapi tantangan zaman di masa depan.

Untuk itu secara yuridis formal, Negara mengamanatkan kepada pemerintah “untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.[2] Tentunya disadari, bahwa sektor utama dan pertama yang mendapat prioritas dalam pembangunan bangsa adalah sektor pendidikan yang aksentuasinya pada peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta akhlak mulia, sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional (UU Nomor 20 tahun 2003) yaitu:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”[3]

Peningkatan keimanan dan ketakwaan akan lebih efektif, manakala dioptimalkan melalui sistem pendidikan Islam, baik melalui jalur kelembagaan pendidikan Islam, maupun melalui proses pembelajaran bidang studi (pelajaran pendidikan agama di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum), sebagai sub-sistem pendidikan nasional. Sebab pendidikan Islam memiliki transmisi spiritual yang lebih nyata dalam proses pembelajarannya. Kejelasannya terletak pada keinginan untuk mengembangkan keseluruhan aspek dalam diri peserta didik secara berimbang, baik aspek spiritual, imajinasi dan keilmiahan, kultural serta kepribadian.[4] Dengan kata lain penyelenggaraan sistem pendidikan Islam dilakukan dengan secara sadar dan sistematis serta terarah pada kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan dilandasi oleh keimanan dan ketaqwaan (imtaq).[5] Dengan  demikian tujuan pendidikan nasional yang ditetapkan akan terwujud, sebab secara praktis nilai-nilai dasar sistem pendidikan nasional pada hakekatnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Untuk itu sistem pendidikan Islam harus dioptimalkan, agar sistem pendidikan nasional terisi oleh nilai-nilai yang semakin identik dengan ajaran Islam.

Dalam realitasnya, justru pendidikan Islam belum responsif terhadap tuntutan hidup manusia dan masih menghadapi masalah-masalah yang kompleks. Hal ini dapat dilihat dari ketertinggalannya dengan pendidikan lainnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang belum meraih keunggulan kompetitif, sehingga masih cenderung dilabelkan sebagai pendidikan “kelas dua”. Memang terasa janggal, dalam suatu komunitas masyarakat muslim terbesar dan memiliki sejarah panjang dalam perjalanan pendidikan Islam di Indonesia, justru pendidikan Islam tersisih dari mainstrem sistem pendidikan nasional.[6]

Berdasarkan pengamatan Usman Abu Bakar, bahwa persoalan-persoalan kompleks yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia disebabkan oleh berbagai hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.[7] Seperti jeleknya kualitas pengajaran guru dikelas, ternyata disebabkan rendahnya gaji yang diterima, dengan ini pun disebabkan rendahnya anggaran pendidikan, sedangkan rendahnya anggaran pendidikan, ternyata disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting sebuah proses pendidikan bagi perkembangan kehidupan suatu bangsa, dan hal ini pun disebabkan ketiadaan niat politik para elit untuk memperjuangkan peningkatan pendidikan Islam, sehingga pada gilirannya ”perhatian pemerintah yang dicurahkan terhadap pendidikan Islam sangat kecil porsinya”.[8]

Demikian halnya dengan kurang baiknya implementasi pengajaran, ternyata disebkan oleh tidak dipetakannya secara jelas apa yang menjadi kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari sebagai anggota masyarakat. Hal ini berkaitan dengan ketidak jelasan visi, misi, tujuan dan srategi pendidikan Islam yang diterapkan. Ketidak jelasan ini ternyata berkolerasi dengan ketidak jelasan konsep tentang sistem pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional. Dan semua ini berhubungan erat dengan Undang-undang sistem pendidikan nasional yang diberlakukan.

Berdasarkan hal-hal diatas maka tidak dapat dipungkiri, bahwa pendidikan Islam di Indonesia dalam pergulatannya cukup mendapat berbagai tantangan, baik secara konseptual-teoritis maupun dalam tataran operasional-praktis. Adalah hal yang wajar bila timbul suatu gagasan yang begitu besar untuk merubah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu UU. Nomor 20 tahun 1989, karena Undang-undang ini dianggap terlalu politis, sehingga mematikan daya kreasi dan kreativitas masyarakat pendidikan.[9] Dengan diberlakukannya Undang-Undang RI UU. Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ada harapan tersendiri, sebab secara konseptual Undang-undang ini merupakan titik balik pencerahan, pemberdayaan dan kejayaan pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan Islam. Hal ini karena substansi Undang-undang tersebut secara eksplisit menyebut peran dan kedudukan pendidikan agama (Islam), baik sebagai proses maupun sebagai lembaga.

Namun demikian, peran dan kedudukan yang kuat tersebut sekaligus menjadi tantangan yang memerlukan respon positif dari para pemikir dan pengelola pendidikan Islam serta masyarakat itu sendiri. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi pendidikan Islam, seiring diberlakukannya seiring diberlakukannya Undang-undang tersebut adalah:

Pertama, mampukah sistem pendidikan Islam Indonesia menjadi center of excellence bagi perkembangan iptek yang tidak bebas nilai, yakni mengembangkan iptek dengan sumber ajaran Al-Quran dan Sunnah?

Kedua, mampukah sistem pendidikan Islam Indonesia menjadi pusat pembaharuan pemikiran Islam yang benar-benar mampu merespon tantangan zaman tanpa mengabaikan aspek dogmatis yang wajib diikuti?

Ketiga, mampukah ahli-ahli pendidikan Islam menumbuh kembangkan kepribadian yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. lengkap dengan kemampuan bernalar-ilmiah yang tidak mengenal batas akhir?[10]

Untuk menghadapi tantangan-tantangan di atas dan sekaligus mencari solusi terbaik dalam menghidupkan dan mengembangkan serta memberdayakan sistem pendidikan Islam, baik sebagai proses maupun sebagai lembaga diperlukan konsep-konsep baru yang strategis, sehingga pada gilirannya dapat dikembangkan menjadi teori-teori yang teruji dan dapat dioperasionalkan di lapangan. Upaya mencari paradigma baru, selain harus mampu membuat konsep yang mengandung nilai-nilai dasar dan strategis, proaktif dan antisipatif terhadap perkembangan di masa mendatang, juga harus mampu mempertahankan nilai-nilai dasar yang benar dan diyakini untuk terus dipelihara dan dikembangkan, apalagi dalam kehidupan modern dan dunia global sekarang ini.[11] Dengan demikian pendidikan Islam tersebut akan dapat berfungsi sebagai sarana pembudayaan manusia yang bernafaskan Islam yang lebih efektif dan efisien.

Upaya yang dilakukan dalam rangka menata ulang sistem pendidikan Islam sekaligus sebagai konsekuensi berlakunya Undang-undang tersebut, adalah dengan mengubah paradigma lama ke paradigma baru, dengan merumuskan kembali konsep-konsep strategis, dan sekaligus mengembangkan visi, misi, dan tujuan pendidikan Islam serta menyusun strateginya guna melakukan aksi yang lebih nyata. Hal lain yang perlu dipikirkan adalah dasar filosofis dan sistem pendidikan Islam, termasuk muatan (content) kurikulum, sasaran ideal dan material, serta strategi-strategi pendekatan dan pembelajaran yang sangat tertumpu pada sarana prasarana dan kemampuan para pengelolanya (Kepala sekolah, guru dan staf-staf yang terlibat langsung dalam pengelolaan pendidikan), serta adanya laboratorium fungsi ganda, antara akademik dan bisnis dalam mengembangkan potensi anak didik.

 

 

  1. B.   Kerangka Konseptual Reformulasi Sistem Pendidikan Islam

Secara konseptual, pendidikan Islam dapat dipahami dalam beberapa pengertian, yakni:

1)    Pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah,

2)    Pendidikan Islam dapat dipahami sebagai pendidikan agama Islam, yaitu upaya mendidikkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya, agar menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup) seseorang,

3)    Pendidikan dalam Islam, atau proses dan praktik penyelenggaraan pendidikan yang berlangsung dan berkembang dalam sejarah umat Islam.[12]

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakekat pendidikan Islam mengandung beberapa konsep dimana konsep dasarnya dapat dipahami dan dianalisis serta dikembangkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep operasionalnya dapat dipahami, dianalisis dan dikembangkan dari proses pembudayaan, pewarisan dan pengembangan ajaran agama, budaya dan peradaban Islam dari generasi ke generasi. Sedang konsep praktis, dapar dipahami, dianalisis dan dikembangkan dari proses pembinaan dan pengembangan pribadi muslim pada setiap generasi sejarah umat Islam.

Diskursus mengenai pemahaman pendidikan Islam di Indonesia, tidak jauh berbeda dengan pemahaman pendidikan pada umumnya. Hanya saja pendidikan Islam menurut M. Arifin, “titik beratnya terletak pada internalisasi nilai iman, Islam, dan ihsan dalam pribadi manusia muslim yang berilmu pengetahuan luas.[13]

Demikian juga dengan diskursus pemikiran pendidikan Islam di Indonesia, tidak lepas dari pemikiran sistem pendidikan nasional, sebab pendidikan Islam merupakan sub-sistem pendidikan nasional. Hal ini berarti pengelolaan, mutu, kurikulum, pengadaan tenaga, dan lain-lain yang meliputi penyelenggaraan pendidikan nasional juga berlaku untuk pengembangan pendidikan Islam di Indonesia.[14] Tentunya pengintegrasian pendidikan Islam sebagai sub-pendidikan nasional menuntut berbagai penyesuaian dalam arti positif. Dalam kaitan ini pendidikan Islam perlu dibenahi kembali agar sesuai dengan kemajuan zaman. Untuk membenahi pendidikan Islam, maka harus dilakukan upaya pembaharuan dalam sistem pendidikan Islam, baik pada tataran konseptual-teoritis, maupun operasional-praktis. Sebab selama ini pendidikan Islam selalu tertinggal dari mainstrem pendidikan nasional.

Pada dasarnya pendidikan Islam dalam berbagai tingkatannya, mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem pendidikan nasional. Kedudukan ini semakin mantap setelah disyahkan dan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada tanggal 11 Juni 2003. Dengan Undang-Undang tersebut posisi pendidikan Islam sebagai sub-sistem pendidikan nasional semakin mantap, baik pada lembaga pendidikan umum maupun keagamaan.[15]

Pengukuhan dan pemantapan kedudukan tersebut patut disyukuri, sebab secara implisit menunjukkan adanya pengakuan bangsa terhadap sumbangan besar pendidikan Islam dalam upaya mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun demikian, pada saat yang sama justru menjadi tantangan yang memerlukan respon positif dari para pemikir dan pengelola pendidikan Islam serta masyarakat itu sendiri. Sebab secara konseptual, Undang-Undang tersebut memberikan arah baru dalam mengembangkan dan memberdayakan pendidikan Islam. Hal ini dapat dianalisis dari substansi Undang-undang tersebut, yang menekankan arti penting pendidikan Islam bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Seperti dalam pasal 1, ayat: 1. memberikan definisi “pendidikan adalah…. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan,….”[16] Demikian juga dengan pasal 3, tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yang menekankan pada “dasar keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia….”, dan pasal 12, ayat: 1 point a, yang memberikan hak kepada peserta didik untuk “mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama”,[17] serta dalam pasal 30, yang mengatur khusus tentang “pendidikan keagamaan”.[18] Dengan mencermati pasal demi pasal dalam Undang-undang tersebut, menunjukkan betapa pentingnya pendidikan agama bagi peserta didik, dan secara eksplisit menjadi peluang besar dalam menghidupkan dan memberdayakan serta mengembangkan kembali pendidikan Islam di Indonesia. Asumsi yang digunakan, pertama: Pancasila sebagai asas tunggal, secara filosofis merupakan bagian dari filsafat Islam; Kedua, Sistem Pendidikan Islam Indonesia tidak menghadapi dominasi Sistem Pendidikan Nasional, karena ajaran Islam secara filosofis tidak pernah bertentangan dengan pandangan hidup bangsa, di mana dalam konsep penyusunan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, terbuka kesempatan luas bagi pendidikan Islam untuk mengembangkan diri; Ketiga, Dalam keadaan yang stabil, baik politik, hukum, keamanan dan ekonomi, sangat terbuka kesempatan bagi kelompok mayoritas untuk mengisinya; Keempat, Semakin berkembangnya gerakan pembaharuan pemikiran Islam,[19] yang pengaruhnya sangat terasa di kalangan masyarakat terpelajar.

Keempat butir peluang di atas, jika dikembangkan secara maksimal akan menjadi suatu kekuatan yang mengantarkan Pendidikan Islam di Indonesia mencapai kemajuan yang gemilang. Semua ini menuntut adanya konsep baru yang strategis, dan antisipatif serta langkah-langkah operasional.

Beberapa ahli pendidikan, praktisi, dan cendikiawan muslim yang peduli pada kemajuan pendidikan Islam di Indonesia, mencoba menawarkan paradigma dan strategi pembaharuan. Sekurang-kurangnya terdapat dua aliran pemikiran yang menonjol: Pertama, Usaha-usaha pembaharuan yang berangkat dari identifikasi penyebab kemunduran pendidikan Islam yang bersifat eksternal, seperti faktor sosial, politik, ekonomi, teknologi dan lain-lain. Kedua, Usaha-usaha pembaharuan yang bertolak dari pencarian penyebab kemunduran pendidikan Islam secara internal, seperti rendahnya kualitas SDM, sarana dan prasarana dan sebagainya.[20]

Kedua aliran tersebut menghasilkan pemikiran dan strategi dengan tingkat kedalaman dan efektivitas masing-masing. Aliran yang pertama memang lebih bersifat populis, karena menghasilakan gagasan-gagasan dan langkah-langkah solusi jangka pendek yang mungkin cendrung bersifat taktis, dan lebih mudah diketahui dan dirasakan. Sedangkan tren kedua akan menghasilkan konsep-konsep dan langkah-langkah jangka panjang yang strategis. Aliran ini memang bersifat eksklusif karena berupa kajian konseptual dan teoritis. Namun kedua aliran tersebut tidak cukup untuk memperbaharui pembenahan pendidikan Islam di Indonesia, apabila hanya dipahami pada batas profan saja. Oleh karena itu perlu ada aliran ketiga, yaitu usaha-usaha pembaharuan yang bertolak dari pencarian penyebab kemunduran pendidikan Islam secara ekstrernal dan internal, sehingga tren ini akan menghasilkan gagasan-gagasan yang konseptual-teoritis dan sekaligus operasional-praktis. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa identifikasi penyebab kemunduran pendidikan Islam mengharuskan adanya pemahaman terhadap hakekat pendidikan Islam itu sendiri. Pemahaman tentang hakekat pendidikan Islam itulah yang kemudian diproyeksikan dalam tataran praktis.

Upaya pencarian konsep baru yang strategis dan responsif dalam dunia pendidikan Islam, tidak menutup kemungkinan melalui kombinasi antara pandangan Islam dengan pemikiran pendidikan modern sepanjang memiliki relevansi kuat dalam merekonstruksi pemikiran pendidikan Islam.[21] Dengan demikian upaya tersebut dapat dilakukan melalui metode, antara lain: Internalisasi, Koreksi, Edisi (tambahan), Substansi dan Feksasi (adopsi).

Berpijak dari kerangka dasar di atas, ada beberapa alasan pokok perlunya konsep-konsep baru yang strategis dalam pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia: Pertama Secara Ekternal:

1)      Adanya tuntutan diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen pendidikan Islam;

2)      Adanya perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan.[22]

Kedua Secara Internal:

1)      Adanya konsepsi dan praktik pendidikan Islam yang tercermin pada kelembagaannya maupun isi programnya pada konsep atau pada pengertian yang sempit, yaitu hanya berkisar pada apek kehidupan duniawi, hanya mengurusi persoalan ritual dan spiritual, sementara kehidupan ekonomi, politik, seni budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dianggap sebagai urusan duniawi yang menjadi bidang garap pendidikan umum;[23]

2)      Kurang berkembangnya konsep humanisme religius dalam dunia pendidikan, yakni adanya tendensi pendidikan Islam yang lebih berorientasi pada konsep “abdullah” daripada “khalifatullah” dan “hablun minallah” daripada “hablun minannas

3)      Adanya orientasi pendidikan yang timpang, sehingga melahirkan masalah-masalah besar dalam dunia pendidikan Islam, dari persoalan filosofis sampai ke metodologis, bahkan sampai ke the tradition of learning.[24]

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam pembaharuan pendidikan Islam, dan sekaligus sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara mendasar, antara lain:

1)      Perlu adanya pemikiran kembali tentang konsep pendidikan Islam yang ideal, yaitu pendidikan yang integralistik, humanistik, pragmatik dan berakar pada budaya yang kuat.[25]

2)      Adanya kejelasan cita-cita dengan langkah yang jelas di dalam usaha mewujudkan cita-cita.

3)      Memberdayakan kelembagaan dengan menata kembali sistemnya.

4)      Perbaikan manajemen.

5)      Peningkatan mutu sumber daya manusia.[26]

Berdasarkan alasan-alasan dan langkah-langkah di atas, maka secara konseptual pendidikan Islam diarahkan pada pentingnya penggabungan antara ilmu fardu ain dengan ilmu fardu kifayah, yang dilihat dalam perspektif integral, yaitu ilmu fardu ain merupakan asas dan rujukan bagi ilmu fardu kifayah.[27] Dengan kata lain merumuskan kembali konsep pendidikan Islam yang berwawasan semesta, dengan langkah-langkah, Pertama, membangun kerangka dasar filosofis dan teoritis yang didasarkan pada sumber ajaran Islam; kedua, membangun sistemnya yaitu:

1)    merumuskan visi, misi dan tujuan pendidikan

2)    mengembangkan kurikulum dan meteri ajar pendidikan dengan prinsip diversifikasi

3)    metodologi pembelajaran

4)    profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan

5)    mengembangkan sistem manajemen sokolah

6)    pengadaan sarana dan prasarana

7)    pendanaan pendidikan

8)    membangun jaringan kemitraan (network).

Bangunan sistem pendidikan Islam ini secara operasional-praktis diproyeksikan melalui aktualisasi Laboratorium fungsi Ganda, yakni peningkatan mutu akademik, dan pengembangan usaha bisnis.

          Konsep reformulasi pendidikan Islam secara ringkas dapat dilihat pada gambar berikut ini:[28]

 

 

 
   
           
       
 
     
       
       
               
       
   

Lab. Fungsi Ganda

1. Akademik

2. Bisnis

 

 

 
 
   

Gambar (1): Konsep Pendidikan Islam

 

       
       

BAB II

PROSPEK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

 

  1. A.   Hambatan Pendidikan Islam

Perjalanan pendidikan Islam di Indonesia senantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan yang multi komplek, mulai dari konseptual-teoritis sampai dengan operasional-praktis. Hal ini dapat dilihat dari ketertinggalan pendidikan Islam dengan pendidikan lainnya baik secara kuantitatif maupun kualifatif, sehingga pendidikan Islam terkesan sebagai pendidikan “kelas dua”. Sesungguhnya sangat ironis, penduduk Indonesia yang mayoritas muslim namun dalam hal pendidikan selalu tertinggal dengan ummat yang lainnya.

Berkaitan dengan ini, ada beberapa fenomena yang dicatat Azyumardi Azra sehingga menyebabkan pendidikan Islam selalu dalam posisi tersingkirkan:

Pertama, pendidikan Islam sering terlambat merumuskan diri untuk merespon perubahan dan kecenderungan perkembangan masyarakat, sekarang dan masa datang.

Kedua, Sistem pendidikan Islam kebanyakannya masih lebih cenderung mengorientasikan diri pada bidang-bidang humaniora dan ilmu-ilmu sosial ketimbang ilmu-ilmu eksakta semacam fisika, kimia, biologi dan matematika modern. Padahal ilmu ini mutlak diperlukan dalam mengembangkan teknologi canggih. Disamping itu ilmu-ilmu eksakta ini belum mendapat apresiasi dan tempat yang sepatutnya dalam sistem pendidikan Islam.

Ketiga, usaha pembaharuan dan peningkatan sistem pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh, yang hanya dilakukan sekenanya atau seingatnya, sehingga tidak terjadi perubahan secara esensial di dalamnya. Keempat, sistem pendidikan Islam tetap lebih cenderung berorientasi ke masa silam ketimbang berorientasi ke masa depan, atau kurang bersifat future-oriented.

Kelima, sebagian besar sistem pendidikan Islam belum dikelola secara profesional baik dalam perencanaan, penyiapan tenaga pengajar, kurikulum maupun pelaksanaan pendidikannya, sehingga kalah bersaing dengan lainnya.[29]

Sedangkan Abdurrahman Mas’ud menyoroti kelemahan pendidikan Islam secara umum adalah:

1)   Dunia pendidikan Islam kini terjangkit penyakit Simtom dikotomik, dan masalah spirit of inquiry.[30]

2)   Kurang berkembangnya konsep humanisme religius dalam dunia pendidikan Islam, yakni adanya tendensi pendidikan Islam yang lebih berorientasi pada konsep “abdullah” daripada “khalifatullah” dan “hablun minallah” daripada “hablun minannas”.

3)   Adanya orientasi pendidikan yang timpang, sehingga melahirkan masalah-masalah besar dalam dunia pendidikan Islam, dari persoalan filosofis sampai ke metodologis, bahkan sampai ke the tradition of learning.[31]

Sementara Muhaimin menyoroti, bahwa kelemahan pendidikan Islam di Indonesia adalah karena masih adanya konsepsi dan praktek pendidikan Islam yang tercermin pada kelembagaannya maupun isi programnya pada konsep atau pengertian yang sempit, yaitu hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrowi yang terpisah dengan kehidupan duniawi, hanya mengurusi persoalan ritual dan spiritual, sementara kehidupan ekonomi, politik, seni budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi dianggap sebagai urusan duniawi yang menjadi bidang garap pendidikan umum.[32]

Sedangkan Marwan Sarijo, menjelaskan dengan rinci kelemahan-kelemahan pendidikan Islam, antara lain:

1)   Adanya alokasi waktu yang kurang memadai

2)   Isi kurikulum yang terlalu sarat

3)   Adanya sarana dan lingkungan sekolah tidak menunjang pelaksanaan pendidikan Islam

4)   Kurang adanya kerjasama yang baik antar komponen guru

5)   Keterbatasan kemampuan menguasai materi yang diajarkan

6)   Kurang adanya kemampuan yang komprehensif untuk menjawab permasalahan perkembangan zaman

7)   Kurang mampu atau tidak sungguh-sungguh untuk mengembangkan metodologi yang tepat

8)   Kurang memperhatikan didaktik-metodik dan psikologi anak.[33]

Mencermati pendapat-pendapat di atas, permasalahan yang dihadapi pendidikan Islam di Indonesia dapat dipetakan menjadi empat macam, yaitu :

a)    Persoalan penduduk.

Persoalan mendasar yang dihadapi pendidikan Islam adalah adanya pluralisme umat Islam Indonesia yang tidak saling menerima perbedaan dalam cara berfikir, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam, sehingga acap kali terjadi perpecahan, pertentangan bahkan mengalami eskalasi ketingkat yang berbahaya. Jika kondisi seperti ini masih dihidupkan ditengah-tengah umat Islam Indonesia, maka akan berimplikasi sendiri. Sebab pluralisme yang tidak sehat, akan berdampak pada kurangnya kepedulian umat terhadap perkembangan pendidikan Islam.

b)    Persoalan wawasan.

Salah satu faktor penghambat pendidikan Islam adalah adanya wawasan sempit serta dikotomis dari umat Islam Indonesia dalam memandang realitas pendidikan Islam. Sebagai contoh, saat digulirkannya wacana pengembangan status IAIN/STAIN menjadi UIN telah terjadi tarik ulur pemikiran yang cukup rumit, sehingga menimbulkan adanya pro dan kontra dikalangan intelektualitas musllim sendiri. Tetapi saat terjadinya penetapan/perubahan status MAN menjadi MAN Model, justru tidak terjadi pro dan kontra. Contoh ini menunjukan adanya pemikiran yang paradok dikalangan muslim.

Begitu juga problem tentang dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum atau antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum. Padahal, jika disimak kembali sejarah peradaban Islam, puncak kemajuan peradaban Islam, empat abad pertama sejak munculnya agama Islam ini (7-11 M), tidak ditemukan adanya dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum.[34] Bahkan Nurcholis Madjid, mengemukakan “karna sikap orang-orang muslim klasik yang posesif terhadap berbagai budaya bangsa-bangsa lain, maka peradaban Islam-lah yang pertama kali menyatukan khazanah ilmu pengetahuan bersama secara internasional dan kosmopolit”.[35] Hal ini pun dapat dilihat dari konsep pendidikan Ibn Hazm (meninggal 1064 M), yang dikutip oleh Abdurrahman Mas’ud, bisa diketahui “bahwa pendidikan Islam ternyata tidak mengenal pendikotomian antara ilmu agama disatu sisi dan sains disisi lain”.[36]

Secara teoritis, ajaran Islam tidak memberikan tempat dan pola pikir dikotomis dalam pendidikan dan keilmuan Islam. Kecenderungan pemikiran polarisasi yang demikian, lebih merupakan meinsterm historis, sehingga memunculkan adanya dikotomi. Hal senada dijelaskan oleh Mastuhu, bahwa hakekatnya “ilmu adalah bagian esensial dari agama, karna itu pada dasarnya pendidikan itu hanya satu, tidak ada pendidikan agama dan tidak ada pendidikan umum”. Semua pendidikan, apapun jenis dan jenjangnya adalah sama, yaitu bertujuan untuk mengembangkan human dignity, tidak peduli apapun suku dan agama peserta didik. Agama merupakan sumber dasar yang menjiwai nilai-nilai ilmu.[37]

Namun demikian, realitas problem dikotomi ilmu pengetahuan senantiasa ada dan mengakar di kalangan muslim, sehingga konsep pendidikan Islam selalu dipisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum. Bersamaan dengan problem dikotomi tersebut muncul gagasan tentang Islamisasi ilmu pengetahuan, termasuk didalamnya ilmu pendidikan sebagai respon terhadap krisis pendidikan dan ilmu pengetahuan yang sedang diderita umat Islam. Namun demikian, gagasan tersebut dikalangan cendikiawan muslim agaknya masih terdapat sikap pro dan kontra terhadap Islamisasi ilmu pengetahuan, masing-masing pihak memiliki alasan-alasan yang cukup mendasar.

Dari kedua pihak tersebut sebenarnya memiliki potensi yang sama, yaitu sama-sama menginginkan terwujudnya kemajuan peradaban yang Islami. Hanya saja pihak yang pro lebih melihat dimensi ilmu pengetahuan sebagai objek kajian yang perlu dicarikan landasan yang Islami, sedangkan pihak yang kontra lebih melihat subjeknya atau pembawa dan pengembang iptek itu sendiri yang harus diIslamisasikan.

c)    Persoalan Dana

Salah satu hambatan mendasar dalam pengembangan pendidikan Islam adalah masalah dana, sebab dana merupakan salah satu unsur yang ikut menentukan keberhasilan pendidikan Islam bermutu. Asumsinya bahwa mutu pendidikan Islam rendah karena dana kurang mencukupi.

Dengan jujur bahwa problem yang dihadapi pendidikan Islam adalah kurangnya dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan satuan pendidikan Islam, baik penyediaan perangkat hardware maupun softwarenya, sehingga gerak operasionalnya apa adanya, terutama sekolah-sekolah swasta, dan hal ini yang menyebabkan tertinggalnya pendidikan Islam dengan pendidikan umum lainnya. Persoalan kurang berkualitasnya pengajaran guru disebabkan salah satu faktor yakni rendahnya gaji yang diterima, dan inipun disebabkan kurang adanya kesadaran masyarakat (Islam) terhadap arti pentingnya sebuah proses pendidikan bagi kelangsungan hidup masyarakat dan seterusnya.

Tentunya spektrum ini menjadi bahan bagi penyadaran pemerintah dan masyarakat akan kepedulian terhadap pendidikan Islam, sementara sumber dana pendidikan Islam (sekolah-sekolah swasta Islam) hanya mengandalkan SPP. Karena itu solusi mengatasi persoalan dana, ada salah satu tawaran, yakni memberdayakan lembaga dan mengembangkan usaha bisnis di luar peningkatan mutu akademik.

d)    Persoalan Membangun Pendidikan Islam Secara Terpadu

Dalam konteks ini, M. Rusli Karim menyatakan bahwa “pendidikan Islam di beberapa negara Islam, yang mayoritas penduduknya beragama Islam termasuk Indonesia, tidak lebih dari dublikasi terhadap pendidikan di negara-negara Barat sekuler yang banyak mereka cela. Karena itu, tantangan mendasar bagi pendidikan Islam saat ini adalah mencari sistem pendidikan alternatif sebagai sintesa dari berbagai sistem pendidikan yang pernah ada.”[38]

Corak pendidikan Islam ke depan adalah corak pendidikan sintesis dari berbagai sistem pendidikan yang pernah ada, dan menumbangkan konsep dualisme dikotomik antara ilmu agama dan ilmu umum atau melakukan integrasi antara keduanya, serta mengembangkan sistem pendidikan yang sesuai dengan jiwa Islam. Semua ini merupakan tantangan yang dihadapi pendidikan Islam ke depan, dan hal ini akan berjalan dan berkembang manakala masyarakat Islam menyadari bahwa pendidikan Islam merupakan alternatif pilihan utama.

 

  1. B.   Peluang-Peluang Pendidikan Islam

Dalam perjalanan dan perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, di samping ada kelemahan-kelemahan mendasar sebagaimana diuraikan di atas, ternyata ada berbagai peluang besar yang merupakan suatu potensi amat strategis. Adapun peluang-peluang besar pendidikan Islam di Indonesia, dapat dipetakan sebagai berikut:

  1. Islam adalah kebenaran, yang diakui oleh kurang lebih 87% umat Islam di Indonesia, sehingga Agama Islam siap untuk memberikan kontribusi nyata dalam komponen-komponen nilai yang dibutuhkan secara nasional. Sebagaimana pernyataan Imam Barnadib bahwa “oleh karena Islam bersifat universal dan berlaku bagi seluruh umat manusia, maka ajaran-ajarannya memberikan landasan konseptual bagi pendidikan dan pendidikan nasional. Lebih-lebih bagi Indonesia, yang dalam gerak pelaksanaan pembangunan menghendaki Ridha Tuhan Yang Maha Esa, dapatlah dikembangkan konsep pendidikan nasional menurut Islam.[39] Disamping itu sumber ajaran Islam adalah Al-Qran dan As-Sunnah. Kedua sumber ini menurut M. Arifin, “benar-benar lentur dan kenyal serta responsif terhadap tuntutan hidup manusia yang semakin maju dan modern dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam bidang ilmu dan teknologi caggih.”[40] Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peluang besar bagi pendidikan Islam adalah terletak pada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah.
  2. Pancasila sebagai asas tunggal, secara filosofis merupakan bagian dari filsafat Islam.
  3. Sistem Pendidikan Islam Indonesia tidak menghadapi dominasi sistem pendidikan nasional, karena ajaran Islam secara filosofis tidak pernah bertentangan dengan pandangan hidup bangsa. Dengan demikian konsep penyusunan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 terbuka kesempatan luas bagi pendidikan Islam untuk mengembangkan diri.
  4. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang penduduknya mayoritas beragama Islam, sehingga merupakan aset dalam menyadarkan dan mengembangkan pendidikan Islam.
  5. Dalam keadaan stabil, baik politik, hukum, keamanan, ekonomi dan sosial budaya, adalah sangat terbuka kesempatan dan peluang bagi kelompok mayoritas untuk mengisinnya.
  6. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan melalui pendidikan, merupakan sumber dana yang tak terbatas yang dapat dimanfaatkan secara terus menerus.
  7. Teknologi yang berkembang pesat dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam.
  8. Adanya dukungan yang besar dari semua pihak, baik pemerintah, DPR, dunia industri, dan masyarakat luas.
  9. Dilaksanakannya desentralisasi pendidikan dalam rangka otonomi daerah, memberikan peluang bagi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengembangan dan pengelolaan pendidikan Islam.
  10. Semakin meningkatkan tuntutan masyarakat akan pendidikan yang semakin merata dan bermutu.

Apabila peluang-peluang tersebut disikapi dan direspon dengan positif, serta disiasati dan dikembangkan secara maksimal dan sungguh-sungguh dalam sistem pendidikan Islam, maka akan menjadi suatu kekuatan yang akan mengantarkan pada pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan Islam. Semua ini menuntut adanya konsep baru yang strategi, dan antisipatif serta langkah-langkah operasional dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam di Indonesia.[41]

 

 

 

BAB III

MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN ISLAM: RESPON TERHADAP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2003 TENTANG SISDIKNAS

 

  1. A.   Paradigma Pengembangan Pendidikan Islam di Indonesia

Secara etimologis paradigma diartikan sebagai model atau kerangka berfikir. Sedangkan menurut Ismail SM. secara sederhana “paradigma diartikan sebagai cara pandang dan cara berfikir menyeluruh yang mendasari rancang bangun sesuatu”.[42] Merujuk dari pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan paradigma pendidikan Islam adalah suatu cara pandang atau cara berfikir menyeluruh yang mendasari rancang bangunan suatu sistem pendidikan Islam.

Pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehidupan, yang seluruh proses hidup dan kehidupan manusia adalah proses pendidikan, maka pendidikan Islam pada dasarnya hendak mengembangkan pandangan hidup Islami, yang diharapkan tercermin dalam sikap dan keterampilan hidup orang Islam. Dalam konteks ini muncul berbagai paradigma pengembangan pendidikan Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhaimin, yang mencoret ada tiga paradigma pengembangan Islam di Indonesia, yakni: Paradigma formisme, paradigma mekanisme, dan paradigma organisme.[43]

Pemotretan tersebut menggaris bawahi adanya paradigma pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, namun dalam realitasnya tidak seluruh paradigma tersebut berhasil dilaksanakan sebagaimana diharapkan, bahkan dalam pelaksanaannya mengalami anamoli. Hal ini dapat dilihat dari paradigma pertama, yang mencerminkan adanya pandangan dikotomis atau diskrit, dimana pendidikan Islam lebih diorientasikan pada kehidupan ukhrawi, sementara kehidupan duniawi dianggap tidak penting. Pandangan dikotomis inilah yang menimbulkan dualisme dalam sistem pendidikan, yaitu pendidikan agama terpisah dengan pendidikan umum, atau ilmu agama terpisah dengan ilmu umum.

Demikian juga dengan paradigma kedua, mendudukan pendidikan Islam hanya sebagai salah satu bagian dari proses pendidikan, yang diberikan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum. Sedangkan paradigma ketiga merupakan paradigma sintesa yang mengharapkan adanya pengintegrasian antara ilmu-ilmu pengetahuan dengan ilmu-ilmu agama dan etika, sehingga mampu melahirkan manusia-manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki keterampilan profesional sekaligus hidup dalam nilai-nilai agama. Paradigma ini baru dipahami sebatas wacana, dan belum terealisasikan secara merata, andaikan sudah dirintis dan diwujudkan dalam bentuk lembaga pendidikan, itu hanya terbatas pada sekolah atau madrasah-madrasah tertentu.

Dengan diberlakukannya UU nomor 20 tahun 2003, merupakan titik balik dalam pencerahan, pemberdayaan, dan pengembanngan sistem pendidikan Islam khususnya, maka anomali-anomali yang terjadi selama ini perlu dikaji kembali dan perlu adanya paradigma baru, dalam kerangka merespon tuntutan kebutuhan hidup dan kehidupan manusia serta membangun dan memberdayakan masyarakat, menuju masyarakat yang berkualitas, adil dan makmur, serta hidup bahagia di dunia dan di akhirat dibawah keridhoan Allah SWT.

Paradigma baru pendidikan Islam lebih diarahkan pada penyelenggaraan satuan pendidikan Islam dengan menitik beratkan pada prinsip pendidikan Islam berwawasan semesta. Dengan harapan mampu memberikan arah yang benar dalam sistem pendidikan Islam Indonesia, sesuai dengan makna yang terkandung dalam substansi UU tersebut.

Meminjam istilah A. Malik Fadjar, bahwa pendidikan berwawasan semesta adalah pendidikan yang tidak hanya berwawasan mendunia, tetapi berwawasan kehidupan secara utuh dan multi dimensional, yang meliputi wawasan tentang Tuhan, manusia dan alam secara integratif.[44] Orientasi pendidikan berwawasan semesta tidak hanya membuat dunia menjadi sejahtera, tetapi juga mengajarkan bahwa dunia sebagai ladang, sekaligus sebagai ujian untuk dapat lebih baik di akhirat.

Paradigma pendidikan berwawasan semesta, bertolak dari keimanan setiap muslim, bahwa Islam adalah agama wahyu terakhir yang mengemban misi rahmatan lil-‘alamin, yaitu terciptanya kerajaan dunia yang makmur, dinamis, harmonis dan lestari. Sehingga seluruh penghuninya, baik manusia maupun makhluk lain merasa aman, nyaman dan kerasan di dalamnya. Misi rahmatan lil-‘alamin dapat tercipta secara dinamis, manakala manusia dapat mengemban fungsinya sebagai khalifah secara konsekuen dan penuh tanggung jawab. Dalam arti, dapat menempatkan dirinya secara proporsional dalam hubungan dengan Allah SWT, sesama manusia dan alam.

Agar manusia dapat mengemban fungsinya sebagai khalifah secara konsekuen, diperlukan ikhtiar pendidikan yang sistematis dan berencana, dapat membimbing dan mengarahkan, serta mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya, sehingga manusia tersebut mampu mengemban amanat dari Allah, yakni menjalankan tugas hidupnya sebagai ‘abdulah, dan sekaligus sebagai khalifah dalam rangka mewujudkan rahmatan lil alamin.

Karna itu ikhtiar pendidikan Islam lebih diarahkan pada paradigma pendidikan berwawasan semesta, agar dimensi ketuhanan tetap ada pada diri manusia secara bersama, saling berkait dan tak terpisah satu sama lain. Pendidikan berwawasan semesta ini, sebagai mana diketemukan oleh A. Malik Fadjar, meliputi wawasan tentang Ketuhanan yang akan menumbuhkan sikap idiologi, idealisme, cita-cita dan perjuangan. Wawasan tentang manusia akan menumbuhkan kearifan, kebijaksanaan, kebersamaan, demokratis, egalitarian, menjujung tinggi hak azazi manusia, dan sebaliknya menentang anarkisme dan kesewenang-wenangan. Dan wawasan tentang alam akan melahirkan semangat dan sikap ilmiah, sehingga melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesadaran yang mendalam melestarikannya, karena alam bukan semata-mata sebagai objek yang harus dieksploitasi seenaknya, melainkan sebagai mitra dan sahabat yang ikut menentukan corak kehidupan. [45]

Dengan paradigma pendidikan berwawasan semesta, akan melahirkan manusia berdimensi Ketuhanan dan sekaligus terpadu secara bersama-sama dengan dimensi kemanusiaan, dan kealaman, sehingga mampu mewujudkan dimensi rahmatan lil-‘alamin.

Dalam konteks pembaharuan sistem pendidikan Islam di Indonesia diletakkan pada paradigma tersebut, dengan membangun kerangka filosofis dan teoritis pendidikan, dan juga membangun sistem pendidikan Islam yang diproyeksikan melalui laboratorium fungsi ganda, yakni peningkatan mutu akademik dan pengembangan usaha bisnis.

 

  1. B.   Strategi Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam di Indonesia

Diberlakukannya Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, memiliki implikasi langsung dan mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan Islam. Untuk kepentingan itu, pembaharuan sistem pendidikan Islam merupakan suatu keharusan, dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pendidikan Islam.

Ikhtiar pembaharuan Islam dilakukan, karena ada beberapa isu srtategis yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia termasuk pendidikan Islam. Antara lain:

1)   Adanya tuntutan diterapkannya prinsip demokrasi, disentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak azazi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2)   Adanya perkembangan ilmu dan teknologi yang semakin pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan.

3)   Adanya tuntutan akuntabilitas dan relevansi pendidikan, dan

4)   Lemahnnya kemampuan masyarakat dalam bidang pendidikan.

Dengan mendasarkan pada isu-isu di atas, ada beberapa syarat dasar yang diperlukan dalam pembaharuan sistem pendidikan Islam, sehingga akan terwujud perubahan-perubahan positif dalam pendidikan Islam. E. Mulyasa menyebutkan antara lain “sikap positif terhadap pembaharuan bagi semua komponen, dan adanya sumber yang diperlukan untuk mengadakan pembaharuan.”[46] Sedangkan Zamroni menyebutkan: ada dua hal yang perlu dilakukan, yakni “mengidentifikasikan berbagai problem yang menghambat terlaksananya pendidikan, dan merumuskan pembaharuan (reformasi) yang bersifat strategi dan praktis sehingga dapat diimplementasikan dilapangan.[47]

Berdasarkan pandangan di atas, pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia yang ditawarkan disini adalah mereformasikan konsep pendidikan Islam, dengan langkah-langkah: Pertama, membangun kerangka filosofis dan teoritis pendidikan Islam; Kedua, Membangun sistem pendidikan Islam yang diproyeksikan melalui laboratorium fungsi ganda.

Laboratorium fungsi ganda yang dimaksud meliputi: pertama, peningkatan mutu akademik yang mencakup (1) perumusan visi, misi, dan tujuan pendidikan; (2) pengembangan kurikulum dan materi ajaran pendidikan dengan prinsip diverifikasi; (3) metodologi pembelajaran; (4) profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan; (5) pengembangan menejemen; (6) pengadaan sarana dan prasarana; (7) membangun jaringan kemitraan (network), dan Kedua, pengembangan usaha dan bisnis.

 

  1. C.   Konsep Pendidikan Islam Berwawasan Semesta

Pada hakekatnya konsep pendidikan Islam adalah konsep yang sangat ideal, karena digali dari sumber dasar Islam. Hal ini dapat dilihat secara konseptual dari berbagai pendapat intelektual muslim, seperti Hasyim Amir mengemukakan, bahwa “pendidikan Islam adalah pendidikan yang idealistik, yakni pendidikan yang integralistik, humanistik, fragmatik dan berakar budaya kuat”. Begitu juga dengan A. Malik Fadjar menyebutkan, “konsep pendidikan Islam adalah pendidikan yang berwawasan semesta, barwawasan kehidupan multi dimensional, yang meliputi wawasan tentang Tuhan, manusia, dan alam secara integratif”.[48] M. Rusli Karim, menambahkan bahwa: ”konsep pendidikan Islam tidak hanya didasarkan kemslahatan umum (humanisme universal), melainkan juga bermuara pada pembentukan manusia yang mencakup dimensi imanensi (horisontal) dan dimensi transendensi (vertikal).[49] Sedangkan A. Syafi’i Ma’arif, menyatakan: ”di mata Al-Qur’an, eksistensi manusia di muka bumi hanyalah bermakna, bila kegiatan buminya diorientasikan secara sadar ke langit. Tanpa orientasi semacam itu apapun bentuk kegiatan, termasuk kegiatan pendidikan tidak akan mempunyai nilai di sisi-Nya”.

Pandangan tersebut menunjukkan adanya ide-ide cemerlang dari para pemikir intelektual muslim Indonesia dalam mengonsep pendidikan Islam, dan jika konsep tersebut dapat terimplementasikan dengan baik dilapangan (penyelenggaraan satuan pendidikan Islam). Jelas akan mengantarkan pendidikan Islam kesuatu puncak kemajuan, namun demikian ide-ide tersebut ternyata belum direspon secara positif oleh para penyelenggara pendidikan Islam.

Karena itu, ide-ide tersebut akan diformulasikan kembali dan dikemas melalui konsep pendidikan Islam. Dengan langkah-langkah membangun kerangka dasar filosofis-filosofis, dan sistemnya yang diproyeksikan melalui laboratorium fungsi ganda.

 

  1. 1.  Membangun Kerangka Filosofis Pendidikan Islam

Suatu usaha pembaharuan pendidikan dapat terarah dengan baik apabila didasarkan pada kerangka dasar filosofis dan teoritis pendidikan yang mantap. Artinya untuk menyelenggarakan pendidikan tentu harus memahami ilmu pendidikan, dan sudah barang tentu memerlukan landasan-landasan yang berasal dari filsafat atau setidak-tidaknya mempunyai hubungan dengan filsafat. Dikatakan landasan, bila filsafat melahirkan pemikiran yang teoritis mengenai pendidikan, dan dikatakan hubungan bila berbagai pemikiran mengenai pendidikan memerlukan iluminasi dan bantuan penyelesaian dari filsafat.

Karena itu langkah awal dalam pembaharuan sistem pendidikan Islam adalah membangun kerangka filosofis dan teoritis pendidikan Islam secara jelas, dengan asumsi dan kaitan erat antara dimensi fondasional pendidikan Islam dengan dimensi struktural dan operasionalnya. Jika tidak, maka akan berimplikasi langsung terhadap praktek pendidikan Islam. Dengan kata lain akan terjadi salah arah dan sasaran (mis-oriented), rapuh serta tidak memiliki jati diri.

Berbicara mengenai pendidikan Islam tidak lepas dari pembicaraan mengenai pandangan hidup Islami yang tercermin dari sikap hidup dan keterampilan hidup orang Islam. Secara filosofis pandangan hidup Islam bermula dari pemahaman tentang hakekat dimensi positif manusia.

Sebagai ilustrasi, Ali Syarianti yang dikutip Azyumardi Azra mengungkapkan, bahwa “keunikan manusia yang mempunyai dua dimensi dengan dua kemungkinan yang terbuka baginya. Misalnya tentang terdapatnya kontradiksi antara Tuhan dan Iblis dalam diri manusia, atau dalam proses lebih lanjut antara manusia yang berbeda dalam garis Habil dan Qabil yang merupakan simbol manusia baik dan orang jahat”.[50]

Hakekat manusia dalam sikap dan keterampilan hidupnya berdimensi negatif, karena dimensi keimanan atau spiritual (qalb), rasionalnya (aql) tidak difungsikan untuk mengendalikan dimensi negatif tersebut, sehingga barometer kehidupannya hanya berdasarkan dan dikendalikan hawa nafsu yang dimiliki. Manusia seperti ini pada giliranya akan berbuat kemungkaran, kesombongan, kerusakan, kezaliman, dan kebodohan. Ilmu pengetahuanlah yang akan mempengaruhi semuanya.

Bertolak dari pandangan di atas, bahwa peran dan kedudukan ilmu pengetahuan, dalam arti luas yaitu ilmu agama dan ilmu umum (duniawi) akan bisa mempengaruhi sifat, sikap dan keterampilan hidup manusia, maka bangunan dasar filosofis dalam sistem pendidikan Islam harus diletakkan pada setting pengembangan, penyebaran, penerapan (transfer) dan internalisasi ilmu pengetahuan.

Semua ini berindikasi bahwa pendidikan yang benar haruslah melibatkan pelatihan fisik dan pendisiplinan fakultas spiritual manusia secara seimbang dan integral. Konsekuensinya, manusia harus diberi informasi yang patut dan diajari mengenai kemampuan-kemampuan dan keterbatasan fisik dan moral, juga mengenai hal-hal yang memungkinkan untuk meningkatkan perkembangan dirinya.

Pandangan diatas menunjukan suatu pemahaman atau penafsiran mengenai Islam yang berupa ilmu pengetahuan, filsafat, sains, dan lainnya terhadap makna hidup, yakni pandangan hidup yang dimanifestasikan dalam sikap  hidup dan keterampilan hidup seseorang yang dapat mendatangkan berkah, yaitu nilai tambah kenikmatan dan kebahagiaan dalam hidup. Pandangan ini berangkat dari makna al-hayah (hidup) adalah al-harakah (bergerak atau gerakan/kegiatan), dan al-harakah adalah al-barakah (bergerak atau beraktifitas yang bisa mendatangkan berkah), sedangkan al-barakah adalah al-ziyadah (nilai tambah dalam hidup), al-ni’mah (kenikmatan dan kenyamanan hidup), dan al-sa’adah (kebahagiaan).

Spektrum diatas merupakan tugas dan kerja monumental pendidikan Islam dalam mengorientasikan satuan pendidikannya, untuk dapat menyiapkan kader-kader ‘abdullah, sekaligus khalifatullah. Dengan itu secara fungsional keberadaanya memiliki dimensi ketuhanan, dimensi  kemanusiaan, dan dimensi kealaman, dalam kerangka menjadi pemeran utama terwujudnya tatanan hidup yang rahmatan lil-‘alamin.  

Membangun kerangka filosofis dan teoritis pendidikan harus memandang secara propesional, bahwa hakekat manusia memiliki dua dimensi antara dimensi imaniyah (positif), dan dimensi kafiriah (negatif) dalam pandangan hidupnya, baik yang berhubungan dengan Allah, manusia dan alam. Implikasi dari bangunan tersebut terkait dengan hubungan sistem pendidikan Islam. Imam Barnadib menyebutkan, ada tiga bangunan sistem filsafat :

  1. Realita, yakni mengenai kenyataan yang menjurus masalah kebenaran. Realita ini dipelajari oleh matafisika atau ontologi.
  2. Pengetahuan, yang berusaha menjawab pertanyaan mengenai pengetahuan dan pengetahuan dipelajari oleh epistimologi.
  3. Nilai, yang dipelajari oleh aksiologi, tentang pertanyaan yang dicari jawab mengenai nilai-nilai yang bagaimana yang dikehendaki oleh manusia dan yang dapat digunakan sebagai dasar hidupnya.
  4. Ajaran berfikir, yakni menyangkut masalah hubungan yang benar dan tepat antar gagasan yang telah dimiliki oleh manusia sebagai hasil epistimologi. Hal ini dipelajari oleh logika.[51]

 Dari pandangan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa pandangan mengenai realita dikaji oleh ontologi, pandangan mengenai pengetahuan dikaji oleh epistimologi, dan pandangan mengenai nilai dikaji oleh aksiologi, dan semua ini disebut sistem filsafat. Karena itu banyak pakar yang memberikan konsep tentang substansi dari filsafat, seperti al-Syaibani yang dikutip Muhaimin menyebutkan: ”tabi’ah al-kaun (hakekat jagat raya), tabi’ah al-insan (hakekat manusia), tabi’ah al-mujtama’ (hakekat masyarakat), tabi’ah al-ma’rifah al-basyariyyah (hakekat pengetahuan manusia), dan tabi’ah al-qiyam al-khuluqiyah (hakekat nilai-nilai akhlak)”. Bertolak dari pandangan di atas, pembahasan ini hanya ditekankan pada hakekat manusia, sebab berbicara pendidikan tidak lepas dari manusia dan dalam hidupnya yang berhungan erat dengan aspek-aspek tersebut.

Dimensi realita (ontologi), bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Dengan segala entisitasnya terdiri dari unsur jasmaniah, nafsiyah dan ruhiyah. Yang dilengkapi dengan potensi-potensi pokok, seperti: al-qalb, al-aql, dan al-nafs. Secara propesional nafsiyah duduk pada posisi antara jasmaniyah dan ruhaniyah, dengan posisi ini manusia memiliki kecenderungan yang unik, artinya tergantung pada alat penggeraknya (nafsiyah). Jika nafsiyah berada pada posisi jasmaniyah, dan dapat dukungan penuh dari al-nafs serta pertimbangan dari al-aql, maka manusia dengan segala alat potensialnya cenderung memenuhi unsur biologis (materi) nya. Pada posisi demikian, manusia berada pada dimensi kafiriyah (negatif), atau dalam bahasa Al-Qur’an disebut Asfala Safilin, yakni berada pada posisi terendah (Q. S. 95:5). Sebaliknya jika nafsiyah berada pada posisi ruhaniyah, dan mendapat dukungan penuh dari al-qalb serta pertimbangan dari al-aql, maka manusia dengan segala alat potensialnya cenderung memenuhi kebutuhan ruhnya dan mengajak manuju ke Tuhannya, karena ruh berasal dari Allah SWT. Pada posisi demikian, manusia berada pada dimensi imaniyah (positif), atau dalam bahasa Al-Qur’an disebut Ahsani Taqwim, yakni berada pada posisi teratas atau sempurna (Q.S. 95:4).

Dari pandangan ontologi tersebut menunjukkan bahwa realita manusia pada dasarnya memiliki dua dimensi, antara dimensi posistif dan dimensi negatif yang dapat membentuk pandangan hidup manusia.

Dimensi epistimologi, melihat kondisi demikian, Allah SWT menurunkan al-‘ilm atau al-ma’rifah (pengetahuan), yang diprogram melalui pendidikan, dalam rangka untuk memberikan alternatif pilihan (kemungkinan-kemungkinan) yang diambil oleh manusia. Dalan konteks penyelenggaraan pendidikan Islam, diperlukan adanya jati diri (pendirian) dalam menentukan pandangan hidup manusia bagaimana yang akan diorientasikan, karena hal ini akan berimplikasi pada konsep dasar kurikulum.

Jika orientasinya pada pemenuhan kebutuhan jasmaniyah atau pandangan hidup duniawi saja, maka program pendidikan harus didesain (visi, misi, tujuan dan muatan/conten pendidikan) diarahkan pada pemenuhan kebutuhan duniawi saja. sebaliknya jika orientasinya pada pemenuhan kebutuhan ruhaniyah (kebutuhan hidup di dunia dan di akhirat) atau pandangan semesta, maka program pendidikan harus di desain (visi, misi, tujuan, dam muatan content pendidikan), diarahkan pada pemenuhan kebutuhan hidup didunia dan akhirat.

Dimensi nilai (aksiologi), dengan adanya pandangan hidup yang tercermin dalam sikap dan ketrampilan hidup manusia sebagai hasil pilihan dari pengetahuan, maka manusia dapat menentukan nilai-nilai mana yang akan digunakan dalan hidup dan kehidupan ini. Hal ini terkait dengan tujuan diciptakannya manusia oleh Allah SWT. dalam pandangan Islam bahwa tujuan diciptakannya manusia tak lain adalah untuk mengemban tugas Allah menjadi ‘abdulah dan sekaligus sebagai khalifatullah fil ardhi, dalam rangka mewujudkan tatanan hidup yang rahmatan lil-‘alamin.

 

  1. 2.  Membangun Sistem Pendidikan Islam

Dalam rangka membangun konsep pendidikan Islam sebagai konsekuensi berlakunya UU No. 20 tahun 2003, selain membangun kerangka filosofis dan teoritis pendidikan, juga membangun sistem pendidikan Islam yang diproyeksikan melalui laboratorium fungsi ganda.  

  1. a.   Membangun Muatan (Content) Sistem Pendidikan Islam

Upaya membangun sistem pendidikan Islam yang perlu mendapat prioritas adalah bangunan muatan (content) pendidikan, bukan metodologinya. M. Naquib Al-Attas menjelaskan “apa yang harus direncanakan dan diimplementasikan bahkan metodologi pendidikan atau teknik-teknik pengajaran sebagai objek utama usaha untuk merencanakan sistem pendidikan yang koheren dan rasional, melainkan muatan dari apa yang diajarkan”. Hal ini bukan berarti bahwa metodologi atau teknik pengajaran itu tidak penting, namun yang perlu diprioritaskan adalah bangunan aspek muatan.

Bangunan muatan pendidikan Islam, menurut M. Naquib Al-Attas, berangkat dari pandangan bahwa karena manusia itu bersifat dualistis, maka muatan pendidikan harus memiliki dua aspek. Pertama, yang memenuhi kebutuhannnya yang berdimensi permanen dan spiritual; dan kedua, yang memenuhi kebutuhan material dan emosional.[52] Disini perlu ditambahkan lagi yaitu yang ketiga, yang memenuhi kebutuhan keterampilan manusia atau kecakapan hidup manusia. Dengan demikian ada tiga aspek muatan yang membangun sistem pendidikan Islam, yaitu: (1) aspek Ke-Islaman; (2) aspek Keilmuan; dan (3) aspek Life Skill.

Aspek ke-Islaman merupakan kontent pendidikan Islam yang pokok, dalam rangka memenuhi kebutuhan yang berdimensi permanen dan spiritual. Dengan kata lain sebagai dasar dalam menumbuh-kembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Pemahaman ke-Islaman mengandung dua unsur,  yaitu pertama sebagai muatan berupa materi pendidikan Islam, artinya bahwa muatan sistem pendidikan Islam harus memuat materi-materi pokok ajaran Islam yang akan diberikan kepada peserta didik, dengan meliputi: materi akidah, syari’ah, akhlak, dan sejarah/tarikh. Aspek ini menjadi core dari aspek lain, seperti aspek keilmuan, aspek life skill, dan menjadi nilai-nilai dasar dari pengembangan laboratorium fungsi ganda.

Secara konseptual tujuan materi keIslaman adalah:” agar peserta didik mampu memahami, menghayati, meyakini dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT, dan berakhlak mulia”. Sejalan dengan itu M. Naquib menjelaskan bahwa “seorang muslim yang mengetahui Islam dengan baik akan menjadi seorang muslim yang ‘alim ataupun ‘arif dan segala sikap dan tindak tanduknya terjaga oleh ilmu dan pengetahuannya.

Pandangan ini menunjukan bahwa dengan diberikannya materi pendidikan Islam, dengan segala konsekuensinya, akan menjadikan peserta didik mampu mengetahui, memahami, menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, sehingga peserta didik tersebut menjadi seorang muslim yang ‘alim dan ‘arif.

Dilihat dari sistematika ajaran Islam, ada hubungan yang erat antara materi yang satu dengan lainnya. Karena materi-materi tersebut merupakan hirarchi keilmuan dibidang agama, yang semuanya bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah.

Al-Qur’an dan Sunnah merupakan sumber utama ajaran Islam, dalam arti merupakan sumber akidah (keimanan), syari’ah (ibadah dan muamalah), akhlak dan sejarah Islam, sehingga kajiannya berada pada setiap unsur tersebut. Akidak merupakan akar atau pokok agama yang harus diinternalisasikan kedalam diri peserta didik, sehingga dengan akidah kuat, akan termotivasi dirinya untuk mengamalkan ibadah, muamalah dan akhlak. Syari’ah merupakan sistem norma yang mengatur hubungan manusia dengan Allah yang diatur melalui ibadah dalam arti khas (thaharah, shalat, zakat, puasa dan haji), sedangkan dengan sesama manusia, dan alam atau makhluk lain, disebut muamalah dalam arti luas. Akhlak merupakan aspek sikap atau kepribadian hidup manusia, dalam arti memberikan teknik pada sistem norma (syari’ah) yang mengatur hubungan manusia dengan Allah (ibadah khas), dan hubungan manusia dengan manusia dan makhluk lain atau alam (muamalah). Semua ini menjadi sikap hidup dan kepribadian hidup manusia dalam menjalankan dan mengembangkan sistem kehidupanya, yakni kehidupan politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kekeluargaan, iptek, kebudayaan dan lingkungan hidup,  dan lain sebagainya yang dilandasi oleh akidah yang kuat. sedangkan tarikh atau sejarah merupakan perkembangan perjalanan hidup manusia muslim dari masa kemasa dalam ikhtiar bersyari’ah, berakhlak serta dalam mengembangkan sistem kehidupannya yang dilandasi oleh akidah.

Sedangkan unsur kedua, sebagai muatan (content) berupa nilai-nilai pendidikan Islam, artinya muatan (content) ini dapat diinternalisasikan melalui penciptaan kondisi lingkungan belajar dikelas (proses pembelajaran), dan lingkungan sekolah yang kondusif, harmonis, dialogis, dan penuh dengan nilai-nilai Islami, sehingga akan tercipta kultur sekolah yang penuh dengan nuansa Islami. Konsekuensinya harus ada komitmen bersama dari unsur-unsur pengelola pendidikan.

Muatan kedua adalah aspek keilmuan. Dalam rangka membangun sistem pendidikan Islam, aspek keilmuan ini penting sebagai muatan (content) pendidikan. Sebab Islam menempatkan ilmu pengetahuan pada status yang sangat istimewa, hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT, dalam Q.S. Al-Mujaadilah ayat 11. Artinya: “…… Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat…..”. Bukti signifikansinya bahwa wahyu pertama diterima Nabi saw. dimulai dengan perintah Allah ”bacalah” atau iqra’ (Q.S., 96:1-5). Makna iqra’ bisa juga “mengkaji, menelaah, menganalisis” terhadap fenomena-fenomena yang diciptakan oleh Allah, baik yang tertulis (Al-Quran), maupun yang tidak tertulis (tanda-tanda atau simbol-simbol Allah di alam ini). Dalam ayat berikutnya (Q.S., 96:4-5). Menunjukkan arti penting membaca sebagai aktivitas intelektual dan menulis yang dilambangkan dengan qalam. Abdurrahman Mas’ud mendefinisikan “qalam” adalah “sebagai simbol transformasi ilmu pengetahuan, nilai, dan keterampilan dari generasi ke generasi berikut”.[53]

Pemahaman ilmu pengetahuan disini bukan pemahaman yang dikotomis melainkan pemahaman kebersatuan dari sumber Allah SWT. M. Naquib Al-Attas menegaskan bahwa “semua ilmu pengetahuan datang dari Allah SWT”.[54] Karena itu bangunan ilmu pengetahuan dalam sistem pendidikan Islam harus menghilangkan pemikiran dikotomis. Abdurrahman Mas’ud menjelaskan secara teoritis, bahwa: ajaran dasar Islam tidak memberikan tempat pada pola fikir dikotomis dalam pendidikan dan keilmuan Islam. Kecenderungan pemikiran polarisasi demikian, lebih merupakan mainstrem historis yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun kebenaran, misi, dan subtansi ajaran Islam yang universal tentu tidak mengenal sekat-sekat kekinian dan kedisinian.[55]

Pandangan ini perlu digaris bawahi, bahwa dalam ajaran Islam tidak memberikan tempat pada pola fikir dikotomis, namun karena adanya keterbatasan hidup manusia, kemuliaan tanggung jawab untuk mencarinya, dan ketidakterbatasannya ilmu pengetahuan yang bersumber dari Allah, maka secara realitas para sarjana muslim membagi dan mengklarifikasikan ilmu pengetahuan.

Al-Baghdadi misalnya yang dikutip oleh Wan Mohd Nor Wan Daud, mengklasifikasikan ilmu pengetahuan terbagi dua: (a) ilmu pengetahuan Allah SWT yang absolut; (b) ilmu pengetahuan hewani yang terdiri dari ilmu pengetahuan natural, primer dan sekunder, yaitu ilmu pengetahuan yang dicari (muktasab).[56] Sementara M. Naquib Al-Attas, mengategorikan ilmu pengetahuan ke dalam dua bagian, yaitu iluminasi (ma’rifat), dan ilmu sains, atau dalam bahasa melayu yang pertama disebut ilmu pengenalan dan yang kedua disebut ilmu pengetahuan. Dalam pandangannya, beliau mengategorisasikan ilmu tersebut didasarkan pada hakekat yang inheren dalam keragaman ilmu manusia dan cara-cara yang mereka tempuh untuk memperolehnya.

Sedangkan menurut Usman Abu Bakar, ilmu pengetahuan terbagi kedalam empat: (a) naql, yakni bersumber dari ajaran Islam (Al-Qur’an dan Sunnah) yang tertulis; (b) ‘aql, yakni yang bersumber dari akal dan rasio (intelek) dengan segala pengembangannya; (c) insaniyah, yakni bersumber dari hubungan manusia; dan (d) kauniyah, yakni bersumber dari alam.[57]

Klasifikasi tersebut sudah mengakomodir perkembangan dunia pendidikan kontemporer dalam memenuhi tuntutan perkembangan zaman. Hal ini dapat diuraikan, pertama, ilmu naql, yakni ilmu yang digali dan didasarkan dari sumber ajaran Islam (Al-Qur’an dan Sunnah), dan dikembangkan oleh intelektual muslim dari generasi ke generasi. Wujud dari ilmu naql adalah ilmu ke-Islaman tradisional, seperti: Ulumul-Qur’an, Ulumul-Hadits, akidah, syari’ah (ibadah dan muamalah), akhlak, ilmu kalam, tashawwuf, serta sejarah Islam atau tarikh dan lain sebagainya.

Tujuan ilmu naql (ilmu ke-Islaman tradisional), meminjam istilah M. Naquib Al-Attas adalah sebagai bentuk persiapan spiritual peserta didik,[58] agar mampu mengetahui, memahami, menghayati, meyakini, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, sehinggga menjadi seorang muslim yang beriman, bertaqka, ‘alim, ‘arif, dan segala sikap dan  keterampilan terjaga oleh ilmu dan pengetahuan ke-Islaman yang dimilikinya. Internalisasi ilmu naql ini menjadi anak didik memiliki dimensi ketuhanan yang dapat menumbuhkan sikap idiologi, idealisme, cita-cita dan perjuangan.

Kedua, Ilmu ‘Aql, yakni suatu ilmu yang bersumber dari akal atau rasio (intelek). Akal (‘aql) adalah fakultas mental yang mensistematiskan dan menafsirkan fakta-fakta empiris menurut kerangka logika, memungkinkan pengalaman menjadi sesuatu yang bisa dipahami. Pengertian ilmu ‘aql, adalah sesuatu pengetahuan yang dihasilkan dari kajian, analisis tentang suatu objek empiris sehingga menjadi sesuatu yang bisa dipahami. Bentuk dari ilmu ‘aql seperti: filsafat, dan matematika, logika, dan lain sebagainya. Tujuan diberikan ilmu ‘aql, agar anak didik menjadi manusia yang ulil albab.

Ketiga, Ilmu Insaniyah, artinya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dan bersumber dari manusia, seperti: ilmu kedokteran, biologi, sosiologi, ekonomi, politik, hukum dan antropologi, serta psikologi. Dalam konteks pendidikan Indonesia disebut dengan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Ilmu insaniyah ini akan memberikan wawasan kepada peserta didik tentang manusia, sehingga diharapkan anak didik memiliki dimensi kemanusiaan, yang dapat menumbuhkan kearifan, kebijaksanaan, kebersamaan, demokratis, egalitarian, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan sebaliknya menentang anarkisme dan kesewenang-wenangan.

Keempat, Ilmu Kauniyah, artinya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan dan bersumber dari alam, seperti: fisika, kimia, geologi, geografi, dan lain sebagainya atau dalam bahasa globalnya meliputi natural dan science. Yang ada kaitannya dengan alam, atau dalam konteks keIndonesiaan disebut dengan Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Ilmu kauniyah ini pada dasarnya akan memberikan wawasan tentang alam, sehingga peserta didik dapat memiliki dimensi kealaman, yang dapat melahirkan semangat dan sikap ilmiah, sehingga melahirkan ilmu pengetahuan teknologi, serta kesadaran yang mendalam untuk melestarikanya, karena alam bukan semata-mata sebagai objek yang harus dieksploitasi seenaknya, melainkan sebagai mitra dan sahabat.

Aspek yang ketiga dari muatan pendidikan Islam adalah aspek life skill. Aspek ini memberikan bekal kepada peserta didik tentang bagaimana memiliki kecakapan hidup. Pada dataran inilah pentingnya konsep link and match dalam dunia pendidikan, atau dalam kurikulum yang baru disebut Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK).

Dalam konteks pendidikan, unsur-unsur yang dapat menumbuh-kembangkan kecakapan hidup manusia adalah bahasa, teknologi, dan interpreneurship (jiwa kewirausahaan). Bahasa merupakan salah satu unsur kecakapan hidup manusia dalam berkomunikasi dengan lainnya, teknologi juga demikian, sebagai alat untuk mempermudah ikhtiar manusia dalam mencari kebahagiaan hidup, intrepreneurship (jiwa kewirausahaan) merupakan unsur kecakapan hidup dalam berusaha dan bekerja.

Hal-hal yang diuraikan di atas, pada dasarnya memberikan landasan dalam membangun sistem pendidikan Islam yang akan diproyeksikan melalui pengembangan laboratorium fungsi ganda. Hal ini dimaksud agar dapat mewujudkan akuntabilitas pendidikan Islam yang mandiri menuju keunggulan.    

 

  1. b.   Pengembangan Laboratorium Fungsi Ganda

Makna esensial dari mengembangkan laboratorium fungsi ganda dalam dunia pendidikan adalah menjadikan lembaga pendidikan sebagai tempat peningkatan mutu akademik dan mengembangkan dunia bisnis. Atau dengan kata lain memberdayakan lembaga pendidikan sebagai tempat untuk meningkatkan mutu akademik dan sekaligus berfungsi untuk mengembangkan usaha bisnis.

Pemberdayaan ini relevan dengan visi pendidikan nasional yang ditetapkan dalam UU no.20 tahun 2003, yakni “terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah”. Visi di atas mengandung kemandirian sekolah dalam mengelola dan melaksanakan proses pendidikan menuju keunggulan.

Kaitannya dengan konsep Laboratorium fungsi ganda adalah untuk menjadikan kemandirian sekolah dalam mengelola dan melaksanakan satuan pendidikannya dalam kerangka menuju keunggulan. Upaya mewujudkan kemandirian dan keunggulan sekolah, sangat ditentukan pada mutu akademik, dan pengembangan usaha bisnis.

1)   Peningkatan Mutu Akademik

Berhasil tidaknya sekolah/madrasah dapat dilihat dari penyelenggaraan programnya, dan ini sangat terkait dengan sistem akademiknya. Artinya keberhasilan sekolah/madrasah sangat ditentukan sistem akademiknya, karena itu harapan masyarakat agar lembaga pendidikan Islam ini akuntabel, maka upaya yang dilakukan adalah menata kembali sistem akademiknya.

Sistem akademik yang dimaksud disini adalah unsur-unsur atau komponen yang terlibat langsung dalam pendidikan, seperti: pendidik, anak didik, kurikulum, alat-alat teknologi dan informasi, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana (fasilitas fisik), dan karyawan. Unsur-unsur tersebut harus dapat difungsikan  seoptimal mungkin dan secara terpadu atau saling terkait dan mendukung.

Upaya menata sistem akademik dalam rangka mencapai akuntabilitas lembaga pendidikan Islam menurut Fasli Jalal adalah: diperlukan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, kemampuan manajemen tinggi, komitmen yang kuat untuk mencapai keunggulan, sarana penunjang yang memadai dan perangkat aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten oleh institusi pendidikan.

Pendapat tersebut manggarisbawahi, bahwa dalam menata sistem akademik lembaga pendidikan ada beberapa langkah yang harus diperhatikan antara lain:

1)    menciptakan suasana lingkungan sekolah/madrasah, dan suasana belajar dan pembelajaran yang kondusif, harmonis, dialogis, dan penuh dengan nuansa Islami

2)    mendisain dan mengembangkan kurikulum yang relevan dengan memperhitungkan kebutuhan peserta didik dan masyarakat

3)    memerlukan sumber daya manusia yang memiliki dedikasi dan kemampuan dalam mengelola proses belajar mengajar dan lembaga pendidikan Islam

4)    adanya komitmen bersama dari para pengelola (pimpinan, pendidik, karyawan, dewan sekolah, komite sekolah) untuk mencapai kemandirian dan keunggulan

5)    adanya fasilitas yang menunjang dalam penyelenggaraan satuan pendidikan

6)    adanya perangkat aturan yang jelas dalam penyelenggaraan satuan pendidikan, dan dilaksanakan secara konsisten oleh para pengelola.

Asumsinya jika langkah-langkah tersebut dapat terimplementasikan dalam satuan pendidikan Islam secara baik dan konsisten, maka akan meningkatkan mutu akademik. Karena itu upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan mutu akademik lembaga adalah memberdayakan semua komponen yang terlibat dalam proses pendidikan. Sehingga lembaga pendidikan tersebut tetap terjaga dan terjamin kelulusannya.

Upaya peningkatan mutu akademik sangat terkait dengan produktifitas komponen-komponen pendidikan Islam, terutama keprofesionalan para pengelola pendidikan.

2)   Penajaman Visi Dan Misi Pendidikan Islam

Akuntabilitas suatu lembaga pendidikan Islam, dan pendidikan Islam yang akuntabel dalam rangka menuju kemandirian dan keunggulan, adalah senantiasa memiliki visi dan misi yang jelas, dan harus dipahami oleh semua unsur pengelola pendidikan sebagai landasan kerjasama yang dapat memberikan kekuatan dalam penyelenggaraan program akademik (pendidikan). Sebab visi dan misi merupakan suatu pandangan atau keyakinan bersama seluruh komponen sekolah akan keadaan masa depan yang diinginkan. Eksistensi visi dan misi akan memberikan inspirasi dan dorongan seluruh warga lembaga pendidikan Islam untuk bekerja lebih giat dalam meningkatkan fungsi akademiknya. Karena itu visi dan misi lembaga pendidikan Islam harus dinyatakan dalam kalimat yang jelas, positif, realitas, menantang, mengundang partisipasi dan menunjang gambaran masa depan.

Relevansinya dengan visi dan misi pendidikan Islam tentu tidak terlepas dari visi dan misi agama Islam. Sebagaimana diyakini setiap muslim bahwa Islam adalah sebagai agama wahyu terakhir yang mengemban misi rahmatan lil-‘alamin, yakni terciptanya kerajaan dunia yang makmur, dinamis dan harmonis.

Merajuk visi dan misi utama Islam tersebut maka visi yang akan dirumuskan dalam konteks pendidikan Islam berwawasan semesta, adalah”terwujudnya sistem pendidikan Islam sebagai pranata penyiapan kader-kader abdullah sekaligus khalifah yang memiliki kualitas iman dan taqwa serta penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan tinggi sehingga dapat mewujudkan kehidupan yang rahmatan lil-‘alamin”.

Implikasi dari rumusan visi tersebut perlu dijabarkan secara operasional melalui misi pendidikan Islam. Mengingat luasnya cakupan penataan sistem pendidikan Islam, maka perumusan misi pendidikan Islam dapat dipetakan: a) menciptakan suasana dan iklim pendidikan yang kondusif, harmonis, demokratis, berkeadilan, dan penuh dengan nilai-nilai Islami; b) menciptakan lembaga pendidikan sebagai pusat penyiapan kader-kader yang profesional, berdedikasi tinggi (akhlak mulia); d) membantu dan memvasilitasi pembangunan potensi anak bangsa secara utuh; dan e) memberdayakan peran serta masyarakat dalam mencapai akuntabilitas lembaga pendidikan Islam secara madiri menuju keunggulan.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan Islam tersebut, jika dijadikan landasan kerjasama dalam meningkatkan mutu akademik pendidikan Islam, maka akan memberikan nuansa baru dalam sistem pendidikan Islam kedepan, dan pada gilirannya akan tercapai akuntabilitas pendidikan Islam. Karena itu visi dan misi tersebut harus diinternalisasikan dan dijabarkan melalui tujuan pendidikan Islam.

3)   Mempertegas Tujuan Pendidikan Islam

Sesuai dengan visi dan misi pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam harus mencerminkan kemampuan sistem pendidikan Islam untuk mengakomodasi berbagai tuntutan yang bersifat multidimensional. Dalam konteks pendidikan Islam berwawasan semesta, dimana anak didik akan dibekali dengan berbagai wawasan ilmu pengetahuan, yakni wawasan tentang Tuhan, wawasan tentang manusia, dan wawasan tentang alam, maka rumusan tujuan pendidika Islam paling tidak mengandung wawasan-wawasan tersebut.

Undang-undang No. 20 tahun 2003, menetapkan rumusan tujuan pendidikan, yakni:

Untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Mengacu pada tujuan pendidikan nasional tersebut diatas, tujuan pendidikan Islam adalah untuk menciptakan atmosfir dan proses pendidikan yang Islami, kondusif, harmonis dan penuh dialogis, sehingga peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan iman, kedalaman ilmu, dan keterampilan profesional, sehingga dapat bertanggung jawab dalam mengemban tugas hidupnya sebagai khalifatullah fil ardhi, dalam rangka mewujudkan rahmatan lil-alamin.

4)   Kurikulum dan Materi Ajar Pendidikan Islam

Keberhasilan suatu program pendidikan Islam sangat bergantung pada perencanaan program “kurikulum pendidikan itu sendiri, sebab kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. Karena itu perencanaan program kurikulum harus sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan. Artinya substansi kurikulum yang memuat berbagai materi ajar (pelajaran) harus mencerminkan dan menjabarkan visi, misi dan tujuan yang ditetapkan.

Dalam konteks ini, program kurikulum harus lebih diorientasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan masa kini dan masa akan datang. Artinya mengakomodir seluruh kebutuhan hidup manusia, baik sekarang maupun yang akan datang, disesuaikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada didaerah, sehingga desain dan pengembangan kurikulum relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kerangka ini UU no.20 tahun 2003 Bab X pasal 36 ayat 2 menetapkan, bahwa “kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik”. Oleh karena itu, kurikulum sesuai dengan jenjang pendidikan dengan memperhatikan pada: (1) peningkatan iman dan taqwa; (2) peningkatan akhlak mulia; (3) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (4) keragaman potensi daerah dan lingkungan; (5) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (6) tuntutan dunia kerja; (7) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; (8) agama; (9) dinamika perkembangan global; dan (10) perasatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam rangka meningkatkan mutu akademik, dan terwujudnnya akuntabilitas lembaga pendidikan Islam yang mandiri menuju keunggulan, konfigurasi kurikulum harus memiliki relevansi atau keterkaitan fungsional antara mata pelajaran satu terhadap yang lain dalam satu kesatuan rencana pembelajaran yang utuh. Disamping itu setiap satuan mata pelajaran harus memiliki relevansi dengan kebutuhan hidup peserta didik dalam memasuki jenjang kehidupan yang lebih luas, yakni jenjang kehidupan masyarakat.

Dalam konteks inilah pengembangan kurikulum pendidikan Islam, perlu memperhatikan prinsip diversifikasi, yakni memungkinkan adanya  penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan Islam dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada didaerah. Dalam konteks ini ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan:

(1) Beban Dan Isi Kurikulum.

Padatnya kurikulum berakibat pada padatnya informasi pada buku teks dan hal ini berimplikasi pula terhadap beban belajar peserta didik terlalu berat dan semakin berat pula beban orang tua untuk membeli buku teks. Dalam konteks ini perlu adanya pertimbangan beban kurikulum, dan perlu juga adanya pengurangan jumlah mata pelajaran sekaligus jumlah materi pada setiap mata pelajaran, sehingga beban belajar peserta didik tidak terlalu berat. Hal ini dimaksudkan secara kuantitatif untuk memberi perhatian pada dimensi nilai (values) dari setiap pelajaran. Di samping guru dapat lebih memperhatikan keterkaitan materi pelajaran dengan konteks kehidupan peserta didik.

Dalam kepentingan ini paling tidak ada tiga aspek muatan beban dan isi kurikulum, yakni aspek ke-Islaman, aspek keilmuan,dan aspek life skill, Dengan mempertimbangkan beban kurikulum tersebut, guru memiliki kebebasan untuk menerapkan kurikulum dengan memperhatikan kompetensi dasar minimum yang disyaratkan bagi peserta didik, antara lain: Menghilangkan substansi pelajaran yang berulang-ulang; menawarkan ketuntasan belajar; menyediakan materi terapan yang dapat digunakan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupannya; dan menyajikan kurikulum pilihan yang sesuai dengan kemampuan sumber daya daerah.

(2) Relevansi Kurikulum

Seiring perkembangan kehidupan masyarakat yang ditandai oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, tuntutan adanya kurikulum yang sesuai dengan zamannya menjadi relevan. Artinya materi pelajaran sebagai muatan dalam kurikulum harus relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini penguasaan life skiil, seperti penguasaan bahasa, terutama bahasa asing, dan ketrampilan menggunakan alat-alat teknologi, seperti komputer dan internet mesti mendapat perhatian lebih, disamping nilai-nilai dasar ke-Islaman.

Pembelajaran bahasa asing dan komputer perlu diberikan kepada peserta didik sejak memasuki jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi. Alasannya, anak usia SD/MI akan cepat menguasai materi pelajaran tersebut, apabila diberikan secara habit forming (pembentukan kebiasaan). Sedangkan pelajaran materi life skill (bahasa dan komputer) tersebut dapat dimasukkan dalam pengajaran kurikuler atau ekstrakurikuler sore hari atau pagi hari.

(3) Buku Pelajaran.

Buku yang dipilih atau diselenggarakan oleh sekolah sekurang-kurangnya memuat antara lain; (1) isi buku mencakup materi yang harus diketahui, dilakukan, dan dimahirkan oleh peserta didik pada setiap tingkat; (2) menciptakan pembelajaran yang melibatkan segala potensi yang ada dalam masyarakat untuk mendukung terciptanya akuntabilitas pendidikan yang mandiri menuju keunggulan; (3) memperhatikan masalah kekinian dan masa akan datang; dan (4) mengakomodasi berbagai perbedaan peserta didik dalam hal kesiapan, potensi, akademik, minat, serta lingkungan dan budaya, demi pemerataan mutu dan kesempatan belajar yang bermakna bagi peserta didik.

(4) Program Penjurusan Sekolah.

Mestinya disadari bahwa program penjurusan di sekolah menengah umum yang dilakukan pada saat peserta didik memasuki kelas III adalah adalah kurang efektif. Hal ini minat peserta didik tidak dikembangkan sejak dini, yang akibatnya banyak peserta didik terpaksa belajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minatnya selama dua tahun.

Disamping itu, secara kualitatif apa yang akan diperoleh peserta didik dalam program penjurusan tidak akan maksimal karena rentangan waktu efektifitas belajar hanya antara 6 – 8 bulan (kelas III). Untuk mengatasi hal tersebut, program penjurusan di sekolah menengah umum atau Madrasah Aliyah harus dilakukan diawal kelas II, agar peserta didik tidak dengan terpaksa mempelajari hal-hal yang tidak sesuai dengan kemampuan dan minatnya.

(5) Metodologi Pembelajaran.

Mastuhu menjelaskan, bahwa metodologi pembelajaran adalah proses bagaimana mengajar dan belajar atau “learn how to learn” yang merupakan syarat penting dan menentukan bagi tercapainya penyelenggaraan pendidikan bermutu. Sedangkan pembelajaran pada hakekatnya merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan kearah yang lebih baik.

Berbicara mengenai pembelajaran tidak lepas dengan bagaimana (how to) membelajarkan anak didik sehingga dengan mudah dan termotivasi dirinya untuk mempelajari apa (what to) yang teraktualisasi dalam kurikulum sebagai kebutuhan peserta didik. Dalam konteks ini, tentunya harus diciptakan atmosfir pembelajaran yang dapat memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi diri dan dunianya, sehingga berkembang kreatifitas, ide dan keterampilannya. Karena itu metodologi pembelajaran yang terbaik adalah metodologi pembelajaran yang mampu mengembangkan semangat dan kemampuan belajar lebih lanjut.

Dalam proses pembelajaran terdapat tiga komponen utama yang saling mempengaruhi, yakni: kondisi pembelajaran; metode pembelajaran; dan hasil pembelajaran. Ketiga komponen ini merupakan kewajiban bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kondusif, kreatif, dinamis dan dialogis.

Kondisi pembelajaran merupakan faktor yang mempengaruhi penggunaan metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran, demikian juga metode pembelajaran merupakan cara tertentu yang efektif dan efisien untuk dapat digunakan dalam mencapai hasil-hasil pembelajaran yang berada pada kondisi pembelajaran tertentu. Karena itu, metode pembelajaran dapat berbeda-beda tergantung pada kondisi pembelajaran yang berbeda pula dalam rangka mencapai hasil pembelajaran. Namun, apapun bentuk dan corak metodologi pembelajaran yang di terapkan dalam mengaktualisasikan kurikulum, salah satu prinsip yang digunakan adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada anak didik untuk menemukan jalan belajar sendiri, tanpa takut dan tanpa tekanan.

Upaya untuk mengkondisikan pembelajaran yang bermakna, kondusif, menyenangkan, harmonis, dialogis dan penuh dengan nilai-nilai Islami, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: (1) kesesuaian antara metode pembelajaran dengnan materi ajar, kemampuan dan peserta didik, budaya dan kondisi daerah, serta tujuan yang ingin dicapai; (2) kesesuaian antara metode pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran, baik berupa perangkat keras, seperi komputer, proyektor, televisi dan lain-lain, maupun perangkat lunak, sehingga tidak terjadi pemborosan, hal ini harus disesuaikan dengan kondisi daerah; (3) kesesuaian antara metode pembelajaran dengan kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan program studinya dengan waktu yang singkat dan hasil yang bagus; (4) kesesuaian dan kemampuan metode pembelajaran dengan tumbuh kembangnya kultur akademik di lingkungan sekolah atau kampus; (5) membekali peserta didik dengan berbagai ilmu pengetahuan, melalui transfer of knowledge sekaligus transfer of values.

(6) Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Berhasil atau tidaknya peningkatan mutu akademik sekolah/madrasah sangat tergantung pada kualitas para aktor dan petugas yang melaksanakan, seperti pimpinan, pendidik, seluruh tenaga kependidikan sampai dengan petugas penjaga sekolah. Setiap upaya pembenahan kualitas pendidikan, yang pertama kali harus digarap adalah pendidik dan tenaga kependidikan ini.

Mastuhu menyarankan agar para aktor tersebut mampu bekerja secara profesional dan berkualitas, maka ada beberapa syarat yang harus dimiliki: pertama, memiliki kecintaan dan kepedulian yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya, serta kesadaran bahwa masing-masing tugasnya tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dalam satu sistem jaringan kerja secara keseluruhan; kedua, memiliki keahlian dan keterampilan dalam menangani tugas; ketiga, agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik maka mereka harus mendapatkan hak-haknya secara adil sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Relevasinya dengan tugas pendidik dan tenaga kependidikan, UU no. 20 tahun 2003 pasal 39 telah menetapkan, bahwa:

(1) tenaga kependidikan bertugas melaksanakan adminisrtasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan; (2) pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.   

Konsekuensinya pendidik dan tenaga kependidikan harus ditempatkan secara propesional menjalankan tugas dan kewajibannya, namun tetap dalam  akademik lembaga. Dalam rangka meningkatkan mutu akademik, maka pendidik dan tenaga kependidikan sama-sama berkewajiban dalam: (a) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif dan dialogis; (b) mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; (c) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Dalam suatu pandangan mengenai profesionalisme pendidik (guru) direfleksikan dalam citra pendidik masa depan, yaitu pendidik yang: (1) sadar dan tanggap akan perubahan zaman; (2) berkualitas profesional; (3) rasional, demokratis dan berwawasan nasional; (4) bermoral tinggi dan beriman. Sadar dan tanggap akan perubahan zaman artinya pendidik diharapkan menguasai daya pemikiran masa depan dan prediktif. Sedangkan pendidik profesional adalah pendidik yang tahu secara mendalam tentang apa yang diajarkan, mampu mengajarkannya secara efektif, efisien dan berkepribadian luhur.

(7) Sarana dan Prasarana Pendidikan Islam.

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan mutu akademik adalah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Sekedar mengingatkan, bahwa konsep pendidikan Islam di Indonesia sebaik apapun, jika tidak didukung dengan sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang baik apakah berupa fasilitas laboratorium, perpustakaan dan ruang belajar yang nyaman dan menyenangkan, pelayanan yang dilandasi atas pemenuhan kebutuhan peserta didik, atau dukungan-dukungan lain yang berbasis pada teknologi informasi, maka tidak ada jaminan keberhasilan akan penerapan konsep pendidikan Islam tersebut.

Penyediaan dan peningkatan sarana-prasarana pendidikan, memang tidak lepas dari permasalahan dana lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang notabenenya hanya mengandalkan dana SPP dan dana bangunan dari peserta didik, serta harapan subsidi dari pemerintah. Terlepas dari permasalahan tersebut, penyediaan dan peningkatan sarana-prasarana pendidikan khususnya infrastruktur berbasis teknologi menjadi kebutuhan primer yang harus dipenuhi dalam kerangka mewujudkan akuntabilitas lembaga pendidikan Islam.

Pendayagunaan teknologi pendidikan tidak hanya secara fungsional membuat lembaga pendidikan Islam bersifat efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pendidikan, melainkan lebih dari itu memunculkan citra dimata publik sebagai lembaga pendidikan Islam yang tanggap dengan tuntutan zaman.

Teknologi pendukung yang paling memberikan kesan bagi eksistensinya lembaga pendidikan Islam adalah perlengkapan laboratorium, baik laboratorium dakwah, bahasa, maupun industri, kimia, biologi dan bidang eksakta secara umum, juga kebutuhan teknologi multi media untuk kebutuhan presentasi pembelajaran atau perkuliahan, seminar maupun untuk menunjang perpustakaan. Kebutuhan pendayagunaan teknologi ini selain memperkuat eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam yang akuntabel dimata publik, secara fungsional mempermudah civitas akademika untuk melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan proses belajar dan pembelajaran.

(8)  Manajemen Pendidikan Islam

Manajemen pendidikan Islam adalah salah satu upaya strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam, sebab manajemen merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat terwujud secara optimal, efektif dan efesien.

Terkait dengan manajemen adalah kecakapan pimpinan. Ada beberapa kriteria pemimpin yang cakap dalam konteks pendidikan, yaitu pemimpin yang mampu:

  1. Menjabarkan sumber daya yang ada untuk menyediakan dukungan yang memadai bagi pendidik, bahkan pengajaran yang cukup, dan pemeliharaan fasilitas yang baik,
  2. Memberikan waktu yang cukup untuk pengelolaan dan pengoordinasian proses intsruksional,
  3. Berkomunikasi secara teratur dengan staf, orang tua, siswa dan masyarakat terkait.

Relevansinya pemimpin dalam pandangan Islam adalah harus memiliki empat prinsip yang di sebut STAF, yakni: Sidiq (benar), Tabligh (menyampaikan), Amanah (dipercaya), dan Fathonah (cerdas). Prisip-prinsip inilah yang mendasari keprofesionalan seseorang pemimpin pendidikan.

Prinsip Sidiq (benar), artinya setiap aktivitas pemimpin dan manajemen pendidikan, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan selalu meletakkan landasan kebenaran. Pemimpin yang demikian memiliki visi dan misi untuk mengembangkan, memberdayakan dan meningkatkan mutu pendidikan.

Prinsip Tabligh, artinya pemimpin selalu membimbing, mengarahkan, mengayomi, berkomunikasi dan menyampaikan informasi tentang hal-hal yang benar dalam meningkatkan etos kerja terhadap bawahannya.

Prinsip Amanah (dipercaya), artinya pemimpin memiliki loyalitas dan komitmen tinggi dalam menciptakan etos kerja yang bermakna, menyenangkan, harmonis, dialogis dan penuh dengan nilai-nilai Islami, serta bertanggung jawab penuh dengan aktivitas pengelolaan pendidikan, baik mengenai mutu pendidikan, maupun kesejahteraan bawahannya.

Prinsip Fathonah (cerdas), artinya pemimpin yang memiliki kualitas iman, kedalaman pengetahuan dan ketrampilan profesional dalam pengelolaan pendidikan, serta tanggap dalam perkembangan zaman dan memiliki wawasan luas dalam mengembangkan, memberdayakan dan meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam.

Dengan demikian lembaga pendidikan Islam tersebut memiliki citra di mata publik sebagai lembaga pendidikan Islam yang akuntabel (menjaga dan menjamin mutu kelulusan).

 

 

(9) Jaringan Kemitraan (Networking)

Hubungan kemitraan yang dimaksud adalah hubungan yang bersifat simbiotik, yakni hubungan yang mampu mendorong perkembangan pendidikan, bukan hubungan yang mengambil keuntungan finansial dari pendidikan untuk kepentingan pribadi (stakeholder), namun keuntungan tersebut untuk investasi bagi peningkatan  mutu pendidikan Islam.

Upaya yang perlu dilakukan dalam menjalin hubungan kemitraan bersifat simbiotik tersebut, adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Dikembangkan wadah yang memungkinkan banyak pihak saling bertemu, berdiskusi dan membangun komitmen bersama dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan Islam. Bentuk wadah ini dapat berupa “Dewan sekolah” dan “Komite sekolah”, sebagaimana ditetapkan dalam UU. No. 20 Tahun 2003, pasal 56. Wadah ini berfungsi melembagakan hubungan simbiotik, sehingga hubungan tidak hanya terjadi secara  insendental, melainkan secara berkelanjutan,
  2. Dilakukan regulasi dengan membuat aturan yang mengatur kewenangan, untuk menghindari adanya kesalah fahaman dalam batas kewenangan yang dilakukan,
  3. Dikembangkan upaya-upaya memotivasi dari hubungan simbiotik tersebut kerangka ikut bertanggung jawab bersama dalam meningkatkan mutu pendidikan (mutu kelulusannya).

Hubungan kemitraan ini perlu dilakukan dalam kerangka pemberdayaan lembaga pendidikan Islam selain berfungsi peningkatan mutu akademik, juga berfungsi untuk pengembangan usaha bisnis.

(10)  Pengembangan Usaha Bisnis

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa untuk menjadikan lembaga pendidikan Islam yang akuntabel, tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sebagai asumsi rendahnya mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam (terutama swasta), karena rendahnya aktivitas dan kualitas pendidik, ini disebabkan karena tidak didukung adanya fasilitas yang cukup, dan bermuara pada sedikitnya dana dalam alokasi pendidikan, sehingga untuk menyediakan fasilitas tersebut tidak mencukupi.

Berdasarkan asumsi di atas dapat dikatakan bahwa salah satu faktor rendahnya mutu pendidikan di lembaga pendidikan Islam adalah masalah dana. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu solusinya harus memberdayakan lembaga pendidikan Islam selain berfungsi meningkatkan mutu akademik adalah mengembangkan usaha bisnis.

Dalam konteks pengembangan usaha bisnis, bukan sekolah atau lembaga itu dibisniskan, dalam arti menarik pembayaran kepada peserta didik dan orang tua dengan biaya mahal, sehingga hanya terjangkau bagi kalangan masyarakat kelas menengah atas, sementara kelas menengah bawah tidak memperolehnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah lembaga pendidikan Islam mengembangkan usaha bisnis di luar sistem akademik, seperti usaha pertokoan (super market atau mini market), membuat rumah kontrakan, dan atau memberi/menanamkan modal kepada pihak lain dengan sistem bagi hasil, dan lain sebagainya yang dapat menghasilkan income (masukan) dana bagi lembaga tersebut.

Asumsi yang digunakan adalah karena ada peluang bagi lembaga pendidikan Islam khususnya:

  1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam
  2. Pemerintah telah memberikan hak otonomi dan penyelenggaraan setiap satuan pendidikan, termasuk satuan pendidikan Islam, sehingga otoritas pengelolaan terletak pada satuan pendidikan tersebut
  3. Secara eksplisit substansi dari UU. No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, mengisyaratkan adanya akuntabilitas lembaga pendidikan secara mandiri menuju keunggulan, dengan meletakkan prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
  4. Adanya Bank Syari’ah yang didirikan di Indonesia, sebagai badan perbankan umat Islam, sehingga lembaga pendidikan Islam dapat menjalin kemitraan (networking).

Berdasarkan peluang-peluang tersebut, maka sudah saatnya lembaga pendidikan Islam harus memberdayakan dalam mengembangkan usaha bisnisnya. Dengan harapan keuntungan pendapat dari usaha bisnis tersebut, sebagai investasi bagi peningkatan mutu pendidikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kerangka mencapai akuntabilitas lembaga pendidikan Islam yang mandiri menuju keunggulan.

Upaya yang dilakukan dalam mengembangkan usaha bisnis, adalah menjalin hubungan kemitraan bersifat simbiotik dengan pihak lain. Dalam kepentingan ini, pihak Bank Syari’ah sebagai badan perbankan umat Islam yang notabene berusaha memperjuangkan umat melalui institusi bank.

Di sinilah umat Islam Indonesia, para pengambil keputusan baik pihak lembaga pendidikan Islam, maupun pihak bank syari’ah diuji komitmen kesyari’ahan dan idelaisme, juga wawasannya, apakah tetap akan membiarkan keterbelakangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia atau tidak.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka konsep pendidikan Islam yang ditawarkan tersebut pada dasarnya sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Karena undang-undang ini secara konseptual merupakan titik balik pencerahan dalam mengembangkan, memberdayakan dan meningkatkan sistem pendidikan Islam. Untuk itu, konsep yang ditawarkan di atas dapat dijadikan sebagai rujukan dalam mengaktualisasikan sistem pendidikan Islam di Indonesia.[59]

 


BAB IV

PENUTUP

 

Reformulasi konsep pendidikan Islam sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan telaah pemikiran dalam merumuskan kembali konsep pendidikan Islam seiring diberlakukan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, agar pendidikan agama Islam lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat dan global. Dari berbagai uraian pembahasan dan analisis yang dilakukan pada bagian terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, Bahwa implikasi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 terhadap pendidikan Islam, adalah memberikan arah baru dalam pemberdayaan, pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Sebab secara konseptual Undang-undang tersebut mengeksplisitkan peran dan kedudukan yang mantap bagi pendidikan Islam, baik sebagai program pendidikan, maupun sebagai lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Aksentuasi undang-undang tersebut memberikan otonomi yang lebih luas dalam setiap penyelenggaraan satuan pendidikan Islam. Karena itu pendidikan Islam perlu dikaji kembali dan perlu adanya paradigma baru, dalam rangka merespon tuntutan hidup dan kehidupan manusia, serta membangun dan memberdayakan masyarakat, menuju masyarakat yang berkualitas, adil dan makmur, serta hidup bahagia di dunia dan di akhirat di bawah keridhaan Allah SWT. Paradigma baru pendidikan Islam lebih diarahkan pada penyelenggaraan satuan pendidikan Islam dengan menitik beratkan pada prinsip pendidikan Islam berwawasan semesta, yakni wawasan tentang Tuhan, manusia, dan alam. Dengan harapan mampu memberikan arah yang benar dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia sesuai dengan makna yang terkandung dalam substansi Undang-undang tersebut.

Implikasi Undang-undang tersebut menuntut dilakukan upaya pembaharuan pendidikan Islam yang strategis, responsif dan antisipatif terhadap tuntutan masyarakat yang global, baik mengenai kandungan, proses, maupun manajemen sistem pendidikan Islam.  Sehingga terwujud akuntabilitas  pendidikan Islam yang mandiri menuju keunggulan.

Kedua, Pada dasarnya konsep pendidikan Islam adalah konsep yang sangat ideal karena digali dari sumber dasar Islam, yakni Al-Quran dan Sunnah. Seiring diberlakukan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 yang berimplikasi langsung terhadap perubahan sistem pendidikan Islam, maka solusi yang ditawarkan adalah mereformulasi konsep pendidikan Islam yang strategis, dengan langkah-langkah membangun kerangka filosofis-teoritis pendidikan, dan membangun sistem pendidikan Islam yang diproyeksikan melalui laboraturium fungsi ganda, yakni peningkatan mutu akademik dan pengembangan usaha bisnis.

Untuk mendukung  proses peningkatan mutu akademik dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pendidikan yang mandiri menuju keunggulan, tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sebagai solusinya lembaga harus diberdayakan dengan pola pengembangan usaha bisnis, hal ini dimaksudkan untuk mendukung/menambah biaya operasional satuan pendidikan, dengan prinsip hasil keuntungan dijadikan sebagai investasi dalam peningkatan mutu pendidikan, dan sekaligus menambah kesejahteraan para pengelola. Salah satu langkah untuk mengaktualisasikan pengembangan usaha bisnis tersebut, adalah menjalin jaringan kemitraan (networking) dengan pihak luar, seperti bank syari’ah, pemerintah/pemerintah daerah, dan lain sebagainya.

 

DAFTAR KEPUSTAKAAN

 

Aulia Reza Bastian, Reformasi Pendidikan: Langkah-Langkah Pembaharuan dan Pembardayaan Pendidikan dalam Rangka Desentralisasi Sistem Pendidikan Indonesia, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2002).

Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Non-dikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru, Cet. IV (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002).

A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia, 1999).

A. Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas, (Bandung: Mizan, 1998).

E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

Hamid Fahmy, dkk, (ed), Pengantar Penerjemah, dalam Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam, Syed M. Naquib Al-Attas, (Bandung: Mizan, 2003).

Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).

H. A. R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

Imam Barnadib, Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode, (Yogyakarta: Abdi Offset, bekerja sama dengan FIP-IKIP Yogyakarta, 1997).

Ismail SM., dkk., Paradigma Pendidikan Islam, (semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2001).

Marwan Sarijo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI. Dirjen Pembina Kelembagaan Agama Islam, 1998).

Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, Cet. II (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),

M. Rusli Karim, “Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia”, dalam Muslih Usa, (ed), Pendidikan Islam di Indonesia, antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).

Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

Muslih Usa, Pendidikan Islam di Indonesia, antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991),

Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, (terj), Hamid Fahmy, dkk, Bandung: Mizan, 2003.

Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, A. Syafi’i (ed), Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan, Cet. IV (Jakarta: Yayasan Waqaf Paramida, 2000).

Syed Mohd. Naquib Al-Attas, The Nature of Man and the Psychology of the Human Soul, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1990).

Undang-Undang Dasar 1945 RI, dan Amandemen Tahun 2002, Bab XIII, Pasal 31, Ayat: 3 (Surakarta: Sendang Ilmu, 2002).

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab III, Pasal 3. Cet. II. (Bandung: Fokus Media, 2003).

Usman Abu Bakar, dan Surohim, Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, Cet. I, 2005).

Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000).

 


[1] Aulia Reza Bastian, Reformasi Pendidikan: Langkah-Langkah Pembaharuan dan Pembardayaan Pendidikan dalam Rangka Desentralisasi Sistem Pendidikan Indonesia, (Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2002). hlm. 24.

[2] Undang-Undang Dasar 1945 RI, dan Amandemen Tahun 2002, Bab XIII, Pasal 31, Ayat: 3 (Surakarta: Sendang Ilmu, 2002), hlm. 30.

[3] Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Bab III, Pasal 3. (Bandung: Fokus Media, 2003), Cet. II, hlm. 6.

[4] Hasbullah, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 6.

[5] E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 4.

[6] H. A. R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 147.

[7] Usman Abu Bakar, dan Surohim, Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, Cet. I, 2005), hlm. 3.

[8] Artinya tanggung jawab yang diberikan pendidikan Islam, khususnya dalam bidang pembangunan moral anak bangsa hanya dalam porsi kecil, yaitu diberikan sebagai bentuk proses pembelajaran di sekolah umum dan itupun hanya bersifat kognitif. Padahal masyarakat Indonesia selalu diharapkan agar tetap berada dalam lingkaran masyarakat yang sosialistis religius. Lihat Muslih Usa, Pendidikan Islam di Indonesia, antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 11.

[9] Aulia Reza Bastian, Reformasi Pendidikan, …. , Op. Cit. , hlm. xxiv

[10] Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. II, hlm. 38.

[11] Ibid. , hlm. 3-4.

[12] Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 30.

[13] Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam, A. Syafi’i (ed), Edisi Revisi, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 6.

[14] H. A. R. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Op. Cit. , hlm. 149.

[15] Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), Cet. IV, hlm. 57.

[16] Artinya sendi-sendi fundamental yang mendasari kehidupan peserta didik, yaitu iman tauhid yang berdimensi ketakwaan yang monoloyal kepada Allah, akan berhasil mendorong dan memacu untuk berperan nyata dalam segala bidang kehidupan yang melahirkan sikap hidup fastabiqul khairat (berlomba-lomba mencari dan mengamalkan kebaikan). Lihat dalam Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan, Op. Cit. , hlm. 28.

[17] Ketentuan pasal 12, ayat 1. a. tentang hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama diajar oleh guru agama yang seagama, bertujuan untuk melindungi akidah dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan sesuai agama yang dianutnya. Lihat pendapat Lukman Hakim Syaifuddin, dalam Republika, Senin, 12 Mei 2003.

[18] Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

[19] Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 41.

[20] Hamid Fahmy, dkk, (ed), Pengantar Penerjemah, dalam Wan Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam, Syed M. Naquib Al-Attas, (Bandung: Mizan, 2003), hlm. 16.

[21] Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, …. . , Op. Cit. , hlm. 90.

[22] Undang-Undang sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003, pada bagian penjelasan, Op. Cit. , hlm. 45.

[23] Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam:…. , Op. Cit. , hlm. 40.

[24] Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Non-dikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 15.

[25] A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia, 1999), hlm. 37.

[26] A. Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 13.

[27] Syeh M. Naquib Al-Attas, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam, dalam Wan Mohd Nor Wan Daud, (terj), Hamid Fahmy, dkk. . , Op. Cit. , hlm. 271.

[28] Usman Abu Bakar, dan Surohim, Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, Cet. I, 2005), hlm. 13.

[29] Azyumardi Azra, Pendidikan Islam……, Op. Cit., hlm. 59-60.

[30] Yang dimaksud spirit of inquiry adalah hilangnya semangat membaca dan meneliti yang dulu menjadi supremasi utama dunia pendidikan Islam pada zaman  klasik dan pertangahan. Jangankan tradisi membaca, pembangkitan minat baca di sekolah-sekolah saat inipun menjadi ganjalan utama para guru dan tenaga perpustakaan. Lihat dalam Abdurrahman Mas’ud , Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik…., Op. Cit., hlm. 14.

[31] Ibid., hlm. 14-15.

[32] Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam…., Op. Cit., hlm. 40.

[33] Marwan Sarijo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Departemen Agama RI. Dirjen Pembina Kelembagaan Agama Islam, 1998), hlm. 66.

[34] Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik….., Op. Cit., hlm. 5.

[35] Nurcholis Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan, (Jakarta: Yayasan Waqaf Paramida, 2000), Cet. IV, hlm. 135.

[36] Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Nondikotomik….., Op. Cit., hlm. 7.

[37] Mastuhu, Menata Ulang Pemikiran….., Op., Cit. hlm. 27.

[38] M. Rusli Karim, “Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia”, dalam Muslih Usa, (ed), Pendidikan Islam di Indonesia, antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 37.

[39] Imam Barnadib, Op. Cit., hlm. 135-136.

[40] Muzayyin Arifin, Kapita Selekta Pendidikan Islam,…., Op. Cit., hlm. 30.

[41] Usman Abu Bakar, Fungsi Ganda…., Op. Cit., hlm.90.

[42] Ismail SM., dkk., Paradigma Pendidikan Islam, (semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2001).

[43] Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).

[44] A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia, 1999).

[45] A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia, 1999).

[46] E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah; Konsep, Strategi dan Implementasi, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2002).

[47] Zamroni, Paradigma Pendidikan Masa Depan, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 2000).

[48] A. Malik Fadjar, Reorientasi Pendidikan Islam, (Jakarta: Yayasan Pendidikan Islam Fajar Dunia, 1999).

[49] M. Rusli Karim, “Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia”, dalam Muslih Usa, (ed), Pendidikan Islam di Indonesia, antara Cita dan Fakta, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).

[50] Azyumardi Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milinium Baru, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002).

[51] Imam Barnadib, Filsafat Pendidikan: Sistem dan Metode, (Yogyakarta: Abdi Offset, bekerja sama dengan FIP-IKIP Yogyakarta, 1997).

[52] Syed Mohd. Naquib Al-Attas, The Nature of Man and the Psychology of the Human Soul, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1990).

[53] Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Non-dikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

[54] Syed Mohd. Naquib Al-Attas, The Nature of Man and the Psychology of the Human Soul, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1990).

[55] Abdurrahman Mas’ud, Menggagas Format Pendidikan Non-dikotomik: Humanisme Religius sebagai Paradigma Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

[56] Mohd Nor Wan Daud, Filsafat dan Praktek Pendidikan Islam Syed M. Naquib Al-Attas, (terj), Hamid Fahmy, dkk, Bandung: Mizan, 2003.

[57] Usman Abu Bakar, dan Surohim, Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, Cet. I, 2005).

[58] Syed Mohd. Naquib Al-Attas, The Nature of Man and the Psychology of the Human Soul, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1990).

[59] Usman Abu Bakar, dan Surohim, Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, Cet. I, 2005), hlm. 119-173.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s